
Buleud Gallery Masih Bertahan, Relokasi Seniman Belum Final
- account_circle redaktur
- calendar_month Selasa, 17 November 2026 | 7 Jumadilakhir 1448 H | 15:41:18 WIB
- visibility 80

Ilustrasi gallery lukisan pinggir jalan.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
albadarpost.com, BERITA DAERAH – Buleud Gallery Tasikmalaya masih menjadi ruang berkegiatan bagi komunitas seni di tengah rencana penataan aset Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Pemerintah membuka kesempatan bagi seniman untuk tetap menggunakan bangunan tersebut sementara waktu, tetapi kepastian lokasi berkegiatan dalam jangka panjang belum final.
Situasi ini mempertemukan dua kepentingan publik: optimalisasi aset milik pemerintah daerah dan keberlanjutan ruang kebudayaan. Di satu sisi, Pemkab Tasikmalaya ingin mengembangkan kawasan eks Sekretariat Daerah (Setda) lama agar lebih produktif. Di sisi lain, komunitas seni membutuhkan tempat yang memadai untuk menjalankan kegiatan kreatif dan literasi.
Perkembangan terbaru muncul setelah audiensi Forum Silaturahmi Seniman dan Pegiat Literasi Tasikmalaya dengan Bupati Cecep Nurul Yakin di Pendopo Singaparna pada Kamis (12/11/2026). Pertemuan itu menghasilkan ruang penggunaan sementara bagi Buleud Gallery selama investor belum memulai pekerjaan fisik di kawasan eks Setda.
Buleud Gallery Belum Harus Dikosongkan
Keputusan penggunaan sementara memberi waktu bagi komunitas seni untuk melanjutkan aktivitasnya. Namun, kebijakan tersebut belum menjawab seluruh persoalan mengenai masa depan galeri.
Menurut laporan Pemkab Tasikmalaya, Bupati Cecep menjelaskan bahwa lokasi Buleud Gallery berada di wilayah administratif Kota Tasikmalaya, sedangkan bangunannya merupakan aset milik Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Perbedaan kewenangan dan kepemilikan ini membuat penggunaan jangka panjang membutuhkan koordinasi antarpemerintah daerah.
Sebelumnya, opsi relokasi ke bangunan lain di kawasan Lengkongsari sempat dibahas. Namun, perwakilan seniman menyampaikan keberatan karena lokasi dan kondisi bangunan dinilai belum tentu sesuai dengan kebutuhan kegiatan mereka.
Persoalan tersebut tidak hanya menyangkut ketersediaan gedung. Komunitas membutuhkan ruang untuk pameran, latihan, pertunjukan, diskusi, kegiatan literasi, hingga penyimpanan perlengkapan seni.
Karena itu, lokasi pengganti perlu mempertimbangkan fungsi, aksesibilitas, kapasitas, dan keberlanjutan aktivitas komunitas. Pemindahan tanpa kesiapan fasilitas berisiko mengganggu kegiatan yang sudah berjalan.
Penataan Eks Setda dan Kepentingan Optimalisasi Aset
Di sisi pemerintah, kawasan eks Setda lama memiliki potensi pemanfaatan yang ingin dioptimalkan. Pemkab Tasikmalaya sebelumnya menyampaikan rencana menata bangunan dan lahan di kawasan tersebut. Sebagian bangunan direncanakan dibongkar, sedangkan bagian lain akan dipertahankan sesuai kebutuhan pengembangan.
Salah satu gagasan pemanfaatannya berkaitan dengan kebutuhan fasilitas publik dan penataan kawasan perkotaan, termasuk kemungkinan penyediaan kantong parkir. Pemerintah juga melihat aset yang belum digunakan secara optimal sebagai potensi untuk mendukung pendapatan dan pelayanan daerah.
Namun, optimalisasi aset tidak cukup hanya dengan membongkar bangunan atau mengubah fungsi lahan. Pemerintah perlu menjelaskan rencana penggunaan, skema kerja sama, kebutuhan anggaran, serta manfaat yang akan diterima masyarakat.
AlbadarPost sebelumnya mengulas upaya Pemkab Tasikmalaya menggenjot PAD melalui retribusi dan pemanfaatan aset daerah. Persoalan eks Setda menjadi salah satu contoh konkret bagaimana pengelolaan aset harus mempertemukan kepentingan ekonomi daerah dengan kebutuhan publik.
Penggunaan Aset Harus Memiliki Dasar Hukum
Pemkab tidak dapat menyerahkan atau meminjamkan aset daerah tanpa mengikuti prosedur. Penggunaan barang milik daerah harus mengacu pada ketentuan yang mengatur status aset, pihak pengguna, tujuan pemanfaatan, persetujuan pejabat berwenang, dan perjanjian.
Salah satu rujukannya ialah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana diubah melalui PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Pemerintah daerah juga mengacu pada Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 yang telah diubah melalui Permendagri Nomor 7 Tahun 2024.
Regulasi tersebut membedakan beberapa bentuk pemanfaatan, antara lain sewa, kerja sama pemanfaatan, dan pinjam pakai. Namun, pinjam pakai memiliki batasan pihak yang dapat terlibat, yakni antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antarpemerintah daerah.
Dengan demikian, komunitas seni tidak otomatis dapat menerima aset melalui skema pinjam pakai antarpemerintah. Jika pemerintah ingin memberikan akses kepada komunitas, Pemkab perlu menentukan mekanisme hukum yang sesuai dengan status aset dan bentuk kegiatannya.
Ketentuan ini juga penting agar dukungan kepada seniman tidak menimbulkan persoalan administrasi maupun hukum di kemudian hari.
Seniman Tetap Berkegiatan, Kepastian Jangka Panjang Dinantikan
Di tengah proses pembahasan, komunitas seni memilih tetap menjalankan kegiatan. Pada Jumat (13/11/2026), sebanyak 33 peserta mengikuti Lomba Baca Puisi Basa Sunda Sa-Alam Dunya di Buleud Gallery. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi bagian dari gerakan #SaveBuleudGallery untuk menjaga keberlanjutan ruang seni dan literasi di Tasikmalaya.
Aktivitas itu memperlihatkan bahwa galeri bukan sekadar bangunan milik pemerintah. Tempat tersebut telah menjadi ruang interaksi bagi seniman, pegiat literasi, dan masyarakat yang ingin terlibat dalam kegiatan kebudayaan.
AlbadarPost juga pernah mengulas penataan PKL Dadaha dan persoalan keberlanjutan ruang publik. Seperti penataan kawasan publik lainnya, perubahan fungsi ruang perlu memperhitungkan kelompok masyarakat yang selama ini menggantungkan aktivitasnya pada lokasi tersebut.
Ke depan, Pemkab Tasikmalaya dan Pemkot Tasikmalaya perlu melanjutkan komunikasi untuk menentukan status penggunaan sementara, pilihan lokasi alternatif, serta mekanisme pemanfaatan aset yang sah. Pemerintah juga perlu membuka informasi mengenai jadwal pengembangan kawasan agar komunitas dapat mempersiapkan kegiatan tanpa menghadapi ketidakpastian.
Penataan aset dan keberlanjutan kebudayaan seharusnya tidak saling meniadakan. Pemerintah memang harus memastikan aset daerah tertib dan produktif. Namun, kebijakan yang baik juga perlu menjaga ruang bagi masyarakat untuk berkarya.
Bangunan dapat berubah fungsi, tetapi ruang kebudayaan jangan sampai kehilangan tempat untuk tumbuh. (Red)
- Penulis: redaktur













