Islam Melarang Memata-Matai, Bagaimana dengan Penyadapan Negara?

albadarpost.com, HIKMAH | RUB’UL JINAYAT – Hukum penyadapan kembali menjadi perhatian publik setelah Bareskrim Polri menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal pada 3 November 2026. Peristiwa ini memunculkan pertanyaan penting: jika Islam melarang memata-matai atau tajassus, apakah penyadapan oleh negara juga termasuk perbuatan yang dilarang?

Jawabannya tidak sesederhana itu. Islam melarang tindakan mencari-cari rahasia dan kesalahan orang lain tanpa alasan yang dibenarkan. Namun, penyadapan untuk kepentingan penegakan hukum dapat memiliki dasar hukum apabila pihak yang melakukannya memiliki kewenangan dan mengikuti prosedur yang berlaku.

Karena itu, persoalan utamanya bukan sekadar siapa yang melakukan penyadapan. Tujuan, dasar kewenangan, prosedur, dan pertanggungjawaban juga menentukan apakah tindakan tersebut dapat dibenarkan.

Kasus Penyadapan Ilegal Membuka Persoalan Privasi

Pada 3 November 2026, Bareskrim Polri mengumumkan penetapan tiga orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, akses tanpa hak, dan penghapusan data elektronik. Salah satu nama yang disebut ialah mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

Penyidik menyampaikan bahwa dugaan penyadapan menyasar sejumlah nomor telepon, termasuk milik Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah pejabat dan tokoh masyarakat. Perkara tersebut masih menjalani proses hukum. Oleh sebab itu, status tersangka tidak dapat diperlakukan sebagai bukti bahwa seseorang telah bersalah. Laporan penetapan tersangka memuat keterangan awal kepolisian.

Perkembangan berikutnya muncul pada 5 November 2026. Kapolri Suyudi Ario Seto menyatakan bahwa penanganan perkara tersebut merupakan proses penegakan hukum dan tidak berkaitan dengan persaingan internal Polri. Pernyataan itu merupakan keterangan Kapolri mengenai proses yang sedang berjalan, bukan putusan pengadilan. ANTARA melaporkan pernyataan tersebut.

Dengan demikian, perkara ini membuka diskusi yang lebih luas: bagaimana negara menjalankan kewenangan pengawasan tanpa mengabaikan hak privasi warga?

QS Al-Hujurat Ayat 12 Melarang Tajassus

Islam memberikan perhatian serius terhadap kehormatan dan kehidupan pribadi seseorang. Salah satu landasannya terdapat dalam QS Al-Hujurat ayat 12.

Allah SWT berfirman:

وَلَا تَجَسَّسُوا

Artinya: “Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain.”

Ayat tersebut mengingatkan umat Islam agar menjauhi prasangka buruk, tidak mencari-cari kesalahan, dan tidak menggunjing sesama. Dalam konteks ini, tajassus berkaitan dengan tindakan mencari informasi tersembunyi atau kekurangan orang lain tanpa alasan yang dibenarkan.

Rasulullah SAW juga melarang umatnya saling memata-matai:

إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَحَسَّسُوا

Artinya:

“Jauhilah prasangka, karena prasangka merupakan perkataan yang paling dusta. Janganlah kalian memata-matai dan jangan pula mencari-cari kesalahan orang lain.”

Hadis sahih riwayat Muslim nomor 2563a memuat larangan berprasangka buruk, mencari-cari kesalahan, dan melakukan tajassus. Peringatan serupa tercantum dalam Sahih al-Bukhari nomor 6064.

Namun, larangan tersebut tidak berarti setiap upaya memperoleh informasi selalu terlarang. Tujuan, kebutuhan, dan cara memperoleh informasi tetap perlu diperhatikan.

Pembaca dapat memahami hubungan prasangka, tajassus, dan gibah melalui artikel AlbadarPost tentang QS Al-Hujurat ayat 12 dan tiga larangan dalam kehidupan.

Apakah Penyadapan Negara Sama dengan Tajassus?

Penyadapan negara tidak otomatis sama dengan tajassus yang dilarang. Dalam perkara tertentu, aparat penegak hukum membutuhkan informasi untuk mengungkap tindak pidana. Undang-undang dapat memberikan kewenangan intersepsi kepada institusi tertentu dengan persyaratan khusus.

Namun, kewenangan itu bukan izin untuk mengawasi siapa pun sesuka hati.

Penyadapan untuk mengungkap kejahatan berbeda dari tindakan mengumpulkan rahasia seseorang demi kepentingan pribadi atau kelompok. Karena itu, dasar hukum, tujuan, kewenangan, dan prosedur harus menjadi pertimbangan utama.

