BSU 2026 Cair Rp900 Ribu, Ini Syarat Pekerja Penerima

albadarpost.com, BERITA NASIONAL – Pemerintah menyiapkan penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 sebesar Rp900 ribu pada November–Desember. Namun, tidak semua pekerja otomatis menerima bantuan tersebut. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menetapkan sejumlah persyaratan, mulai dari status kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan hingga batas penghasilan bulanan.

Melalui aturan terbaru, pemerintah memberikan bantuan Rp300 ribu per bulan selama tiga bulan. Dengan demikian, pekerja yang memenuhi kriteria dan lolos proses penetapan penerima akan memperoleh total Rp900 ribu sekaligus.

Penyaluran berlangsung melalui bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia. Sementara itu, pekerja tidak perlu mengajukan pendaftaran secara mandiri untuk mendapatkan bantuan.

Informasi tersebut disampaikan Kemnaker melalui siaran pers Biro Humas pada Kamis (5/11/2026). Karena itu, pekerja perlu memahami ketentuan resmi agar tidak keliru menafsirkan hak penerimaan BSU.

BSU 2026 Dibayar Sekaligus Rp900 Ribu

Kemnaker menetapkan ketentuan BSU 2026 melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026 sebagai perubahan kedua atas Permenaker Nomor 10 Tahun 2022.

Dalam skema tersebut, pemerintah memberikan bantuan sebesar Rp300 ribu setiap bulan untuk periode tiga bulan. Namun, pemerintah membayarkan seluruh bantuan sekaligus sehingga total yang diterima setiap penerima mencapai Rp900 ribu.

Kemnaker menjadwalkan penyaluran pada November hingga Desember 2026 melalui bank Himbara dan PT Pos Indonesia.

Meski demikian, jadwal tersebut bukan berarti seluruh pekerja menerima uang pada tanggal yang sama. Proses penetapan penerima dan penyaluran mengikuti mekanisme serta validasi data yang berlaku.

Karena itu, pekerja perlu membedakan antara jadwal program secara nasional dan kepastian dana masuk ke rekening masing-masing.

Ini Persyaratan Penerima BSU 2026

Tidak semua pekerja berhak memperoleh Bantuan Subsidi Upah. Pemerintah menetapkan beberapa kriteria yang harus dipenuhi calon penerima.

Berikut persyaratan berdasarkan ketentuan Kemnaker:

1. Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
2. Terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2026.
3. Menerima upah paling banyak Rp3,5 juta per bulan atau mengikuti batas upah minimum daerah yang lebih tinggi sesuai ketentuan.
4. Bukan anggota Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, maupun Polri.

Selain itu, pekerja yang tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada periode sebelum penyaluran menjadi kelompok yang diprioritaskan.

Artinya, status sebagai pekerja aktif atau peserta BPJS Ketenagakerjaan saja belum cukup untuk memastikan seseorang menerima bantuan. Calon penerima tetap harus memenuhi seluruh persyaratan dan mengikuti proses penetapan pemerintah.

Batas Gaji Rp3,5 Juta Bisa Menyesuaikan UMK

Salah satu ketentuan yang perlu diperhatikan adalah batas penghasilan penerima BSU 2026.

Secara umum, pemerintah menetapkan batas upah paling banyak Rp3,5 juta per bulan. Namun, terdapat penyesuaian bagi pekerja yang bekerja di daerah dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) lebih tinggi dari angka tersebut.

Dalam kondisi itu, batas upah mengikuti UMK setempat yang dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh.

Sementara itu, daerah yang tidak memiliki UMK menggunakan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebagai acuan dengan mekanisme pembulatan yang sama.

Kemnaker juga menjelaskan bahwa penghitungan upah mengacu pada data terakhir yang dilaporkan pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan. Komponen penghasilan tersebut mencakup gaji pokok dan tunjangan tetap.

Dengan demikian, pekerja perlu memastikan perusahaan melaporkan data penghasilan secara benar. Ketidaksesuaian informasi dapat menghambat proses pemeriksaan dan penetapan penerima.

Tidak Perlu Mendaftar, Perusahaan Harus Memastikan Data

Kemnaker menegaskan pekerja tidak perlu mendaftar secara mandiri untuk memperoleh BSU 2026.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri, mengingatkan pemberi kerja agar menyampaikan data pekerja secara akurat.

Ketepatan informasi menjadi faktor penting karena pemerintah menggunakan data kepesertaan dan laporan penghasilan untuk memeriksa kelayakan calon penerima.

Karena itu, perusahaan perlu memastikan status kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan data upah karyawan sesuai kondisi sebenarnya.

Bagi pekerja, langkah yang dapat dilakukan adalah memeriksa status kepesertaan dan mengonfirmasi kepada bagian personalia apabila terdapat ketidaksesuaian data.

Pekerja juga dapat memantau informasi melalui kanal resmi Kemnaker di alamat https://bsu.kemnaker.go.id atau menghubungi pusat layanan Kemnaker pada nomor 1500 630.

Waspadai Penipuan Berkedok Pendaftaran BSU

Penyaluran bantuan pemerintah kerap menarik perhatian masyarakat, termasuk pihak yang memanfaatkan situasi untuk melakukan penipuan.

Karena itu, pekerja perlu berhati-hati terhadap pesan yang menawarkan jasa pendaftaran BSU, meminta biaya administrasi, atau menjanjikan pencairan lebih cepat dengan imbalan tertentu.

Kemnaker telah menegaskan bahwa pekerja tidak perlu mendaftar secara mandiri. Dengan demikian, masyarakat sebaiknya tidak memberikan NIK, nomor rekening, kode OTP, maupun informasi pribadi kepada pihak yang tidak jelas identitasnya.

Selain itu, jangan sembarangan membuka tautan yang beredar melalui pesan singkat atau media sosial. Gunakan kanal resmi pemerintah untuk memastikan informasi bantuan.

Pada akhirnya, BSU 2026 bukan bantuan otomatis bagi seluruh pekerja. Pemerintah menetapkan kriteria, memeriksa data, lalu menentukan penerima sesuai ketentuan.

Rp900 ribu memang berarti bagi pekerja. Namun, jangan sampai harapan menerima bantuan justru membuat masyarakat kehilangan uang dan data pribadi karena penipuan. Pastikan memenuhi syarat, periksa informasi resmi, dan jangan pernah membayar untuk mendapatkan hak bantuan pemerintah. (Red)