Shuttle DAMRI Banjar–Pangandaran Mulai Desember, Tarif Rp80 Ribu

albadarpost.com, BERITA DAERAH — Rencana shuttle DAMRI dari Kota Banjar menuju kawasan wisata Pangandaran ditargetkan mulai beroperasi pada 1 Desember 2026. Tarif perjalanan DAMRI disebut sebesar Rp80.000 per penumpang. Namun, biaya total dari Stasiun Banjar hingga Pangandaran belum dapat dipastikan karena penumpang masih direncanakan menggunakan angkutan pengumpan dengan tarif yang belum diumumkan.

Rencana layanan tersebut mengemuka setelah Pemerintah Kota Banjar dan Perum DAMRI menandatangani kesepakatan kerja sama di Pendopo Kota Banjar, Jumat (30/10/2026).

Menurut laporan HarapanRakyat, manajer DAMRI Cabang Bandung, Ferdik Sakona, menyampaikan target operasional dan tarif tersebut sebagaimana diberitakan Harapan Rakyat pada 30 Oktober 2026. Pada tahap awal, layanan direncanakan menggunakan dua unit kendaraan HiAce Premio.

Rencana ini berpotensi memberikan alternatif perjalanan bagi wisatawan yang tiba di Stasiun Banjar dan hendak melanjutkan perjalanan ke Pangandaran. Meski demikian, manfaatnya bagi penumpang akan sangat bergantung pada kejelasan biaya, jadwal keberangkatan, mekanisme pemesanan, dan kelancaran perpindahan antarmoda.

Tarif DAMRI Rp80.000 belum mencakup seluruh perjalanan dari stasiun. Persoalan inilah yang perlu diperjelas sebelum masyarakat dapat menilai seberapa terjangkau layanan tersebut.

Tarif Rp80 Ribu, Berapa Biaya Total ke Pangandaran?

Tarif Rp80.000 yang diberitakan berlaku untuk perjalanan dari pool DAMRI di Kota Banjar menuju Pangandaran. Angka tersebut belum menggambarkan seluruh pengeluaran penumpang yang memulai perjalanan dari Stasiun Banjar.

Dalam skema yang direncanakan, penumpang terlebih dahulu menggunakan angkutan wisata Ranginang milik Pemerintah Kota Banjar untuk menuju pool DAMRI. Dari titik tersebut, perjalanan dilanjutkan menggunakan armada DAMRI menuju Pangandaran.

Artinya, terdapat sedikitnya dua segmen perjalanan yang perlu diperhitungkan: angkutan pengumpan dari stasiun menuju pool dan perjalanan DAMRI menuju tujuan wisata.

Hingga informasi yang ditemukan dalam penelusuran ini, tarif Ranginang untuk layanan tersebut belum disebutkan. Karena itu, biaya total perjalanan belum dapat dihitung secara akurat.

Ketidakjelasan ini bukan berarti tarif yang ditetapkan terlalu mahal. Tanpa data pembanding dan informasi biaya lengkap, kesimpulan semacam itu belum memiliki dasar yang cukup. Namun, masyarakat berhak mengetahui seluruh komponen biaya sebelum memutuskan menggunakan layanan.

Pemerintah Kota Banjar dan DAMRI perlu menjelaskan apakah tarif kedua segmen akan dibayar secara terpisah atau dapat digabungkan dalam tiket terusan. Kepastian itu penting agar calon penumpang tidak hanya mengetahui harga perjalanan DAMRI, tetapi juga total biaya dari stasiun hingga tujuan.

Integrasi Ranginang dan DAMRI Masih Perlu Diperjelas

Penggunaan Ranginang sebagai angkutan pengumpan dirancang untuk menghubungkan Stasiun Banjar dengan pool DAMRI. Lokasi pool yang disebut dalam pemberitaan berada di kawasan minimarket di samping Gedung DPRD Kota Banjar.

Skema ini berpotensi menghubungkan perjalanan kereta api dengan transportasi menuju Pangandaran. Namun, tersedianya dua moda belum otomatis membuat perjalanan terintegrasi dengan baik.

Efektivitasnya akan ditentukan oleh sejumlah hal: jarak dan kemudahan perpindahan kendaraan, waktu tunggu penumpang, kesesuaian jadwal dengan kedatangan kereta, serta kepastian pembelian tiket.

Jika penumpang harus menunggu terlalu lama atau kesulitan memperoleh informasi mengenai kendaraan lanjutan, manfaat layanan bisa berkurang. Sebaliknya, jadwal yang terkoordinasi dan sistem tiket yang mudah dipahami dapat membuat perjalanan lebih praktis.

Karena itu, pertanyaan pentingnya bukan hanya apakah Ranginang dan DAMRI akan sama-sama beroperasi, melainkan bagaimana kedua layanan tersebut akan bekerja sebagai satu rangkaian perjalanan.

Tarif angkutan pengumpan, jadwal, mekanisme transit, dan kemungkinan tiket terusan masih perlu diperjelas. Informasi tersebut sebaiknya diumumkan sebelum layanan mulai beroperasi agar masyarakat dapat merencanakan perjalanan dengan lebih pasti.

