PAD Tasikmalaya Digenjot, Bupati Soroti Retribusi dan Aset Daerah

albadarpost.com, BERITA DAERAH – Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pembenahan retribusi, pemanfaatan aset, dan transformasi digital. Namun, peningkatan pendapatan daerah tidak cukup hanya diukur dari bertambahnya penerimaan. Dampaknya terhadap pelayanan publik juga harus bisa dirasakan masyarakat.

Dalam rapat koordinasi penyelarasan program kerja pengelolaan pendapatan daerah di Aula Pendopo Baru, Kamis (5/11/2026), Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin meminta seluruh perangkat daerah penghasil retribusi lebih aktif menggali potensi penerimaan.

Menurut laporan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, rapat tersebut mengangkat tema “Optimalisasi PAD melalui Transformasi Digital, Integrasi Basis Data, dan Sinergi Lintas Sektor”.

Bupati meminta organisasi perangkat daerah (OPD) tidak hanya mengandalkan sumber penerimaan yang sudah berjalan. Setiap perangkat daerah diminta memetakan kembali objek retribusi yang belum tercatat sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan.

“Setiap SKPD penghasil retribusi, saya instruksikan untuk berinovasi menggali potensi baru, memetakan kembali objek retribusi yang belum terdata, serta memperbaiki kualitas layanan agar masyarakat merasa puas dan ikhlas membayar retribusi demi kemajuan fasilitas daerah,” ujar Cecep, sebagaimana dikutip dalam laporan Pemkab.

Retribusi Daerah Harus Berangkat dari Pendataan

Instruksi tersebut menempatkan pendataan sebagai salah satu pekerjaan penting dalam optimalisasi PAD Kabupaten Tasikmalaya. Pemerintah daerah perlu mengetahui secara akurat objek retribusi yang tersedia, potensi penerimaannya, serta tingkat pemanfaatannya.

Meski demikian, penambahan objek retribusi tidak boleh sekadar berorientasi pada peningkatan pungutan. Pemerintah harus memastikan setiap pungutan memiliki dasar hukum, tarif yang jelas, mekanisme pembayaran transparan, dan pelayanan yang sebanding.

Kualitas layanan menjadi faktor penting. Masyarakat akan lebih mudah menerima kewajiban retribusi ketika fasilitas yang digunakan terawat, prosedur pembayaran sederhana, dan manfaatnya terlihat.

Karena itu, keberhasilan optimalisasi retribusi tidak semestinya hanya dinilai dari nominal penerimaan. Pemerintah juga perlu mengukur kepatuhan pembayaran, kualitas layanan, serta kepuasan masyarakat.

Data BPS: Kemiskinan Masih Menjadi Tantangan

Kebutuhan memperkuat kapasitas fiskal daerah juga perlu dibaca dalam konteks kondisi sosial masyarakat.

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tasikmalaya mencatat persentase penduduk miskin pada Maret 2025 sebesar 10,15 persen, atau sekitar 185,99 ribu orang. Angka tersebut turun 0,08 poin persentase dibandingkan Maret 2024.

Pada periode yang sama, tingkat kemiskinan Jawa Barat tercatat sebesar 7,02 persen. Dengan demikian, persentase kemiskinan Kabupaten Tasikmalaya masih berada 3,13 poin persentase di atas angka provinsi.

BPS juga mencatat garis kemiskinan Kabupaten Tasikmalaya pada Maret 2025 sebesar Rp413.178 per kapita per bulan. Angka ini menjadi batas pengeluaran minimum yang digunakan dalam pengukuran kemiskinan.

Data tersebut memperlihatkan bahwa tantangan pembangunan sosial masih perlu mendapat perhatian. Meski tingkat kemiskinan mengalami penurunan, jumlah penduduk miskin yang mencapai sekitar 185 ribu orang menunjukkan pentingnya kebijakan pembangunan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan.

Data kemiskinan ini bukan ukuran langsung keberhasilan PAD. Namun, angka tersebut memberikan konteks mengapa pengelolaan pendapatan daerah perlu diarahkan untuk memperkuat pelayanan dasar dan program pembangunan yang tepat sasaran.

