Kuasa hukum bantah KTP Cianjur palsu atas nama Aron Geller dan ajukan gugatan ke Dewan Pers.
albadarpost.com, LENSA – Isu KTP Cianjur yang menampilkan identitas warga negara Israel memicu kegaduhan publik. Nama Aron Geller atau AG terseret dalam unggahan media sosial yang menampilkan foto kartu tanda penduduk dengan logo Disdukcapil Kabupaten Cianjur. Publik meragukan validitas dokumen tersebut dan mempertanyakan proses administrasi kependudukan daerah. Kasus ini penting karena menyangkut keamanan data kependudukan dan sensitivitas isu kewarganegaraan di Indonesia.
Kuasa hukum Aron, Taufik Hidayat Nasution, menegaskan kliennya bukan warga Israel. Ia menyebut AG adalah warga negara Rusia yang tinggal di Indonesia secara resmi. “Itu fitnah, kita bantah keras. Kita bisa buktikan dengan dokumen yang ada: KITAS dan paspor. Klien kami WNA Rusia, bukan Israel,” kata Taufik saat dihubungi, Selasa malam.
Taufik menilai isu tersebut disebarkan secara sengaja untuk merusak reputasi Aron. Menyentuh identitas tertentu, terutama yang terkait Israel, menurutnya berpotensi menimbulkan tekanan emosional bagi keluarga klien. Aron telah mengajukan gugatan terhadap sejumlah media dan melaporkan kasus ini ke Dewan Pers.
Sumber Kegaduhan: Unggahan Media Sosial
Kasus KTP Cianjur bermula dari unggahan akun Instagram yang menampilkan 15 slide berisi data pribadi Aron. Dalam foto yang beredar, KTP itu disebut diterbitkan Disdukcapil Cianjur pada November 2023. Unggahan tersebut menyertakan nama lengkap, tempat tinggal, dan informasi kependudukan.
Pemerintah Kabupaten Cianjur langsung merespons. Bupati Cianjur, Mohammad Wahyu Ferdian, menyatakan bahwa Disdukcapil tidak pernah menerbitkan dokumen tersebut. Pemerintah daerah menyebut foto KTP yang viral adalah palsu. Pernyataan itu dimaksudkan untuk meredam spekulasi dan memastikan kepercayaan publik terhadap sistem administrasi kependudukan daerah.
Langkah ini penting mengingat KTP Cianjur dalam kasus tersebut tidak hanya menggiring opini publik atas identitas seseorang, tetapi juga menodai legitimasi institusi. Sistem kependudukan nasional terikat pada data terpusat. KTP elektronik hanya dapat diterbitkan melalui proses resmi dan berkaitan dengan data biometrik, yang tidak mungkin dilakukan tanpa administrasi formal.
Gugatan ke Dewan Pers dan Potensi Dampaknya
Langkah hukum yang ditempuh Aron bertujuan memulihkan reputasinya dan meminta pertanggungjawaban pihak yang menyebarkan informasi. Kuasa hukum menegaskan kerugian klien bukan hanya materiil, tetapi juga psikologis. Mereka berharap pimpinan media yang disebut dalam gugatan hadir dalam proses di Dewan Pers.
Analisis dari perspektif publik menunjukkan kasus ini menguji kontrol distribusi informasi digital. KTP palsu yang beredar di media sosial memperlihatkan kerentanan ruang publik terhadap manipulasi identitas. Tanpa kemampuan verifikasi, unggahan visual mudah dipercaya dan menjadi sumber bias.
Baca juga: Polri Terapkan SKCK Online, Warga Bebas Pilih Lokasi Pengambilan
Dalam konteks administrasi negara, kasus KTP Cianjur juga memantik pertanyaan mengenai keamanan data kependudukan. Disdukcapil di daerah kerap mendapat sorotan karena sistem pencatatan melibatkan jaringan lokal. Berantas isu palsu seperti ini perlu disertai literasi digital dan transparansi prosedur.
Pemerintah daerah sudah berupaya meredam situasi dengan pernyataan resmi. Namun penyelesaiannya bergantung pada proses Dewan Pers serta kemungkinan tindak lanjut pidana jika terbukti ada pelanggaran penyebaran data pribadi. Di sisi lain, publik diingatkan untuk berhati-hati menyebarkan informasi yang belum diverifikasi. Kasus ini menunjukkan bahwa satu unggahan digital dapat menciptakan dampak sosial yang luas meski dokumennya tidak sah. (Red/Arrian)
