Kemenag Terbitkan Juknis Perlindungan Santri, Pesantren Harus Berbenah

albadarpost.com, HUMANIORA – Perlindungan santri tidak cukup hanya mengandalkan nasihat dan tata tertib pesantren. Kementerian Agama (Kemenag) menerbitkan petunjuk teknis Child Safeguarding untuk mendorong pesantren membangun sistem pencegahan kekerasan, perundungan, dan kekerasan seksual. Kebijakan ini membawa tantangan baru bagi pengelola pesantren, termasuk di wilayah Priangan Timur: memastikan keselamatan santri menjadi bagian nyata dari tata kelola lembaga.

Pedoman tersebut tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pesantren Nomor 13 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Transformasi Tata Kelola Sistem Perlindungan Santri atau Himayatu Thalabah melalui Model Safeguarding. Kemenag menetapkan keputusan itu pada 2 November 2026 dan mengumumkannya pada 5 November 2026.

Melalui juknis tersebut, Kemenag mengarahkan pesantren agar tidak hanya menangani persoalan setelah kekerasan terjadi. Setiap lembaga perlu membangun mekanisme pencegahan, menyediakan saluran pengaduan, melindungi korban, serta mengevaluasi pelaksanaan perlindungan secara berkala.

Direktur Jenderal Pesantren Kemenag, Basnang Said, menjelaskan bahwa pendekatan ini menempatkan keselamatan santri sebagai bagian dari tanggung jawab kelembagaan. Dengan demikian, perlindungan bukan semata-mata tugas korban untuk menghindari kekerasan, melainkan kewajiban orang dewasa dan institusi untuk menciptakan lingkungan yang aman.

Kehidupan Berasrama Membutuhkan Sistem Perlindungan

Pesantren memiliki karakter pendidikan yang khas. Santri tinggal dan belajar dalam lingkungan berasrama dengan interaksi intensif bersama kiai, ustaz, pengasuh, musyrif, serta sesama santri.

Kedekatan tersebut menjadi kekuatan dalam pendidikan akhlak, kedisiplinan, dan kemandirian. Namun, interaksi sepanjang hari juga membutuhkan batas perilaku, pengawasan, dan prosedur perlindungan yang jelas.

Di sinilah pendekatan Child Safeguarding menjadi penting. Sistem ini tidak hanya mengatur penanganan kasus, tetapi juga mencakup kebijakan lembaga, budaya pengasuhan, prosedur kerja, dan kemampuan sumber daya manusia dalam mengenali risiko kekerasan.

Pendekatan tersebut relevan bagi Priangan Timur, kawasan yang memiliki tradisi pendidikan pesantren kuat. Jawa Barat sendiri tercatat memiliki 12.977 pondok pesantren berdasarkan data EMIS Kementerian Agama per 4 Oktober 2025. Besarnya ekosistem pendidikan tersebut membuat penguatan tata kelola dan keselamatan santri menjadi perhatian penting.

AlbadarPost sebelumnya juga mengulas persoalan perlindungan anak dalam pendidikan pesantren melalui artikel Pesantren Ramah Anak: Banjar Perjelas Batas Disiplin dan Kekerasan.

Pembahasan ini menegaskan bahwa tradisi pendidikan pesantren dan perlindungan anak tidak perlu dipertentangkan. Keduanya justru harus berjalan beriringan.

Empat Pilar Menjadi Dasar Perlindungan Santri

Juknis Kemenag menetapkan empat pilar utama dalam sistem perlindungan santri, yakni kebijakan, sumber daya manusia, prosedur, dan akuntabilitas.

Pertama, pesantren perlu memiliki kebijakan tertulis yang menjelaskan komitmen perlindungan santri. Dokumen tersebut menjadi pedoman bagi seluruh unsur lembaga dalam menjalankan tanggung jawabnya.

Kedua, pesantren perlu memastikan kualitas dan keamanan sumber daya manusia. Rekrutmen, pembinaan, serta pelatihan pengasuh dan tenaga pendidik menjadi bagian penting dalam mencegah risiko kekerasan.

Ketiga, lembaga harus memiliki prosedur yang jelas untuk pencegahan, pelaporan, penanganan, dan rujukan kasus. Santri juga perlu mengetahui cara menyampaikan pengaduan tanpa takut mengalami intimidasi.

Keempat, pesantren perlu memperkuat akuntabilitas. Setiap kebijakan dan tindakan perlindungan harus memiliki bukti yang dapat diperiksa, termasuk dokumen kebijakan, register kasus, dan laporan berkala.

Empat pilar tersebut menunjukkan bahwa perlindungan santri tidak cukup berhenti pada deklarasi atau imbauan. Pesantren perlu menerjemahkannya menjadi prosedur yang benar-benar berjalan dalam kehidupan sehari-hari.

Lima Mekanisme Kerja, dari Pengasuh hingga Pengaduan

Untuk menjalankan empat pilar tersebut, Kemenag memperkenalkan lima mekanisme yang saling terhubung.

