Breaking News
light_mode
Beranda » Hikmah » Gaji Istri Milik Siapa? Ini Penjelasan Hukum Islam
IKLAN SPONSOR
PostPay
RumahModis
Dapur Laziiz

Gaji Istri Milik Siapa? Ini Penjelasan Hukum Islam

  • account_circle redaktur
  • calendar_month Rabu, 18 November 2026 | 8 Jumadilakhir 1448 H | 06:41:15 WIB
  • visibility 49

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

albadarpost.com, FIKIH – Ketika seorang istri bekerja dan memperoleh gaji, muncul pertanyaan: apakah gaji istri menjadi hak suami atau tetap berada dalam penguasaannya? Persoalan penghasilan istri dalam Islam berkaitan dengan hak kepemilikan, kewajiban nafkah, dan kesepakatan rumah tangga. Karena itu, suami tidak otomatis berhak mengambil seluruh pendapatan istrinya hanya karena mereka telah menikah.

Namun, ada hal yang perlu diperhatikan. Fikih Islam mengakui hak perempuan atas hartanya, sedangkan hukum perkawinan Indonesia juga mengenal konsep harta bersama. Kedua ketentuan tersebut harus dibaca secara cermat agar pasangan tidak keliru memahami hak dan kewajibannya.

Apakah Gaji Istri Menjadi Hak Suami Menurut Islam?

Dalam prinsip fikih Islam, perempuan memiliki kecakapan hukum untuk memiliki, mengelola, dan menggunakan hartanya. Akad pernikahan tidak dengan sendirinya menjadikan seluruh harta istri sebagai milik suami.

Allah SWT berfirman:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan.” (QS. An-Nisa: 32).

Ayat tersebut mengakui bagian laki-laki dan perempuan dari usaha masing-masing. Sementara itu, QS. An-Nisa ayat 4 menegaskan bahwa mahar merupakan hak istri. Suami hanya boleh menerima sebagian pemberian tersebut apabila istri menyerahkannya dengan kerelaan hati.

Selanjutnya, QS. An-Nisa ayat 29 melarang umat Islam mengambil harta orang lain melalui cara yang batil. Prinsip ini mengajarkan pentingnya menghormati hak kepemilikan dan kerelaan dalam hubungan ekonomi.

Bagaimana Status Gaji Istri Menurut Hukum Indonesia?

Persoalan penghasilan selama perkawinan tidak cukup dijawab hanya dengan prinsip kepemilikan pribadi. Indonesia juga mengatur harta bersama melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 35 ayat (1) menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Sebaliknya, ayat (2) menempatkan harta bawaan, hadiah, dan warisan di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang pasangan tidak menentukan lain.

Kemudian, Pasal 36 ayat (1) mengatur bahwa suami atau istri dapat bertindak atas harta bersama dengan persetujuan kedua belah pihak. Untuk harta bawaan masing-masing, ayat (2) memberikan kewenangan kepada pemiliknya.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur persoalan ini dalam Pasal 85–97. Pasal 85 mengakui keberadaan harta bersama tanpa menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing. Pasal 86 menegaskan bahwa perkawinan pada dasarnya tidak mencampurkan harta suami dan istri. Sementara itu, Pasal 87 mengatur harta bawaan, hadiah, dan warisan.

Di sisi lain, Pasal 1 huruf f KHI mendefinisikan harta bersama sebagai harta yang diperoleh suami atau istri, sendiri-sendiri maupun bersama-sama, selama perkawinan berlangsung.

Karena itu, status gaji istri perlu dinilai berdasarkan waktu dan sumber perolehannya, ketentuan harta bersama, perjanjian perkawinan jika ada, serta keadaan konkret. Tidak tepat menyimpulkan bahwa semua gaji istri pasti menjadi harta pribadi. Sebaliknya, status harta bersama juga tidak memberi suami kebebasan untuk menguasai atau menggunakan seluruh uang secara sepihak.