Aset Daerah Jangan Hanya Tercatat

Selain retribusi, Bupati Cecep menyoroti pemanfaatan aset milik pemerintah daerah. Ia meminta agar penggunaan aset memberikan kontribusi yang sepadan terhadap kas daerah.

“Pastikan pemanfaatan aset daerah berbanding lurus dengan manfaat bagi kas daerah,” katanya.

Pesan tersebut menuntut pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap aset yang dimiliki. Inventarisasi perlu disertai pemeriksaan status penguasaan, kondisi fisik, pemanfaatan, serta potensi kontribusi ekonominya.

Aset yang belum dimanfaatkan secara optimal perlu dievaluasi. Namun, pemanfaatannya tetap harus mempertimbangkan ketentuan hukum, kepentingan publik, dan prinsip transparansi.

Pemerintah juga perlu menjelaskan bagaimana aset daerah dikelola, siapa yang memanfaatkannya, serta berapa kontribusi yang masuk ke kas daerah. Dengan begitu, optimalisasi aset tidak berhenti pada pencatatan administrasi.

Digitalisasi PAD Perlu Diikuti Transparansi

Transformasi digital dan integrasi basis data menjadi bagian lain dari agenda optimalisasi pendapatan daerah. Sistem digital berpotensi memperbaiki pencatatan, mengurangi kesalahan administrasi, dan memudahkan pengawasan penerimaan.

Namun, teknologi bukan solusi otomatis. Pemerintah perlu memastikan data antarperangkat daerah terhubung, petugas memahami sistem, dan mekanisme pengawasan berjalan.

Digitalisasi juga harus memudahkan masyarakat. Informasi tarif, kanal pembayaran, bukti transaksi, serta prosedur pengaduan perlu tersedia secara jelas.

Upaya digitalisasi tersebut juga berkaitan dengan kebijakan pemerintah daerah dalam memperkuat sistem administrasi dan integrasi data. AlbadarPost sebelumnya telah membahas kebijakan sentralisasi digital Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.

Di sisi lain, pemerintah daerah perlu membuka informasi perkembangan PAD secara berkala. Publik perlu mengetahui target dan realisasi penerimaan, sumber pendapatan, serta penggunaannya dalam program pembangunan.

PAD Harus Kembali Menjadi Manfaat bagi Warga

Dalam rapat tersebut, Cecep menghubungkan penerimaan PAD dengan kebutuhan pembangunan yang dekat dengan kehidupan masyarakat.

“Setiap rupiah PAD yang berhasil kita himpun secara sah, akan menjadi bekal langsung untuk memperbaiki jalan-jalan yang rusak, memperbaiki puskesmas, dan menyekolahkan anak-anak generasi penerus kita,” ujarnya.

Pernyataan itu menjadi ukuran yang perlu diuji dalam pelaksanaan kebijakan. Pemerintah daerah perlu menunjukkan hubungan yang jelas antara peningkatan pendapatan, alokasi anggaran, dan hasil pembangunan.

Sebab, masyarakat tidak cukup hanya diminta membayar retribusi secara tertib. Mereka juga berhak memperoleh pelayanan yang layak, fasilitas publik yang terawat, serta informasi penggunaan uang daerah secara transparan.

Tantangan pengelolaan pendapatan tersebut juga perlu dilihat dari struktur fiskal daerah. Dalam pembahasan sebelumnya, AlbadarPost mengulas APBD Tasikmalaya 2027 yang mencapai Rp3,15 triliun dengan dominasi dana transfer dari pemerintah pusat.

Optimalisasi PAD Kabupaten Tasikmalaya pada akhirnya bukan sekadar mengejar angka penerimaan. Ukurannya adalah sejauh mana pendapatan yang dihimpun secara sah mampu memperbaiki kualitas hidup warga.

PAD boleh digenjot, tetapi manfaatnya harus sampai kepada masyarakat. (Red)