Pertama, SafeNorma, yaitu kerangka prinsip dan aturan perlindungan santri. Mekanisme ini menekankan kepentingan terbaik bagi anak, nondiskriminasi, keberpihakan kepada korban, kerahasiaan data, dan tanggung jawab bersama.

Kedua, SafeKader, yang mengatur rekrutmen aman serta pelatihan berkala bagi pengasuh, musyrif, wali asrama, dan anggota satuan tugas.

Ketiga, SafeLapor, yakni mekanisme pengaduan melalui kanal internal seperti Telepontren, web, dan AMAN. Juknis juga mencantumkan kanal eksternal, termasuk layanan SAPA 129. Laporan anonim dapat ditindaklanjuti. Selain itu, pelapor, korban, dan saksi perlu memperoleh perlindungan dari ancaman maupun pembalasan.

Keempat, SafeMitra, yaitu penguatan jaringan penanganan kasus melalui kerja sama dan rujukan kepada layanan medis, psikologis, UPTD PPA, serta aparat penegak hukum.

Kelima, SafeIndeks, yang berfungsi untuk pemantauan, evaluasi, dan pelaporan secara berjenjang hingga Kantor Kementerian Agama.

Kelima mekanisme tersebut saling melengkapi. Pencegahan membutuhkan sumber daya manusia yang memahami tugasnya, sedangkan penanganan kasus membutuhkan prosedur dan jaringan rujukan yang jelas.

Kemenag juga menegaskan bahwa mekanisme internal pesantren tidak menggantikan proses hukum. Karena itu, lembaga tidak boleh menggunakan penyelesaian internal untuk menghambat penanganan oleh aparat berwenang.

Bulan Pertama Menjadi Ujian Kesiapan Pesantren

Juknis tersebut menawarkan langkah awal yang dapat dikerjakan pesantren dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan masing-masing lembaga.

Pada bulan pertama, pengelola dapat meninjau tata tertib dan menghapus ketentuan yang membolehkan hukuman fisik. Selanjutnya, pesantren dapat membentuk atau mengaktifkan satuan tugas perlindungan anak.

Pengelola juga perlu memasang informasi kanal pengaduan di tempat yang mudah dijangkau santri. Seluruh personel, termasuk tenaga dapur, petugas keamanan, dan pengemudi, perlu memahami serta menandatangani kode etik perilaku.

Direktur Pemberdayaan Pesantren Yusi Damayanti menekankan pentingnya penerapan juknis, bukan sekadar menyimpannya sebagai dokumen administrasi.

Satu hal yang perlu diperhatikan, keberhasilan sistem perlindungan tidak dapat diukur hanya dari sedikitnya laporan. Pesantren yang tidak menerima pengaduan belum tentu sepenuhnya aman. Bisa jadi, santri belum memiliki keberanian atau akses untuk menyampaikan persoalan.

Karena itu, kanal pelaporan harus mudah dijangkau, menjaga kerahasiaan, dan memberikan perlindungan kepada orang yang menyampaikan laporan.

Pesantren Priangan Timur Perlu Mengawal Pelaksanaan

Penerbitan juknis menjadi langkah penting bagi penguatan perlindungan santri. Namun, aturan nasional tidak otomatis membuktikan bahwa seluruh pesantren di daerah telah menjalankan sistem tersebut.

Di sinilah peran Kantor Kementerian Agama kabupaten dan kota menjadi penting. Pengawasan perlu memastikan pesantren memahami panduan, memiliki personel yang bertanggung jawab, serta menyediakan mekanisme pengaduan yang dapat diakses santri.

Bagi wilayah Tasikmalaya, Ciamis, Garut, Pangandaran, dan Kota Banjar, implementasi kebijakan ini layak menjadi agenda pengawasan bersama.

Sejumlah pertanyaan perlu memperoleh jawaban melalui data dan evaluasi. Apakah pesantren sudah membentuk satuan tugas perlindungan? Apakah pengasuh mendapatkan pelatihan? Apakah santri mengetahui cara menyampaikan pengaduan? Bagaimana lembaga memastikan korban memperoleh pendampingan?

Pertanyaan tersebut bukan tuduhan bahwa pesantren di Priangan Timur belum menjalankan perlindungan. Sebaliknya, hal itu merupakan agenda untuk memastikan kebijakan Kemenag benar-benar menjangkau lingkungan pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya.

Pada akhirnya, kualitas pendidikan pesantren tidak hanya terlihat dari ilmu dan akhlak yang diajarkan. Lingkungan yang aman, penghormatan terhadap martabat santri, serta keberanian lembaga mempertanggungjawabkan tindakannya juga menjadi bagian dari mutu pendidikan.

Sebab, pesantren seharusnya menjadi tempat santri tumbuh dengan ilmu dan iman, bukan tempat mereka kehilangan rasa aman. (Red)