Parlemen Singapura Sahkan Denda Kabut Asap hingga Rp284 Miliar

albadarpost.com, BERITA DUNIA — Parlemen Singapura mengesahkan perubahan Transboundary Haze Pollution Act (THPA) pada Rabu, 4 November 2026. Perubahan tersebut menaikkan batas maksimum denda bagi perusahaan yang terbukti menyebabkan atau berkontribusi terhadap kabut asap lintas batas dari S$2 juta menjadi S$20 juta, atau sekitar Rp284 miliar.

Pengesahan ini sekaligus memperluas kewenangan pemerintah Singapura untuk menyelidiki hubungan bisnis, struktur korporasi, dan rantai pasok yang diduga berkaitan dengan kebakaran lahan dan hutan pemicu kabut asap.

Kebijakan tersebut menjadi perhatian bagi perusahaan Indonesia, terutama yang bergerak di sektor kehutanan dan pertanian atau memiliki hubungan bisnis dengan perusahaan yang beroperasi di sektor tersebut. Pemeriksaan tidak lagi hanya berfokus pada lokasi kebakaran, tetapi juga dapat menelusuri hubungan komersial dan tanggung jawab korporasi.

Meski telah disahkan parlemen, tanggal mulai berlakunya seluruh ketentuan baru perlu dibedakan dari tanggal pengesahan. Pemerintah Singapura masih harus menyiapkan sejumlah ketentuan pelaksanaan. Karena itu, kenaikan denda dan kewenangan baru tersebut tidak boleh dianggap otomatis berlaku sejak hari pengesahan.

Denda Kabut Asap Singapura Naik 10 Kali Lipat

Perubahan THPA memperbesar ancaman sanksi bagi entitas yang terbukti melakukan pelanggaran. Sebelumnya, undang-undang yang berlaku sejak 2014 menetapkan denda maksimum S$100.000 per hari dengan batas keseluruhan S$2 juta untuk pelanggaran utama terkait pencemaran kabut asap lintas batas.

Melalui perubahan yang disahkan parlemen, batas maksimum denda untuk pelanggaran utama meningkat menjadi S$20 juta. Denda harian maksimum juga naik menjadi S$1 juta.

Jika dikonversi menggunakan perkiraan yang diberitakan CNA Indonesia, S$20 juta setara sekitar Rp284 miliar. Nilai rupiah tersebut merupakan perkiraan konversi dan dapat berubah mengikuti kurs dolar Singapura.

Pengadilan juga akan memiliki kewenangan memperhitungkan keuntungan yang diperoleh atau kerugian yang berhasil dihindari perusahaan akibat pelanggaran. Nilai tersebut dapat dikenakan sebagai tambahan sanksi.

Selain sanksi pidana, perubahan aturan memperkenalkan mekanisme sanksi perdata. Badan Lingkungan Nasional Singapura atau National Environment Agency (NEA), dengan persetujuan jaksa penuntut umum, dapat mengajukan gugatan perdata dengan nilai sanksi maksimum S$10 juta.

Namun, satu entitas tidak dapat dikenai sanksi pidana dan perdata sekaligus untuk perkara yang sama. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk mencegah penghukuman ganda melalui kedua jalur hukum.

Singapura Perluas Pemeriksaan Hubungan Bisnis

Penguatan kewenangan penyelidikan menjadi salah satu bagian penting perubahan THPA. Otoritas Singapura dapat menelusuri hubungan antara perusahaan, pemegang konsesi lahan, perusahaan induk, anak perusahaan, serta pihak lain yang diduga memiliki keterkaitan dengan kebakaran pemicu kabut asap.

Sebelum perubahan disahkan, NEA telah mengirimkan pemberitahuan tindakan pencegahan berdasarkan Section 9 THPA kepada 10 perusahaan Indonesia. Pemberitahuan tersebut meminta perusahaan melakukan langkah pencegahan, termasuk memadamkan atau mencegah meluasnya api, menghentikan pembakaran, serta menyampaikan rencana penanganan kebakaran.

NEA juga mengirimkan pemberitahuan berdasarkan Section 10 kepada 10 perusahaan yang terdaftar di Singapura. Permintaan informasi itu mencakup hubungan dengan perusahaan lain, konsesi lahan di Indonesia, dan langkah pencegahan kebakaran.

Perkembangan ini memperlihatkan bahwa penyelidikan Singapura tidak hanya menyasar titik kebakaran. Otoritas juga berusaha memahami struktur hubungan bisnis yang mungkin menghubungkan sejumlah entitas dalam kegiatan usaha terkait.

