Bansos Salah Sasaran di Purworejo, Validasi Data Disorot

albadarpost.com, BERITA NASIONAL — Video warga mengambil bantuan sosial menggunakan sepeda motor dan mobil di Desa Kaliboto, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, beredar di media sosial pada November 2025. Rekaman tersebut memicu pertanyaan publik mengenai ketepatan data penerima bantuan sosial dan mekanisme verifikasi keluarga yang berhak menerima program pemerintah.

Video yang diberitakan Tribunnews pada 28 November 2025 itu memperlihatkan suasana penyaluran bantuan di Gedung Olahraga dan Kesenian Desa Kaliboto. Namun, kendaraan yang terlihat dalam rekaman tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa pemiliknya tidak memenuhi persyaratan bantuan. Penilaian kelayakan tetap memerlukan pemeriksaan kondisi sosial ekonomi rumah tangga dan ketentuan program yang bersangkutan.

Persoalan ini menempatkan validasi data sebagai isu utama. Sebab, kesalahan penetapan penerima dapat membuat keluarga yang memenuhi kriteria tidak memperoleh bantuan, sementara data keluarga lain mungkin tidak lagi mencerminkan keadaan ekonominya.

Video Viral Memicu Pertanyaan tentang Data Penerima

Kepemilikan kendaraan bernilai tinggi dalam video memunculkan pertanyaan mengenai kesesuaian kondisi ekonomi penerima dengan kriteria bantuan. Meski demikian, publik perlu membedakan dugaan yang muncul dari rekaman dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan resmi.

Kendaraan yang digunakan seseorang saat mengambil bantuan belum tentu menggambarkan keseluruhan kondisi ekonomi rumah tangganya. Kendaraan tersebut bisa saja milik anggota keluarga lain atau digunakan untuk keperluan tertentu. Karena itu, penilaian kelayakan tidak semestinya hanya bertumpu pada tampilan sesaat.

Di sisi lain, kekhawatiran mengenai bantuan yang tidak tepat sasaran tetap perlu ditindaklanjuti. Pemerintah harus memastikan bahwa proses pendataan mampu mengenali keluarga yang membutuhkan sekaligus memperbarui informasi ketika kondisi kesejahteraan berubah.

Pemeriksaan terhadap data penerima juga penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Tanpa penjelasan yang terbuka, video viral berisiko memicu penghakiman terhadap individu tanpa memberikan jawaban mengenai bagaimana keputusan penyaluran bantuan dibuat.

DPRD Purworejo Soroti Ketidaksesuaian Data

Persoalan ketepatan sasaran bantuan sosial juga menjadi perhatian anggota DPRD Kabupaten Purworejo, Much Dahlan. Dalam pemberitaan resmi DPRD pada 13 September 2026, Dahlan menyampaikan keluhan masyarakat mengenai ketidaksesuaian data desil yang dinilai berdampak pada penyaluran bantuan.

Menurut pemberitaan tersebut, ia berencana meminta penjelasan Dinas Sosial melalui Komisi IV DPRD untuk mengetahui persoalan pendataan dan pemutakhiran data. Pernyataan itu merupakan perkembangan yang diberitakan pada 2026, bukan bukti bahwa seluruh dugaan dalam video November 2025 telah terbukti.

Langkah meminta penjelasan dinas terkait penting untuk memperjelas penyebab ketidaksesuaian data. Pemeriksaan perlu mencakup proses pendataan, perubahan kondisi ekonomi keluarga, mekanisme penetapan penerima, serta saluran koreksi apabila informasi yang tercatat tidak sesuai keadaan sebenarnya.

Hasil pemeriksaan tersebut juga perlu disampaikan kepada masyarakat. Dengan begitu, pengawasan publik dapat berjalan berdasarkan informasi yang terverifikasi, bukan semata-mata kesan yang timbul dari video.

DTSEN Menjadi Acuan Pendataan Sosial Ekonomi

Pemerintah telah menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis data sosial ekonomi untuk mendukung penentuan sasaran program bantuan. Karena itu, pembahasan ketepatan sasaran perlu menggunakan konteks DTSEN, bukan hanya merujuk pada sistem DTKS yang digunakan sebelumnya.

Dalam penjelasan pada situs resmi Cek Bansos Kementerian Sosial, desil membagi keluarga ke dalam sepuluh kelompok kesejahteraan. Pengelompokan tersebut menggunakan sejumlah variabel sosial ekonomi, antara lain pekerjaan, pendidikan, kondisi tempat tinggal, daya listrik, dan kepemilikan aset.

Desil bersifat dinamis sehingga data dapat diperbarui jika tidak sesuai dengan kondisi nyata. Masyarakat dapat mengajukan usul atau sanggah melalui pemerintah desa atau kelurahan, dinas sosial, maupun aplikasi Cek Bansos. Selanjutnya, data harus melalui proses pemeriksaan dan pemutakhiran sesuai mekanisme yang berlaku.

Mekanisme tersebut penting untuk menangani dua masalah berbeda. Inclusion error terjadi ketika orang yang dinilai tidak memenuhi kriteria tetap tercatat sebagai penerima, sedangkan exclusion error terjadi ketika warga yang memenuhi kriteria tidak masuk dalam sasaran bantuan.

Namun, kedua masalah itu tidak dapat diukur hanya dengan melihat kendaraan dalam video. Penetapan kesalahan membutuhkan data penerima, kriteria program, dan hasil verifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pengawasan Harus Berbasis Verifikasi, Bukan Stigma

Perbaikan data bantuan sosial memerlukan kerja sama pemerintah daerah, pemerintah desa, petugas pendamping, dan masyarakat. Warga dapat menyampaikan keberatan atau mengusulkan pembaruan ketika menemukan informasi yang diduga tidak sesuai.

Akan tetapi, pengawasan perlu menjaga martabat penerima bantuan. Penandaan rumah atau penyebaran identitas penerima dapat menimbulkan stigma apabila dilakukan tanpa pertimbangan perlindungan data dan kondisi keluarga. Karena itu, setiap usulan pengawasan perlu dinilai berdasarkan manfaat, risiko, dan ketentuan yang berlaku.

Pemerintah daerah juga perlu menyediakan penjelasan yang mudah diakses mengenai kriteria bantuan, proses verifikasi, dan cara mengajukan koreksi data. Sementara itu, DPRD dapat menjalankan fungsi pengawasan dengan meminta laporan dan tindak lanjut dari dinas terkait.

Pada akhirnya, persoalan bansos salah sasaran tidak cukup dijawab melalui viralnya sebuah rekaman. Pemeriksaan data dan penjelasan resmi diperlukan untuk memastikan apakah terdapat ketidaksesuaian, apa penyebabnya, serta bagaimana perbaikannya dilakukan.

Tujuan akhirnya adalah memastikan bantuan sosial menjangkau keluarga yang memenuhi kriteria, sekaligus memberi ruang koreksi bagi warga yang merasa kondisi ekonominya belum tercermin secara tepat dalam data pemerintah. (Red)