Obesitas dan hipertensi mendominasi Cek Kesehatan Gratis di Cirebon. Dinkes memperluas layanan untuk deteksi dini PTM.
albadarpost.com, LENSA – Obesitas dan hipertensi masih mendominasi hasil Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang digelar Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon sepanjang 2025. Temuan ini memberi gambaran nyata tentang ancaman penyakit tidak menular di wilayah dengan populasi produktif yang besar.
Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon mencatat program Cek Kesehatan Gratis baru mencapai 21 persen dari target 40 persen pada akhir Oktober 2025. Kepala Dinkes Eni Suhaeni mengatakan capaian ini menempatkan Cirebon di peringkat kelima Jawa Barat dalam hal pelaksanaan pemeriksaan kesehatan. “Meski baru 21 persen, Kabupaten Cirebon berada di urutan kelima di Jawa Barat,” kata Eni di Cirebon.
Data CKG menunjukkan 35.760 warga terdeteksi hipertensi dan 29.292 mengalami obesitas. Selain itu, 27.908 warga masuk kategori gemuk dan 25.419 tercatat memiliki pra-hipertensi. Temuan lanjutan menunjukkan 31.928 warga berada pada fase pra-diabetes, sementara 6.716 didiagnosis diabetes melitus. Pemeriksaan juga menemukan 11.778 kasus gangguan penglihatan dan 1.292 gangguan pendengaran.
Menurut Eni, data ini menggambarkan rendahnya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kesehatan secara rutin. “Sasarannya sangat banyak dan tingkat kesadaran masih rendah,” ujarnya. Dinkes merespons kondisi tersebut dengan strategi jemput bola ke desa, sekolah, hingga kelompok masyarakat berbasis komunitas. Langkah ini diharapkan mempercepat deteksi dini dan mencegah kondisi kesehatan warga memburuk sebelum mencapai fase akut.
Tekanan Penyakit Tidak Menular dan Tantangan Epidemiologi
Lonjakan angka hipertensi dan obesitas menandakan pola penyakit tidak menular yang semakin dominan di Kabupaten Cirebon. Penyakit tidak menular (PTM) berkembang tanpa gejala awal yang jelas. Kelompok usia produktif menjadi rentan, terutama mereka yang bekerja di sektor informal, industri kecil, dan transportasi. Cirebon merupakan daerah dengan pusat ekonomi padat aktivitas, sehingga pola makan tinggi garam, gula, dan lemak cenderung menguat.
Baca juga: APBD Tasikmalaya 2026 Ditutup Defisit, Program Publik Jadi Penentu
Cek Kesehatan Gratis dirancang menjadi mekanisme deteksi dini. Pemeriksaan rutin memungkinkan intervensi cepat sebelum kondisi berubah menjadi diabetes melitus atau penyakit kardiovaskular. Program ini juga membantu pemerintah daerah menyusun basis data medis lintas kecamatan. Data berbasis wilayah memberi arah penanganan penyakit sesuai karakter sosial ekonomi.
Namun, rendahnya partisipasi publik membatasi efektivitas program. Pola jemput bola menjadi cara paling realistis untuk menjangkau masyarakat yang tidak terbiasa dengan fasilitas kesehatan preventif. Di lapangan, tenaga kesehatan harus mendatangi sekolah, kelompok majelis taklim, hingga pos desa. Instrumen itu mengurangi hambatan mobilitas dan mengubah pemeriksaan kesehatan menjadi layanan aktif.
Arah Kebijakan dan Perluasan Program
Dinkes menyebut perluasan jangkauan Cek Kesehatan Gratis sebagai prioritas 2025. Pemerintah daerah menargetkan percepatan cakupan layanan hingga 40 persen. Langkah ini diarahkan untuk menekan angka PTM yang meningkat. “Kami tidak ingin angka penyakit meningkat, jadi CKG ini sebagai upaya mendeteksi dini supaya bisa segera ditangani,” kata Eni.
Pemerintah daerah memandang deteksi dini sebagai bagian dari kebijakan kesehatan publik. Program ini memungkinkan warga mendapati diagnosis awal tanpa beban biaya. Dengan begitu, sektor kesehatan tidak menunggu penyakit berkembang menjadi pembiayaan jangka panjang yang membebani rumah tangga maupun APBD.
Intervensi berbasis data ini sejalan dengan pendekatan preventif nasional: beban biaya kesehatan diredam sebelum mencapai rumah sakit. Cirebon yang stabil secara ekonomi membutuhkan kebijakan kesehatan yang menyasar populasi aktif. Tanpa mekanisme preventif, angka hipertensi, obesitas, dan diabetes akan memengaruhi produktivitas serta ekonomi rumah tangga.
Dalam konteks epidemiologi, temuan ini menjadi peringatan tentang tren yang terus bergerak naik. Data CKG mengisi ruang informasi antara fasilitas layanan primer dan fakta lapangan. Program jemput bola menjadi batas minimum agar warga tidak menjadikan pemeriksaan kesehatan sebagai opsi terakhir. (Red/Asep Chandra)