Target 1 Desember Perlu Diikuti Kepastian Operasional

Target mulai beroperasi pada 1 Desember 2026 menjadi salah satu informasi utama dari rencana kerja sama tersebut. Namun, target tanggal tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh persiapan teknis telah selesai.

Calon penumpang masih membutuhkan informasi mengenai jam keberangkatan, frekuensi perjalanan, kapasitas layanan, serta penyesuaian jadwal shuttle dengan kedatangan kereta api di Stasiun Banjar.

Mekanisme pemesanan tiket juga belum dapat dipastikan berdasarkan informasi yang ditemukan. DAMRI memiliki kanal informasi dan pemesanan, termasuk DAMRI Apps, tetapi hal itu tidak otomatis berarti rute baru Banjar–Pangandaran sudah tersedia untuk dipesan.

Sebelum jadwal dan kanal pembelian diumumkan secara resmi, calon penumpang sebaiknya tidak menganggap layanan tersebut sudah dapat dipesan.

Pemerintah Kota Banjar dan DAMRI perlu memberikan penjelasan mengenai tahapan persiapan yang masih berlangsung, jadwal pengumuman tarif total, dan mekanisme koordinasi dengan pihak terkait. Informasi itu akan membantu masyarakat membedakan antara rencana layanan dan fasilitas yang benar-benar siap digunakan.

Kepastian operasional juga penting bagi penumpang yang harus menyesuaikan perjalanan dengan jadwal kereta. Tanpa informasi yang memadai, mereka akan kesulitan memperkirakan waktu transit dan risiko keterlambatan.

Dampak Ekonomi Jangan Berhenti pada Harapan

Wali Kota Banjar Sudarsono menyampaikan bahwa kerja sama dengan DAMRI bertujuan memperkuat konektivitas menuju Pangandaran serta membuka peluang pengembangan layanan ke wilayah Jawa Tengah. Pada tahap awal, fokus rencana diarahkan ke Pangandaran.

Bagi Kota Banjar, peningkatan konektivitas berpotensi menciptakan peluang ekonomi bagi pedagang, pelaku kuliner, penyedia transportasi lokal, dan usaha kecil di sekitar titik transit.

Namun, potensi tersebut belum dapat disamakan dengan dampak ekonomi yang sudah terbukti. Besarnya manfaat akan bergantung pada jumlah penumpang, pola belanja wisatawan, lokasi aktivitas ekonomi, serta keterlibatan pelaku usaha setempat.

Pemerintah daerah perlu memiliki ukuran keberhasilan yang jelas. Jumlah penumpang, tingkat keterisian kendaraan, ketepatan waktu, keluhan pengguna, dan perkembangan aktivitas usaha di sekitar titik transit dapat menjadi indikator evaluasi apabila datanya dikumpulkan secara konsisten.

Tanpa indikator yang terukur, keberhasilan program berisiko hanya dinilai dari terlaksananya peluncuran layanan, bukan dari manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Karena itu, pengembangan konektivitas sebaiknya disertai evaluasi berkala dan keterbukaan informasi mengenai kinerja layanan.

Publik Membutuhkan Kepastian, Bukan Sekadar Rencana

Kesepakatan Pemkot Banjar dan DAMRI membuka peluang untuk menghubungkan perjalanan kereta api dengan transportasi menuju Pangandaran. Namun, manfaat layanan baru dapat dinilai secara utuh setelah masyarakat memperoleh kepastian mengenai biaya, jadwal, pemesanan, dan mekanisme perpindahan kendaraan.

Ada tiga hal yang perlu dijelaskan sebelum calon penumpang dapat menghitung kebutuhan perjalanan secara akurat: tarif total dari stasiun hingga tujuan, jadwal shuttle yang terkoordinasi dengan kereta, serta kepastian apakah tiket terusan akan tersedia.

Selain itu, informasi resmi mengenai kesiapan operasional perlu disampaikan agar masyarakat mengetahui bagian mana yang sudah ditetapkan dan mana yang masih dalam pembahasan.

Bagi pemerintah daerah dan operator, keterbukaan informasi bukan sekadar pelengkap publikasi. Informasi tersebut merupakan bagian dari kualitas layanan karena membantu masyarakat membuat keputusan perjalanan berdasarkan biaya dan jadwal yang jelas.

Target 1 Desember 2026 kini menjadi tahapan yang perlu diikuti dengan penyelesaian persoalan teknis. Keberhasilan shuttle Banjar–Pangandaran nantinya tidak cukup diukur dari tersedianya kendaraan, tetapi juga dari kemudahan, keterjangkauan, dan kepastian perjalanan yang dirasakan pengguna.

Sebab, konektivitas yang baik bukan hanya menghubungkan dua titik di peta. Konektivitas harus membuat perjalanan masyarakat lebih jelas, lebih praktis, dan dapat dipertanggungjawabkan manfaatnya. (Red)