Selain itu, QS Al-Isra ayat 36:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ

mengingatkan manusia agar tidak mengikuti sesuatu tanpa pengetahuan yang benar. Prinsip ini relevan dalam penegakan hukum: penyidik perlu menguji bukti, sedangkan masyarakat tidak boleh mendahului proses peradilan dengan tuduhan.

Dengan demikian, tujuan yang dianggap baik tidak otomatis membenarkan semua cara. Tindakan pengawasan tetap harus memiliki dasar hukum dan dapat dipertanggungjawabkan.

Apa Batas Penyadapan Menurut Hukum Indonesia?

Hukum Indonesia mengatur penyadapan melalui sejumlah ketentuan. Salah satunya terdapat dalam Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026.

Pasal 258 ayat (1) mengatur ancaman pidana bagi orang yang secara melawan hukum mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, atau mencatat transmisi informasi elektronik dan dokumen elektronik yang tidak bersifat publik. Ancaman pidananya berupa penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak kategori VI.

Selanjutnya, ayat (2) mengatur tindakan menyiarkan atau menyebarluaskan hasil pembicaraan atau perekaman tersebut. Sementara itu, ayat (3) mengecualikan ketentuan ayat (1) bagi orang yang menjalankan peraturan perundang-undangan atau perintah jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32.

Di sisi lain, UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU ITE mengatur bahwa hasil intersepsi atau penyadapan yang menjadi alat bukti harus berkaitan dengan penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, atau institusi lain yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang.

Adapun UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi mengatur pengecualian sejumlah hak subjek data untuk kepentingan tertentu, termasuk proses penegakan hukum. Namun, Pasal 15 ayat (2) menegaskan bahwa pengecualian tersebut hanya berlaku dalam rangka pelaksanaan ketentuan undang-undang.

Artinya, ketiga aturan tersebut tidak memberikan kewenangan tanpa batas. Penilaian legalitas penyadapan tetap harus memperhatikan jenis tindakan, dasar kewenangan, prosedur, dan aturan sektoral yang berlaku.

Lima Ukuran untuk Menilai Penyadapan

Agar tidak mencampuradukkan pengawasan yang sah dengan tindakan melawan hukum, ada lima aspek yang perlu diperiksa.

Pertama, kewenangan. Apakah pihak yang melakukan atau memerintahkan penyadapan memiliki wewenang berdasarkan undang-undang?

Kedua, dasar hukum. Apakah tindakan tersebut memiliki landasan yang jelas dan sesuai dengan perkara yang ditangani?

Ketiga, tujuan. Apakah penyadapan benar-benar diperlukan untuk penegakan hukum, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok?

Keempat, prosedur dan proporsionalitas. Apakah pelaksanaannya mengikuti mekanisme yang berlaku serta tidak melampaui kebutuhan?

Kelima, akuntabilitas. Apakah tindakan dan penggunaan hasil penyadapan dapat diperiksa serta dipertanggungjawabkan?

Kelima ukuran tersebut membantu menjaga keseimbangan antara kebutuhan penegakan hukum dan hak privasi warga.

Menjaga Privasi Bukan Berarti Membiarkan Kejahatan

Islam tidak mengajarkan umatnya membiarkan kejahatan tanpa penyelesaian. Masyarakat tetap dapat melaporkan dugaan tindak pidana, menyerahkan bukti, dan meminta perlindungan melalui jalur yang sah.

Namun, upaya mencari keadilan tidak boleh berubah menjadi alasan untuk melanggar kehormatan orang lain. Kecurigaan bukan bukti, sedangkan kekuasaan bukan izin untuk mengakses seluruh informasi pribadi.

Karena itu, negara perlu memastikan setiap tindakan pengawasan memiliki tujuan yang sah, kewenangan yang jelas, serta prosedur yang dapat diuji. Masyarakat pun perlu membedakan informasi yang sudah terbukti dari dugaan yang masih membutuhkan pemeriksaan.

Pembahasan mengenai prasangka dan pesan QS Al-Hujurat ayat 12 juga relevan untuk memahami pentingnya kehati-hatian sebelum menilai orang lain.

Kekuasaan Bukan Izin untuk Mengintip Kehidupan Orang

Larangan tajassus mengingatkan manusia agar tidak menjadikan rahasia orang lain sebagai sasaran pencarian tanpa alasan yang dibenarkan. Sementara itu, hukum negara memberikan ruang bagi pengawasan tertentu untuk kepentingan penegakan hukum dengan batas dan prosedur yang harus dipatuhi.

Keduanya bertemu pada satu prinsip: kewenangan harus berjalan bersama tanggung jawab.

Negara boleh mengawasi demi menegakkan hukum, tetapi tidak boleh menjadikan kekuasaan sebagai alasan untuk mengintip kehidupan siapa pun. Sebab, ketika pengawasan kehilangan batas, yang terancam bukan hanya privasi seseorang, melainkan juga kepercayaan masyarakat terhadap keadilan. (Red)