
Pajak QRIS 2026: Transaksi Mana yang Sebenarnya Kena PPN?
- account_circle redaktur
- calendar_month Kamis, 12 November 2026 | 2 Jumadilakhir 1448 H | 10:11:42 WIB
- visibility 117

Ilustrasi penggunaan QRIS.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
albadarpost.com, PostBisnis – Isu pajak QRIS 2026 memunculkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Beredar anggapan bahwa setiap pembayaran menggunakan QRIS, transfer antarbank, hingga transaksi dompet digital akan dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Namun, anggapan tersebut tidak tepat. Pemerintah tidak menetapkan PPN otomatis atas setiap transaksi QRIS maupun nominal uang yang dikirim melalui transfer bank. Kebijakan yang menjadi perhatian adalah penerapan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN).
Melalui mekanisme ini, pemerintah memperkuat pemungutan PPN atas pemanfaatan barang dan jasa digital dari luar negeri oleh konsumen di Indonesia, sepanjang memenuhi ketentuan perpajakan.
Karena itu, masyarakat perlu membedakan alat pembayaran dengan objek pajak. QRIS, transfer bank, dan dompet digital merupakan sarana transaksi. Sementara itu, kewajiban PPN ditentukan oleh jenis barang atau jasa yang dibeli serta ketentuan yang mengaturnya.
SPP-TDLN Berlaku Sejak 25 September 2026
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mulai menerapkan SPP-TDLN pada 25 September 2026. Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2026.
DJP menjelaskan bahwa SPP-TDLN bukan jenis pajak baru dan tidak mengubah tarif PPN. Sistem ini menjadi mekanisme tambahan untuk memungut PPN atas transaksi digital luar negeri yang belum dipungut melalui skema Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).
Dengan demikian, penerapannya bukan untuk memajaki seluruh aktivitas pembayaran digital. Pemerintah berupaya memastikan transaksi barang dan jasa digital dari luar negeri yang memang menjadi objek PPN dapat tercakup dalam mekanisme pemungutan.
Selain itu, sistem ini memperhatikan pemungutan yang telah dilakukan melalui PMSE. Artinya, transaksi yang PPN-nya sudah dipungut melalui mekanisme tersebut tidak semestinya kembali dikenai pungutan yang sama melalui SPP-TDLN.
Apakah Pembayaran QRIS Otomatis Kena Pajak?
Jawabannya, tidak. Penggunaan QRIS bukan penentu apakah suatu transaksi dikenai PPN melalui SPP-TDLN.
Sebagai contoh, seseorang membayar kopi di kafe, membeli kebutuhan rumah tangga di toko, atau berbelanja di pusat perbelanjaan menggunakan QRIS. Pembayaran domestik seperti itu tidak otomatis masuk dalam skema SPP-TDLN.
Namun, bukan berarti semua barang dan jasa domestik bebas PPN. Jika barang atau jasa yang dibeli memang merupakan objek PPN berdasarkan ketentuan umum, perlakuan pajaknya tetap mengikuti aturan yang berlaku.
Perlu dipahami, QRIS hanyalah metode pembayaran. Penjelasan mengenai penggunaannya bagi pedagang kecil dapat dibaca dalam artikel Pedagang Kaki Lima Bisa Pakai QRIS, Begini Cara dan Biayanya.
Situasinya berbeda ketika QRIS digunakan untuk membeli produk atau layanan digital dari penyedia luar negeri. Misalnya, konsumen membeli top-up game digital atau membayar langganan layanan streaming dari perusahaan luar negeri.
Transaksi tersebut berpotensi masuk cakupan SPP-TDLN apabila memenuhi kriteria sebagai objek PPN, belum dipungut melalui PMSE, dan tidak memperoleh fasilitas perpajakan tertentu.
Jadi, yang menjadi perhatian bukan kode QR yang dipindai, melainkan karakter transaksi dan barang atau jasa digital yang dimanfaatkan konsumen.
Transfer Bank Tidak Otomatis Dikenai PPN
Kekhawatiran lain muncul terkait kabar bahwa transfer antarbank dan pengiriman uang melalui dompet digital akan dikenai PPN secara otomatis.
Klarifikasi pemerintah menegaskan bahwa tidak ada kebijakan baru yang mengenakan PPN secara otomatis atas setiap perpindahan dana antarbank maupun antardompet digital.
Masyarakat juga perlu membedakan nominal uang yang dikirim dengan imbalan atas jasa layanan keuangan digital. Dalam ketentuan perpajakan, PPN dapat dikenakan terhadap imbalan atau biaya atas jasa tertentu yang disediakan penyelenggara teknologi finansial. Akan tetapi, hal tersebut berbeda dari pengenaan PPN terhadap seluruh nominal dana yang berpindah.
