Zona Integritas Tasikmalaya Dicanangkan, Ujian Pelayanan Dimulai

albadarpost.com, BERITA DAERAH — Zona Integritas Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya resmi dicanangkan menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Setelah komitmen ditandatangani, tantangan berikutnya adalah memastikan semangat tersebut benar-benar terlihat dalam pelayanan yang diterima masyarakat.

Dikutip dari Pemkot Tasikmalaya, pencanangan Zona Integritas berlangsung bersamaan dengan apel pagi di Lapang Upacara Balekota Tasikmalaya, Rabu (7/10/2026).

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari komitmen Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, berintegritas, transparan, akuntabel, sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.

Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya, Drs. H. Asep Goparullah, M.Pd., turut hadir dalam kegiatan tersebut.

Pencanangan ditandai dengan penandatanganan komitmen Zona Integritas di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya.

Namun, pencanangan bukanlah garis akhir. Justru setelah seremoni selesai, ukuran keberhasilan Zona Integritas akan semakin konkret: bagaimana masyarakat merasakan perubahan ketika berhadapan langsung dengan birokrasi.

Zona Integritas Bukan Sekadar Penandatanganan

Secara substansi, Zona Integritas merupakan komitmen organisasi untuk membangun lingkungan birokrasi yang berintegritas sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan.

Karena itu, ukuran keberhasilannya tidak cukup berhenti pada dokumen, apel, ataupun penandatanganan komitmen.

Masyarakat pada akhirnya akan menilai melalui pengalaman mereka ketika mengurus administrasi, meminta informasi, menyampaikan pengaduan, atau memperoleh layanan pemerintah.

Pelayanan yang transparan, prosedur yang jelas, informasi yang mudah diakses, serta respons terhadap keluhan menjadi bagian penting dari pembuktian tersebut.

Dengan demikian, pencanangan Zona Integritas Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya perlu diterjemahkan ke dalam praktik kerja sehari-hari.

Sekda Tasikmalaya Dorong Pemerintahan Bersih

Dikutip dari Pemkot Tasikmalaya, pencanangan tersebut merupakan bentuk komitmen bersama untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, berintegritas, transparan dan akuntabel.

Komitmen itu juga diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya.

Kehadiran unsur pimpinan dan jajaran aparatur dalam momentum tersebut menjadi bagian dari upaya membangun kesamaan sikap dalam menjalankan tata kelola pemerintahan.

Namun, komitmen administratif membutuhkan tindak lanjut yang terukur agar tidak berhenti sebagai deklarasi.

Di titik inilah peran pimpinan, aparatur, pengawasan internal, serta mekanisme evaluasi menjadi penting untuk memastikan nilai-nilai Zona Integritas berjalan secara konsisten.

Ujian Sesungguhnya Ada di Meja Pelayanan

Zona Integritas Tasikmalaya pada akhirnya akan berhadapan dengan ukuran yang sederhana tetapi menentukan: pengalaman masyarakat.

Apakah prosedur pelayanan semakin jelas? Apakah informasi dapat diperoleh dengan mudah? Apakah masyarakat mengetahui ke mana harus menyampaikan pengaduan? Apakah setiap keluhan memperoleh respons yang proporsional?

Pertanyaan tersebut bukan tuduhan terhadap kualitas pelayanan yang sudah berjalan. Sebaliknya, pertanyaan itu menjadi tolok ukur yang relevan ketika sebuah institusi menyatakan diri menuju WBK dan WBBM.

Semakin mudah masyarakat memperoleh pelayanan yang transparan dan akuntabel, semakin kuat pula bukti bahwa komitmen Zona Integritas telah diterjemahkan ke dalam praktik birokrasi.

Dari Komitmen Menuju Pembuktian

Pencanangan Zona Integritas Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya membawa pesan penting: reformasi birokrasi tidak cukup berhenti pada seremoni.

Ada pekerjaan yang lebih panjang setelah penandatanganan dilakukan. Komitmen perlu diterjemahkan menjadi budaya kerja, pengawasan, keterbukaan informasi, pelayanan yang terukur, serta keberanian melakukan evaluasi ketika ditemukan ruang perbaikan.

Bagi masyarakat, keberhasilan Zona Integritas bukan terutama tentang seberapa meriah pencanangannya. Ukurannya jauh lebih sederhana.

Warga ingin mengetahui apakah urusan mereka dapat diselesaikan dengan prosedur yang jelas, informasi yang terbuka, pelayanan yang wajar, dan tanpa perlakuan yang menyimpang dari aturan.

Karena itu, pencanangan pada 7 Oktober 2026 dapat dipandang sebagai titik awal, bukan garis akhir.

Zona Integritas tidak cukup dibuktikan melalui spanduk, apel, atau tanda tangan. Ia harus terlihat ketika warga datang membawa urusan, lalu pulang dengan pelayanan yang bersih, jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. (Red)