Pembaca dapat melihat perkembangan pemeriksaan sebelumnya dalam laporan AlbadarPost berjudul Singapura Periksa 10 Perusahaan, Penelusuran Kabut Asap Meluas.

Meski demikian, pemberian pemberitahuan atau permintaan informasi tidak otomatis membuktikan perusahaan melakukan pelanggaran. Pemeriksaan merupakan bagian dari pengumpulan fakta, sedangkan penetapan tanggung jawab hukum harus didasarkan pada bukti dan proses yang berlaku.

Perusahaan Terancam Pembatasan Transaksi dan Bisnis

Perubahan THPA juga memberi kewenangan kepada pemerintah Singapura untuk menetapkan entitas atau individu tertentu sebagai pihak yang dikenai pembatasan hubungan bisnis.

Pembatasan dapat mencakup larangan membeli, menjual, melakukan transaksi, memasok barang dan jasa, hingga memberikan pinjaman atau bantuan keuangan kepada pihak yang ditetapkan.

Penetapan dapat berkaitan dengan entitas yang telah terbukti melakukan pelanggaran, tidak mematuhi perintah atau pemberitahuan, maupun memenuhi kriteria tertentu berdasarkan hasil pemeriksaan dan hubungan korporasi. Mekanisme tersebut juga dapat menjangkau perusahaan yang memiliki hubungan induk, anak perusahaan, atau afiliasi dengan entitas yang menjadi perhatian otoritas.

Pelanggaran terhadap perintah pembatasan dapat dikenai denda maksimum S$1 juta untuk setiap pelanggaran. Jika pelanggaran berlanjut setelah putusan pengadilan, denda tambahan dapat mencapai S$100.000 per hari.

Aturan ini membuat hubungan bisnis dan rantai pasok menjadi aspek penting dalam pemeriksaan. Perusahaan tidak cukup hanya memastikan kegiatan operasionalnya sendiri memenuhi ketentuan lingkungan, tetapi juga perlu memahami risiko dari pihak-pihak yang terhubung dalam kegiatan usaha.

Dampak Aturan Kabut Asap bagi Perusahaan Indonesia

Bagi perusahaan Indonesia, perubahan THPA menjadi pengingat bahwa pengelolaan risiko lingkungan perlu mencakup seluruh rantai pasok. Pemeriksaan dapat menyentuh asal bahan baku, hubungan dengan pemasok, status konsesi, struktur kepemilikan, hingga keterkaitan dengan perusahaan lain.

Sektor kehutanan dan pertanian berpotensi menghadapi tuntutan uji tuntas yang lebih ketat. Perusahaan perlu memastikan hubungan bisnisnya tidak melibatkan entitas yang menyebabkan atau berkontribusi terhadap kebakaran yang menimbulkan risiko kabut asap di Singapura.

Namun, kewenangan Singapura tetap memiliki batas yurisdiksi. Dalam penjelasannya kepada parlemen, Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Grace Fu menegaskan bahwa kewenangan penegakan hukum Singapura tidak berlaku di wilayah negara lain. Pemerintahnya tetap perlu menghormati kedaulatan negara lain dan bekerja sama dalam pengumpulan informasi serta bukti.

Ada pula ketentuan penting mengenai waktu penerapan. Grace Fu menjelaskan bahwa ketentuan baru yang menciptakan pelanggaran atau meningkatkan hukuman tidak berlaku surut. Tindakan yang terjadi sebelum perubahan mulai berlaku hanya dapat diproses berdasarkan ketentuan dan sanksi THPA yang berlaku saat tindakan tersebut dilakukan.

Dengan demikian, pengesahan perubahan THPA bukan berarti seluruh perusahaan Indonesia yang bergerak di sektor perkebunan atau kehutanan otomatis menjadi pihak yang bersalah atau langsung terkena denda baru. Penilaian tetap harus didasarkan pada bukti, hubungan kegiatan usaha, dan proses hukum yang relevan.

Penguatan aturan ini menunjukkan bahwa persoalan kabut asap lintas batas semakin berkaitan dengan transparansi korporasi dan tanggung jawab rantai pasok. Kabut asap dapat melintasi batas negara, tetapi tanggung jawab atas kegiatan usaha yang memicunya tidak semestinya berhenti pada batas wilayah operasional perusahaan. (Red)