Tower Ambruk Banjar, BPKPD Tegaskan Bukan Aset Pemkot

albadarpost.com, BERITA DAERAH – Tower roboh Banjar yang menewaskan dua pekerja di Komplek Perkantoran Purwaharja memunculkan perhatian publik terkait status kepemilikan bangunan tersebut. Menanggapi peristiwa itu, BPKPD Kota Banjar menegaskan bahwa tower ambruk Banjar tersebut bukan lagi aset milik Pemerintah Kota Banjar karena telah dijual melalui proses lelang resmi pada 2025.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Banjar, Ian Rahmawan, menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban. Selain itu, Pemerintah Kota Banjar langsung bergerak memberikan pendampingan kepada keluarga, termasuk membantu proses administrasi untuk memperoleh berbagai bentuk bantuan dan santunan.

BPKPD: Tower Sudah Dilelang Sejak 2025

Ian menjelaskan tower yang roboh merupakan bagian dari delapan tower yang dilelang oleh Pemerintah Kota Banjar pada 2025. Proses lelang tersebut telah selesai dan menghasilkan pemenang sehingga seluruh hak kepemilikan beralih kepada pembeli.

Menurutnya, pemenang lelang merupakan seorang pembeli perorangan bernama Nuryanto yang berdomisili di Jakarta. Sejak proses administrasi selesai, pemerintah daerah tidak lagi memiliki kewenangan maupun tanggung jawab terhadap aset tersebut.

“Pertama-tama kami menyampaikan belasungkawa sedalam-dalamnya kepada keluarga korban. Semoga mereka diberi kekuatan dan kesabaran menghadapi musibah ini,” ujar Ian.

Ia menegaskan Pemerintah Kota Banjar tidak pernah memberikan instruksi ataupun penugasan kepada siapa pun untuk melakukan pembongkaran tower tersebut.

“Tower itu sudah dilelang dan sudah ada pemenangnya. Statusnya bukan lagi milik pemerintah daerah. Kami juga tidak pernah memberikan perintah untuk melakukan pembongkaran,” tegasnya.

Pemkot Tidak Mengetahui Hubungan Kerja Korban

Ian mengaku pihaknya tidak mengetahui hubungan kerja antara kedua korban dengan pemilik tower. Karena itu, pemerintah tidak dapat memastikan apakah keduanya bekerja sebagai tenaga harian maupun pekerja borongan.

Namun, berdasarkan informasi yang diterima, aktivitas pembongkaran sudah berlangsung beberapa hari sebelum insiden terjadi.

Menurut Ian, sejumlah pekerja terlihat beberapa kali naik ke konstruksi tower. Ia menduga proses pembongkaran kembali dilakukan pada hari libur sebelum akhirnya terjadi kecelakaan yang merenggut dua nyawa tersebut.

Meski demikian, ia menegaskan seluruh proses penyelidikan mengenai hubungan kerja maupun penyebab kecelakaan menjadi kewenangan aparat berwenang.

Pemkot Dampingi Keluarga Korban

Di tengah proses penyelidikan, Pemerintah Kota Banjar memilih memprioritaskan pendampingan terhadap keluarga korban.

Jajaran pemerintah mendatangi rumah duka untuk menyampaikan belasungkawa sekaligus memastikan keluarga memperoleh bantuan sesuai ketentuan yang berlaku.

Ian menjelaskan salah satu korban tercatat sebagai anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas). Oleh sebab itu, pemerintah sedang mengupayakan proses pengajuan santunan melalui BPJS Ketenagakerjaan.

Sementara itu, untuk korban lainnya, BPKPD telah berkoordinasi dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Banjar guna membantu biaya pemulasaraan jenazah.

Selain mengupayakan bantuan tersebut, pemerintah juga membantu keluarga melengkapi berbagai dokumen administrasi, mulai dari tingkat kelurahan hingga pencatatan sipil.

“Kami sudah berkoordinasi dengan Baznas dan terdapat peluang bantuan biaya pemulasaraan jenazah. Karena itu kami membantu keluarga melengkapi seluruh persyaratan administrasi,” ungkap Ian.

Penyebab Tower Ambruk Masih Diselidiki

Insiden tragis itu terjadi ketika dua pekerja berada di atas konstruksi tower untuk melakukan pembongkaran. Di tengah aktivitas tersebut, tower tiba-tiba roboh hingga menyebabkan keduanya meninggal dunia di lokasi kejadian.

Hingga kini aparat berwenang masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap penyebab pasti kecelakaan tersebut. Selain itu, penyidik juga akan mendalami kemungkinan adanya unsur kelalaian dalam proses pembongkaran tower yang telah berpindah kepemilikan itu.

Pemerintah Kota Banjar berharap proses penyelidikan berjalan secara transparan sehingga penyebab insiden dapat terungkap sekaligus memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang berkaitan dengan peristiwa tersebut.

Keselamatan kerja tidak boleh dikalahkan oleh kecepatan pekerjaan. Setiap proyek harus berakhir dengan hasil, bukan dengan kehilangan nyawa. (GZ)