Breaking News
light_mode
Beranda » Berita Daerah » Penganiayaan Santri Pangandaran: Korban Menunggu Perlindungan dan Kepastian
IKLAN SPONSOR
PostPay
RumahModis
Dapur Laziiz

Penganiayaan Santri Pangandaran: Korban Menunggu Perlindungan dan Kepastian

  • account_circle redaktur
  • calendar_month Sabtu, 14 November 2026 | 4 Jumadilakhir 1448 H | 08:01:24 WIB
  • visibility 110

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

albadarpost.com, BERITA DAERAH – Dugaan kekerasan terhadap enam santri Pondok Pesantren Nurul Bayan, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran, menyisakan dua persoalan yang membutuhkan jawaban terbuka: sejauh mana proses hukum terhadap anggota TNI yang diduga terlibat berjalan, dan bagaimana kondisi para santri yang menjadi korban?

Peristiwa itu dilaporkan terjadi pada Kamis, 12 November 2026, sekitar pukul 01.00 WIB. Saat sebagian santri beristirahat, seorang anggota TNI dari Yonif TP 336/Merak Sakti diduga melakukan intimidasi dan kekerasan di lingkungan pesantren.

Kasus ini kemudian mendapat perhatian luas. Selain permohonan maaf dari pihak satuan, ratusan santri dari berbagai pesantren di Priangan Timur menggelar aksi solidaritas di Pendopo Bupati Pangandaran pada Jumat, 13 November 2026.

Namun, permohonan maaf dan penahanan terduga pelaku belum menjawab seluruh kebutuhan korban. Kepastian pemeriksaan medis, pemulihan psikologis, serta perkembangan proses hukum masih harus dijelaskan oleh pihak berwenang.

Tiga Santri Dilaporkan Pulang, Kondisi Korban Perlu Dipastikan

Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Bayan, Kyai Utay, menyampaikan bahwa sejumlah santri mengalami ketakutan setelah kejadian. Ia menyebut tiga santri memilih pulang ke rumah pada malam peristiwa tersebut.

Keterangan itu disampaikan Utay kepada media pada Jumat, 13 November 2026. Ia juga menceritakan adanya dugaan pemukulan terhadap santri putra dan intimidasi terhadap santriwati.

Meski demikian, informasi mengenai kondisi terkini keenam korban belum tersedia secara lengkap. Belum ditemukan keterangan resmi yang menjelaskan apakah seluruh korban telah menjalani pemeriksaan medis, bagaimana hasil pemeriksaannya, atau apakah mereka memperoleh pendampingan psikologis.

Kekosongan informasi tersebut perlu mendapat perhatian. Sebab, penanganan kasus kekerasan terhadap anak tidak cukup berhenti pada penindakan terhadap orang yang diduga melakukan kekerasan.

Korban juga membutuhkan pemeriksaan yang layak, perlindungan dari tekanan, pendampingan keluarga, serta pemulihan sesuai kebutuhan masing-masing.

Redaksi belum memperoleh konfirmasi langsung dari pengasuh pesantren mengenai kondisi terbaru keenam santri. Karena itu, informasi mengenai luka fisik maupun kondisi psikologis mereka tidak dapat disimpulkan lebih jauh.

Penahanan Sementara di Banjar, Bagaimana Kelanjutan Perkaranya?

Dari sisi penegakan hukum, terdapat keterangan mengenai penanganan perkara oleh Polisi Militer. Dansubdenpom III/2-4 Banjar, Lettu Cpm Marsono, menyatakan pihaknya menerima pelimpahan penanganan perkara dari Unit Subdenpom Pangandaran.

Menurut keterangan yang diberitakan media, anggota TNI yang diduga terlibat ditempatkan dalam penahanan sementara di Subdenpom III/2-4 Banjar. Marsono juga menyebut perkara tersebut telah dilaporkan kepada komando di Subdenpom Garut.

Hal penting lainnya, Marsono menyatakan proses penyidikan belum dilakukan ketika ia memberikan keterangan kepada media. Dengan demikian, penahanan sementara tidak boleh disamakan dengan penyelesaian perkara atau putusan bersalah.

