Bapenda Pangandaran Siapkan QRIS untuk Bayar PBB-P2

albadarpost.com, BERITA DAERAH – Pengelolaan PBB-P2 Pangandaran diarahkan semakin kuat melalui digitalisasi. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Pangandaran menyiapkan sejumlah inovasi, mulai dari penguatan tata kelola, pembentukan Tim Jagat PBB-P2, hingga rencana penggunaan QRIS dalam pembayaran pajak secara non-tunai.

Langkah tersebut menjadi bagian dari proyek perubahan yang diikuti Kepala Bapenda Kabupaten Pangandaran, Sarlan, SIP, dalam rangka Pelatihan Kepemimpinan Nasional. Inisiatif itu juga disebut mendukung program TP2DD dalam mendorong digitalisasi pengelolaan pajak daerah.

Dilansir dari Bapenda Pangandaran, inovasi tersebut diarahkan untuk membuat pengelolaan PBB-P2 semakin efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Yang menarik, perubahan ini tidak hanya menyentuh sisi pembayaran. Bapenda juga menyiapkan penguatan tata kelola dan pemungutan PBB-P2 melalui tim khusus.

Tim Jagat PBB-P2 Disiapkan untuk Amankan Target

Salah satu langkah awal yang direncanakan ialah pembentukan Tim Jagat PBB-P2. Nama tersebut merupakan singkatan dari Jaga dan Amankan Target PBB-P2.

Tim tersebut akan berfokus pada penguatan tata kelola serta pemungutan PBB-P2. Dengan demikian, proyek perubahan yang disiapkan Bapenda tidak hanya berbicara mengenai teknologi pembayaran.

Ada aspek pengelolaan yang juga menjadi perhatian.

Hal ini penting karena peningkatan penerimaan pajak daerah membutuhkan lebih dari sekadar kanal pembayaran. Data objek pajak, administrasi, proses pemungutan, pengawasan, hingga pelayanan kepada wajib pajak perlu bergerak dalam sistem yang saling mendukung.

Karena itu, keberadaan Tim Jagat PBB-P2 dapat menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat sisi tata kelola.

Namun, ukuran keberhasilannya pada akhirnya bukan sekadar terbentuknya tim. Publik tentu akan lebih berkepentingan melihat apakah penguatan tersebut benar-benar berdampak terhadap pelayanan dan penerimaan daerah.

SAPA PBB-P2 dan Rencana Pembayaran Lewat QRIS

Selain penguatan tata kelola, Bapenda Pangandaran menyiapkan SAPA PBB-P2, yang merupakan singkatan dari Sistem Aplikasi Pembayaran PBB-P2.

Melalui inovasi tersebut, Bapenda merencanakan pembayaran PBB-P2 secara non-tunai menggunakan QRIS. Konsep ini diharapkan membuat proses pembayaran lebih mudah dan praktis bagi masyarakat.

Perlu digarisbawahi, informasi tersebut merupakan rencana inovasi, bukan pernyataan bahwa SAPA PBB-P2 sudah sepenuhnya beroperasi.

Hal ini penting karena Bapenda Pangandaran saat ini juga telah menyediakan layanan PBB-P2 secara online melalui kanal pelayanan resminya. Dengan demikian, SAPA PBB-P2 lebih tepat dipahami sebagai bagian dari pengembangan dan penguatan ekosistem digital PBB-P2, bukan sebagai awal pertama layanan pajak online di Pangandaran.

Arah tersebut sebenarnya sejalan dengan kebijakan Bapenda yang sebelumnya telah mencantumkan penyederhanaan sistem pembayaran serta pengembangan dan perluasan kanal pembayaran melalui QRIS dalam dokumen strategisnya.

Dengan pendekatan tersebut, digitalisasi PBB-P2 tidak berhenti pada perubahan metode pembayaran. Sistem yang dibangun juga perlu mendukung administrasi pajak yang lebih terintegrasi.

Kemudahan Pembayaran Harus Berjalan Bersama Transparansi

Pembayaran melalui QRIS memang menawarkan proses yang lebih praktis. Namun, kemudahan transaksi bukan satu-satunya indikator keberhasilan digitalisasi pajak daerah.

Masyarakat juga membutuhkan kepastian mengenai informasi tagihan, identitas objek pajak, bukti pembayaran, serta mekanisme pengaduan apabila terjadi kendala transaksi.

Karena itu, Bapenda perlu memastikan inovasi yang disiapkan tidak hanya mudah digunakan, tetapi juga mudah dipahami.

Terlebih, tidak semua wajib pajak memiliki tingkat literasi digital yang sama. Sebagian masyarakat mungkin sudah terbiasa melakukan pembayaran melalui QRIS, sementara sebagian lainnya masih membutuhkan pendampingan.

Maka, sosialisasi menjadi bagian penting dari implementasi.

Di sisi lain, aspek keamanan dan akurasi data juga tidak boleh diabaikan. Digitalisasi pengelolaan pajak membutuhkan sistem yang mampu menjaga keandalan informasi sekaligus memberikan kepastian kepada wajib pajak setelah transaksi dilakukan.

Dengan begitu, masyarakat tidak sekadar mendapatkan pilihan pembayaran baru, tetapi juga memperoleh pengalaman pelayanan yang lebih baik.

Tantangan Bapenda Bukan Sekadar Menaikkan Angka Penerimaan

PBB-P2 merupakan salah satu bagian dari pajak daerah yang dikelola pemerintah kabupaten. Karena itu, optimalisasi penerimaan memang penting.

Akan tetapi, mengejar target penerimaan tanpa memperbaiki pengalaman wajib pajak dapat menciptakan persoalan baru.

Sebaliknya, pelayanan yang mudah, transparan, dan akuntabel dapat membantu membangun kepercayaan masyarakat. Ketika masyarakat memahami kewajibannya dan memperoleh proses pembayaran yang sederhana, kepatuhan pajak memiliki fondasi yang lebih kuat.

Di sinilah proyek perubahan Bapenda Pangandaran akan diuji.

Tim Jagat PBB-P2 diharapkan mampu memperkuat tata kelola dan pemungutan. Sementara itu, SAPA PBB-P2 diharapkan dapat memperluas dan memperkuat kemudahan pembayaran secara digital.

Keduanya harus berjalan beriringan.

Sebab, teknologi tanpa tata kelola hanya menghasilkan aplikasi. Sebaliknya, tata kelola tanpa pelayanan yang mudah dapat membuat masyarakat tetap menghadapi hambatan ketika memenuhi kewajibannya.

Pada akhirnya, keberhasilan transformasi PBB-P2 Pangandaran tidak cukup dilihat dari seberapa modern sistem yang diperkenalkan.

Ukuran yang lebih penting justru sederhana: apakah masyarakat lebih mudah membayar, apakah transaksi lebih transparan, dan apakah pemerintah semakin mampu mengelola penerimaan daerah secara akuntabel.

Jika tiga hal tersebut benar-benar tercapai, digitalisasi PBB-P2 bukan sekadar proyek perubahan.

Ia menjadi perubahan nyata: pajak lebih mudah dibayar, pengelolaan lebih mudah diawasi, dan kepercayaan publik punya alasan untuk tumbuh. (Red)