LHKPN Kepala Bapenda Ciamis Jadi Sorotan, Naik Rp2,5 Miliar dalam Setahun

albadarpost.com, BERITA DAERAH – Laporan LHKPN Aef Saefuloh mendadak menjadi perbincangan publik di Kabupaten Ciamis. Data kekayaan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Ciamis itu menunjukkan lonjakan aset yang cukup besar hanya dalam rentang satu tahun pelaporan.

Kenaikan harta pejabat daerah sebenarnya bukan hal terlarang. Namun ketika nilainya melonjak drastis dalam waktu relatif singkat, masyarakat biasanya mulai bertanya. Apalagi jabatan yang diemban berkaitan langsung dengan sektor strategis pengelolaan pendapatan daerah.

Berdasarkan dokumen Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periode 2024, total kekayaan Aef Saefuloh tercatat sekitar Rp978 juta. Sementara pada laporan periode 2025, nilainya meningkat menjadi sekitar Rp3,5 miliar.

Artinya, terdapat lonjakan kekayaan kurang lebih Rp2,5 miliar hanya dalam satu tahun.

Kenaikan terbesar terlihat pada sektor tanah dan bangunan. Nilai aset properti yang sebelumnya sekitar Rp819 juta meningkat menjadi sekitar Rp3,4 miliar pada laporan terbaru.

Perubahan angka itu kemudian memicu perhatian masyarakat dan pengamat kebijakan publik.

Lonjakan Harta Pejabat Ciamis Mulai Dipertanyakan

Di sejumlah ruang diskusi publik, mulai dari warung kopi hingga media sosial lokal, pembahasan soal kenaikan harta pejabat kembali muncul. Sebagian warga mempertanyakan sumber pertambahan aset tersebut, sementara sebagian lain meminta masyarakat tetap menunggu penjelasan resmi.

Isu mengenai transparansi pejabat publik memang selalu sensitif. Terlebih ketika menyangkut angka miliaran rupiah.

Bendahara Center Maula Indonesia (CMI) Rahmat Sidik menilai, publik memiliki hak untuk mengetahui asal-usul pertambahan kekayaan pejabat negara, khususnya pejabat yang memegang posisi strategis di pemerintahan daerah.

Menurutnya, transparansi penting agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga.

Selain itu, diskursus mengenai pengawasan kekayaan pejabat daerah juga semakin menguat dalam beberapa tahun terakhir. Banyak masyarakat kini lebih aktif memantau data LHKPN yang tersedia secara terbuka.

Situasi tersebut berbeda dibanding beberapa tahun lalu ketika laporan kekayaan pejabat jarang menjadi perhatian publik.

Kenaikan Kekayaan Tidak Otomatis Pelanggaran

Meski begitu, lonjakan harta tidak otomatis menunjukkan adanya pelanggaran hukum atau penyalahgunaan kewenangan.

Ada banyak kemungkinan yang dapat menyebabkan peningkatan nilai kekayaan seseorang. Misalnya penjualan aset, hibah keluarga, warisan, hasil usaha pribadi, investasi, ataupun transaksi properti yang sah secara hukum.

Namun karena menyangkut pejabat publik, masyarakat tetap berharap ada penjelasan terbuka agar tidak memunculkan spekulasi liar.

“Publik tentu berhak bertanya, apakah pertambahan kekayaan berasal dari transaksi aset, usaha, hibah, warisan, investasi, atau sumber pendapatan sah lainnya,” ujar seorang pemerhati kebijakan publik.

Pernyataan itu mencerminkan situasi yang kini berkembang di tengah masyarakat. Banyak warga sebenarnya tidak langsung menuduh. Namun mereka ingin mendapatkan kejelasan agar tidak muncul persepsi negatif terhadap institusi pemerintahan.

Apalagi saat kondisi ekonomi masyarakat belum sepenuhnya stabil, isu mengenai kekayaan pejabat biasanya cepat menyedot perhatian publik.

Transparansi Jadi Kunci Menjaga Kepercayaan Publik

Dalam sistem pemerintahan modern, transparansi bukan sekadar formalitas administrasi. Publik kini menilai keterbukaan sebagai bagian dari tanggung jawab moral pejabat negara.

Karena itu, laporan LHKPN tidak hanya dipandang sebagai kewajiban tahunan. Lebih dari itu, dokumen tersebut menjadi instrumen penting untuk menjaga integritas dan akuntabilitas penyelenggara negara.

Ketika terjadi kenaikan aset dalam jumlah besar, masyarakat cenderung berharap ada komunikasi yang jelas dan mudah dipahami.

Terlebih lagi, era digital membuat informasi cepat menyebar. Potongan data yang beredar tanpa penjelasan lengkap sering kali memicu asumsi liar di media sosial.

Di beberapa grup percakapan warga Ciamis, isu kenaikan kekayaan pejabat bahkan mulai dibandingkan dengan kondisi ekonomi masyarakat sehari-hari. Ada yang membahasnya serius. Ada pula yang hanya menyelipkan komentar pendek sambil menyeruput kopi hitam di warung pinggir jalan.

Namun satu hal yang terlihat jelas: perhatian publik terhadap transparansi pejabat daerah kini semakin tinggi.

Pengawasan Publik Kini Semakin Aktif

Fenomena ini menunjukkan perubahan pola masyarakat dalam mengawasi pejabat publik. Jika dulu pengawasan lebih banyak dilakukan lembaga formal, sekarang masyarakat ikut aktif membaca, membandingkan, bahkan mendiskusikan data kekayaan pejabat.

Karena itu, keterbukaan informasi menjadi sangat penting untuk meredam spekulasi sekaligus menjaga stabilitas kepercayaan publik.

Sampai saat ini, belum ada pernyataan resmi terkait detail sumber kenaikan aset dalam laporan kekayaan tersebut. Namun perhatian masyarakat diperkirakan akan terus berkembang seiring tingginya minat publik terhadap isu transparansi pejabat daerah.

Dan di tengah derasnya arus informasi hari ini, satu angka dalam laporan kekayaan bisa berubah menjadi percakapan panjang tentang integritas, kepercayaan, dan harapan masyarakat terhadap pejabat publik.

Karena di era keterbukaan seperti sekarang, bukan hanya angka yang dilihat publik—tetapi juga keberanian menjelaskan dari mana angka itu berasal. (GZ)