Sebagai ilustrasi, seseorang mengirim uang Rp1 juta kepada anggota keluarga. Nominal Rp1 juta tersebut tidak otomatis menjadi objek PPN hanya karena pengiriman dilakukan melalui layanan perbankan atau dompet digital.
Jika penyelenggara mengenakan biaya administrasi atau imbalan jasa yang termasuk objek PPN, perlakuan pajaknya mengikuti ketentuan atas jasa tersebut. Dengan kata lain, objek yang perlu diperhatikan adalah biaya layanan yang memenuhi ketentuan, bukan keseluruhan dana yang ditransfer.
Pembedaan ini penting agar masyarakat tidak mencampuradukkan mekanisme SPP-TDLN dengan ketentuan PPN atas jasa teknologi finansial.
Enam Penerbit Terlibat pada Tahap Awal
Dalam pelaksanaan SPP-TDLN, sistem pembayaran dimanfaatkan untuk membantu mengidentifikasi transaksi digital luar negeri yang memenuhi kriteria pemungutan PPN.
DJP menyebut enam penerbit atau issuer yang dilibatkan pada tahap awal, yakni Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Tabungan Negara (BTN), Bank Syariah Indonesia (BSI), serta LinkAja.
Keterlibatan penerbit tersebut merupakan bagian dari mekanisme administrasi pemungutan. Namun, hal ini tidak berarti seluruh transaksi yang melewati bank atau layanan pembayaran tersebut otomatis dikenai PPN.
Transaksi tetap harus memenuhi kriteria sebagai pemanfaatan barang atau jasa digital dari luar negeri yang menjadi objek PPN. Selain itu, mekanisme pemungutan juga memperhatikan apakah pajak telah dipungut melalui PMSE atau transaksi memperoleh fasilitas perpajakan tertentu.
Jangan Samakan PPN Digital dengan Pajak Marketplace
Pembahasan pajak digital juga perlu dibedakan dari kebijakan pajak marketplace. Keduanya berkaitan dengan aktivitas ekonomi berbasis platform, tetapi memiliki objek dan mekanisme perpajakan yang berbeda.
SPP-TDLN berkaitan dengan pemungutan PPN atas pemanfaatan barang dan jasa digital luar negeri yang memenuhi ketentuan. Sementara itu, kebijakan pajak marketplace yang dibahas dalam artikel Pajak Marketplace 0,5 Persen, Kapan Mulai Dipungut? berkaitan dengan pemungutan PPh Pasal 22 melalui mekanisme perdagangan elektronik.
Perbedaan jenis pajak tersebut penting dipahami. Sebab, istilah pajak digital sering digunakan secara luas sehingga masyarakat berisiko menganggap seluruh kebijakan memiliki objek dan konsekuensi yang sama.
Penggunaan QRIS untuk membayar kewajiban pajak daerah pun merupakan persoalan berbeda. Misalnya, rencana digitalisasi pembayaran PBB-P2 melalui QRIS yang diberitakan dalam artikel Bapenda Pangandaran Siapkan QRIS untuk Bayar PBB-P2. Dalam konteks tersebut, QRIS berfungsi sebagai sarana pembayaran pajak, bukan objek pengenaan PPN melalui SPP-TDLN.
Apa yang Perlu Diperhatikan Konsumen?
Bagi masyarakat, langkah paling penting adalah memahami jenis transaksi yang dilakukan. Pembayaran menggunakan QRIS tidak perlu langsung dianggap sebagai transaksi kena PPN melalui SPP-TDLN. Begitu pula transfer uang antarbank tidak otomatis menimbulkan PPN atas nominal dana yang dikirim.
Ketika membeli layanan digital dari luar negeri, konsumen sebaiknya memperhatikan informasi pajak pada bukti pembayaran atau tagihan. Simpan pula bukti transaksi untuk membantu memastikan apakah PPN telah dipungut oleh penyedia layanan atau melalui mekanisme yang berlaku.
Pada akhirnya, penerapan SPP-TDLN menunjukkan bahwa administrasi perpajakan terus menyesuaikan diri dengan perkembangan ekonomi digital. Namun, pemahaman publik harus tetap bertumpu pada substansi aturan, bukan sekadar metode pembayaran yang digunakan.
Jadi, bukan QRIS atau transfer bank yang otomatis menjadi sasaran pajak. PPN melalui SPP-TDLN menyasar transaksi barang dan jasa digital dari luar negeri yang memenuhi ketentuan perpajakan. (Red)
- Penulis: redaktur