Apakah Istri Wajib Menyerahkan Gajinya untuk Nafkah Keluarga?

Dalam fikih Islam, nafkah kepada istri merupakan tanggung jawab suami sesuai ketentuan syariat dan kemampuannya. Prinsip ini antara lain berkaitan dengan QS. An-Nisa ayat 34.

Ketentuan tersebut tidak otomatis hilang ketika istri bekerja dan memperoleh penghasilan sendiri. Dengan demikian, istri yang memiliki gaji tetap tidak serta-merta mengambil alih kewajiban nafkah suami.

Namun, bukan berarti istri dilarang membantu kebutuhan keluarga. Ia dapat menyumbangkan sebagian penghasilannya untuk belanja, pendidikan anak, tempat tinggal, atau kebutuhan lainnya.

Perbedaannya terletak pada dasar kontribusi. Bantuan yang lahir dari kerelaan dan kesepakatan merupakan bentuk kerja sama pasangan. Sebaliknya, memaksa istri menyerahkan seluruh gajinya hanya karena status perkawinan tidak sejalan dengan prinsip penghormatan terhadap hak dan kesepakatan.

Dalam hukum Indonesia, Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan juga mengatur kewajiban suami melindungi istri dan memberikan keperluan hidup rumah tangga sesuai kemampuannya.

Baca juga: Suami Mengambil Uang Istri Tanpa Izin, Apa Hukumnya?

Apa Pelajaran dari Hadis tentang Hindun binti Utbah?

Rasulullah SAW memberikan perhatian terhadap hak nafkah perempuan. Dalam hadis riwayat Aisyah RA, Hindun binti Utbah mengadukan bahwa suaminya, Abu Sufyan, tidak memberikan nafkah yang mencukupi bagi dirinya dan anak-anaknya.

Rasulullah SAW bersabda:

خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ

“Ambillah secukupnya untukmu dan anak-anakmu dengan cara yang patut.”

(HR. Bukhari No. 5364).

Hadis tersebut membahas keadaan khusus ketika suami tidak memenuhi kebutuhan nafkah keluarganya. Karena itu, riwayat ini menjadi landasan pembahasan tentang hak nafkah istri, bukan dalil langsung untuk menentukan status kepemilikan seluruh gaji istri.

Konteksnya juga tidak memberi izin kepada pasangan untuk mengambil harta satu sama lain tanpa batas. Penggunaan harta tetap perlu memperhatikan hak, kebutuhan, dan ketentuan yang berlaku.

Bagaimana Pasangan Mengatur Penghasilan agar Tidak Menjadi Konflik?

Pasangan dapat membangun kesepakatan keuangan yang jelas. Pertama, kenali status harta masing-masing dan bedakan harta pribadi dengan harta bersama.

Kedua, bicarakan pembagian pengeluaran keluarga berdasarkan kemampuan. Misalnya, suami memenuhi kebutuhan pokok, sedangkan istri secara sukarela membantu biaya pendidikan anak.

Ketiga, sepakati penggunaan rekening bersama dan pencatatan keuangan. Dengan cara ini, pasangan dapat mengelola kebutuhan rumah tangga tanpa menghilangkan transparansi.

Jika muncul perselisihan mengenai status aset, nafkah, atau pembagian harta, pasangan dapat berkonsultasi kepada ahli hukum keluarga atau meminta penyelesaian melalui Pengadilan Agama sesuai kewenangannya.

Pada akhirnya, pernikahan menyatukan dua kehidupan, bukan menghapus hak dan tanggung jawab masing-masing. Gaji istri bukan alasan bagi suami untuk menguasai hartanya secara sepihak; nafkah tetap menjadi tanggung jawab suami, sedangkan kerja sama ekonomi harus tumbuh dari kesepakatan dan keadilan. (Red)

  • Penulis: redaktur
expand_less
IKLAN SPONSOR
Dapur Laziiz
PostPay
RumahModis