Di sisi lain, Danbrigif TP 50/Kandang Wesi, Letkol Inf Naryanto, menyampaikan bahwa pihak satuan telah memeriksa anggota yang diduga terlibat dan menyerahkan penanganan perkara kepada Polisi Militer.

Naryanto juga menyebut terduga anggota telah ditahan di Denpom Garut. Perbedaan keterangan mengenai lokasi penahanan ini perlu diperjelas melalui konfirmasi resmi: apakah Banjar merupakan tempat penahanan sementara sebelum proses dilanjutkan di Garut, atau terdapat perubahan penempatan setelah pelimpahan.

Publik membutuhkan penjelasan mengenai satuan yang menangani perkara, tahap pemeriksaan yang sedang berlangsung, serta mekanisme tindak lanjutnya. Informasi tersebut penting agar perkembangan perkara tidak berhenti pada pernyataan bahwa anggota telah diamankan.

Permohonan Maaf Tidak Menggantikan Pertanggungjawaban Hukum

Pihak Yonif TP 336/Merak Sakti telah menyampaikan permohonan maaf kepada pengelola pesantren. Perwakilan satuan juga menyatakan anggota yang diduga terlibat akan ditindak sesuai mekanisme yang berlaku.

Naryanto menegaskan tidak akan memberikan toleransi kepada prajurit yang terbukti melakukan pelanggaran. Ia juga menyatakan satuan akan berkoordinasi dengan pengasuh pesantren untuk memperhatikan kondisi para santri.

Pernyataan tersebut merupakan komitmen institusi. Namun, ukuran akuntabilitas tidak cukup dilihat dari permohonan maaf atau janji penindakan. Publik perlu mengetahui tindak lanjut yang benar-benar dilakukan melalui mekanisme hukum.

Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Pangandaran juga mengecam dugaan kekerasan tersebut. Melalui pernyataan resmi, PCNU meminta penanganan perkara berlangsung objektif, transparan, dan berkeadilan. Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (LPBHNU) menyatakan siap memberikan pendampingan hukum kepada korban.

Sikap tersebut memperlihatkan bahwa persoalan ini bukan hanya menyangkut hubungan antara satuan dan pesantren. Kasus ini juga menyentuh kepercayaan masyarakat terhadap perlindungan anak serta penegakan hukum ketika dugaan pelanggaran melibatkan aparat.

Perlindungan Santri Harus Menjadi Bagian dari Penyelesaian

Pesantren merupakan ruang pendidikan dan pembinaan yang harus menjamin keamanan para santri. Setiap dugaan kekerasan di lingkungan pendidikan perlu ditangani dengan mengutamakan keselamatan dan kepentingan anak.

Karena itu, penyelesaian perkara setidaknya perlu memastikan tiga hal. Pertama, pemeriksaan medis dan pendampingan psikologis bagi korban sesuai kebutuhan. Kedua, proses hukum yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga, jaminan bahwa korban tidak mengalami intimidasi atau tekanan selama proses berlangsung.

Persoalan ini juga relevan dengan kebijakan perlindungan santri yang telah diterbitkan Kementerian Agama. Aturan tersebut menekankan pencegahan, mekanisme pelaporan, perlindungan korban, serta evaluasi lingkungan pesantren.

Baca juga:

Kasus di Cimerak semestinya menjadi momentum untuk memastikan perlindungan santri berjalan nyata, bukan sekadar menjadi dokumen kebijakan.

Hingga informasi yang dapat diverifikasi redaksi, belum tersedia keterangan resmi yang memadai mengenai hasil pemeriksaan medis keenam korban maupun perkembangan penyidikan setelah penahanan sementara. Redaksi juga belum melakukan wawancara langsung dengan pengasuh pesantren dan pejabat Polisi Militer untuk mengonfirmasi perkembangan terbaru.

Pertanyaan publik kini tidak berhenti pada siapa yang diduga melakukan kekerasan. Yang lebih mendasar ialah apakah korban memperoleh perlindungan dan pemulihan, serta apakah proses hukum berjalan terbuka sampai tuntas.

Sebab, keadilan bagi santri tidak selesai dengan permohonan maaf. Keadilan harus terlihat dari perlindungan korban dan pertanggungjawaban hukum yang dapat diuji. (Red)

  • Penulis: redaktur
expand_less
IKLAN SPONSOR
Dapur Laziiz
PostPay
RumahModis