APBD Tasikmalaya 2027 Tembus Rp3,15 Triliun, Transfer Dominan

albadarpost.com, BERITA DAERAH — APBD Tasikmalaya 2027 mulai memasuki pembahasan dengan rancangan belanja sekitar Rp3,15 triliun. Pada saat yang sama, struktur pendapatan daerah masih banyak bertumpu pada dana transfer, sehingga kemampuan fiskal menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan ruang gerak pembangunan Kabupaten Tasikmalaya.

Rancangan tersebut disampaikan Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tasikmalaya di Gedung DPRD, Kamis (8/10/2026). Agenda itu juga membahas persetujuan perubahan Program Pembentukan Perda Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026.

Dalam pengantar Nota Keuangan, pemerintah daerah menempatkan keterkaitan antara perencanaan dan penganggaran, kemampuan keuangan daerah, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta kondisi sosial, ekonomi, dan fiskal sebagai pertimbangan penyusunan RAPBD 2027.

Dengan demikian, pembahasan RAPBD Tasikmalaya 2027 bukan sekadar menentukan besaran belanja. Di dalamnya terdapat pilihan mengenai prioritas pembangunan, sumber pembiayaan, serta seberapa besar ruang fiskal yang tersedia untuk menjawab kebutuhan masyarakat.

Belanja Rp3,15 Triliun, Pendapatan Rp3,12 Triliun

Berdasarkan Nota Keuangan yang disampaikan dalam rangkaian pembahasan tersebut, rancangan pendapatan daerah 2027 berada di kisaran Rp3,123 triliun. Sementara itu, rancangan belanja mencapai sekitar Rp3,150 triliun.

Dengan komposisi tersebut, kebutuhan belanja lebih besar sekitar Rp26,4 miliar dibandingkan pendapatan.

Selisih tersebut menjadi bagian dari struktur pembiayaan daerah. Karena itu, publik tidak cukup hanya melihat angka total belanja. Komposisi pendapatan, belanja, dan pembiayaan perlu dibaca secara bersamaan untuk memahami bagaimana pemerintah daerah merancang ruang fiskalnya.

Rancangan belanja tersebut antara lain mencakup sekitar Rp2,336 triliun belanja operasi, Rp206,64 miliar belanja modal, Rp581,91 miliar belanja transfer, serta Rp25 miliar belanja tidak terduga.

Sementara itu, rancangan pembiayaan juga memperhitungkan penggunaan SiLPA sekitar Rp75 miliar dan pembayaran pembiayaan utang sekitar Rp48,59 miliar.

Angka-angka itu masih berada dalam konteks rancangan dan proses pembahasan. Karena itu, struktur akhir APBD 2027 dapat berubah mengikuti pembahasan antara pemerintah daerah dan DPRD serta ketentuan yang berlaku.

Transfer Masih Menjadi Penopang Utama

Salah satu bagian penting dalam membaca APBD Kabupaten Tasikmalaya 2027 adalah struktur pendapatannya.

Dari rancangan pendapatan sekitar Rp3,123 triliun, pendapatan transfer berada di kisaran Rp2,631 triliun. Dengan demikian, porsi transfer mencapai sekitar 84 persen dari total pendapatan yang dirancang.

Komposisi tersebut menunjukkan bahwa transfer masih menjadi sumber utama pendapatan daerah dalam rancangan anggaran 2027.

Kondisi itu tidak otomatis menunjukkan persoalan pengelolaan anggaran. Namun, dari perspektif fiskal, besarnya porsi transfer membuat kemampuan daerah meningkatkan pendapatan sendiri tetap menjadi isu penting dalam jangka panjang.

Karena itu, pembahasan anggaran Tasikmalaya 2027 tidak hanya berkaitan dengan bagaimana uang dibelanjakan. Kemampuan memperkuat pendapatan daerah juga menjadi bagian dari ruang fiskal yang perlu diperhatikan.

Bupati Cecep Minta Anggaran Berdampak

Di tengah struktur fiskal tersebut, Bupati Cecep menekankan bahwa setiap alokasi anggaran harus memiliki keterkaitan dengan sasaran pembangunan daerah.

Menurut laporan Pemkab Tasikmalaya, Cecep meminta agar APBD tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan belanja pemerintahan. Anggaran juga diharapkan berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat, penguatan ekonomi daerah, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.

“Alokasi APBD diharapkan tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan belanja pemerintahan, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah, peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan perekonomian daerah, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup,” ujar Cecep.

Pesan tersebut menjadi penting karena anggaran publik pada akhirnya harus diterjemahkan menjadi program yang memiliki sasaran dan manfaat terukur.

Terlebih, rancangan APBD 2027 akan menjadi salah satu instrumen pemerintah daerah untuk menjalankan prioritas pembangunan pada tahun mendatang.

Tantangan APBD 2027 Bukan Sekadar Menyusun Angka

Rancangan APBD juga perlu dibaca dari sisi kualitas belanja.

Belanja operasi mengambil porsi terbesar dalam rancangan anggaran. Sementara itu, belanja modal berada di kisaran Rp206,64 miliar. Komposisi tersebut menjadi bagian yang penting dalam melihat seberapa besar ruang anggaran yang tersedia untuk pembangunan aset dan infrastruktur daerah.

Namun, angka belanja modal semata belum cukup untuk menilai keberhasilan pembangunan. Dampak program, kualitas pelaksanaan, ketepatan sasaran, serta manfaat yang diterima masyarakat tetap menjadi ukuran berikutnya.

Karena itu, proses pembahasan di DPRD memiliki posisi strategis. Pemerintah dan legislatif perlu memastikan setiap kebijakan anggaran memiliki dasar perencanaan yang jelas, sesuai kemampuan fiskal, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Bagi publik, perhatian juga layak diarahkan pada perkembangan pembahasan setelah penyampaian Nota Keuangan. Sebab, angka dalam rancangan belum menjadi hasil akhir.

APBD Tasikmalaya 2027 kini bukan sekadar soal seberapa besar uang yang tersedia. Tantangan sebenarnya adalah memastikan setiap rupiah yang direncanakan memiliki arah yang jelas—dari ruang fiskal yang terbatas, menjadi pembangunan yang terasa. (Red)