
Perampasan Aset Koruptor dalam Islam, Sampai di Mana Batasnya?
- account_circle redaktur
- calendar_month Jumat, 20 November 2026 | 10 Jumadilakhir 1448 H | 06:21:50 WIB
- visibility 46

Ilustrasi upaya pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi. Penegakan hukum harus tetap menjamin proses peradilan yang adil dan melindungi hak pihak ketiga.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
albadarpost.com, FIKIH – DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam rapat paripurna, Kamis (19/11/2026). Keputusan ini membuka babak baru dalam upaya negara memulihkan aset yang berkaitan dengan tindak pidana.
Namun, perampasan aset bukan sekadar persoalan mengambil harta koruptor. Negara harus membuktikan keterkaitan aset dengan tindak pidana, menjalankan prosedur hukum, dan melindungi hak pihak yang tidak bersalah.
Persoalan ini juga memiliki dimensi penting dalam Islam. Prinsip perlindungan harta (hifz al-mal), larangan mengambil hak orang lain secara batil, dan kewenangan negara menjatuhkan sanksi menjadi landasan untuk menilai batas tindakan tersebut.
Lantas, sampai di mana perampasan aset dapat dibenarkan menurut fikih jinayat?
Perampasan Aset Bukan Sekadar Menghukum Koruptor
Penegakan hukum pidana selama ini sering berpusat pada pembuktian kesalahan dan pemidanaan pelaku. Padahal, hukuman penjara tidak otomatis mengembalikan uang negara atau kerugian korban.
Di sinilah pemulihan aset (asset recovery) memiliki peran penting. Negara tidak cukup hanya menjatuhkan hukuman kepada pelaku, tetapi juga perlu mengupayakan pengembalian harta yang berasal dari tindak pidana.
Dalam naskah RUU yang disetujui DPR, perampasan aset dirancang melalui dua jalur. Pertama, berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku. Kedua, tanpa didahului putusan pidana terhadap pelaku melalui mekanisme non-conviction based forfeiture (NCB).
Namun, NCB bukan kewenangan untuk merampas harta seseorang hanya berdasarkan kecurigaan. Naskah yang disetujui DPR membatasi mekanisme tersebut pada kondisi tertentu, seperti tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, mengalami sakit permanen, pelaku tidak diketahui, atau keberadaannya tidak diketahui.
Naskah itu juga mencantumkan ambang nilai aset minimal Rp1 miliar. Permohonan perampasan diajukan oleh Jaksa Pengacara Negara dan tetap harus diperiksa melalui pengadilan.
Dengan demikian, perampasan aset tanpa putusan pidana terhadap pelaku tidak sama dengan perampasan tanpa putusan pengadilan. Dua hal tersebut harus dibedakan secara tegas.
Baca juga: RUU Perampasan Aset 2026 Ditargetkan Rampung Desember
Islam Melarang Pengambilan Harta Secara Batil
Al-Qur’an memberikan landasan kuat mengenai perlindungan kepemilikan. Allah SWT berfirman dalam Surah An-Nisa ayat 29:
“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil…”
Ayat tersebut menegaskan bahwa harta tidak boleh diperoleh melalui cara yang melanggar ketentuan syariat. Korupsi, penggelapan, dan penyalahgunaan kewenangan untuk memperkaya diri bertentangan dengan prinsip tersebut.
Larangan pengkhianatan terhadap harta juga berkaitan dengan Surah Ali Imran ayat 161 yang mengecam perbuatan ghulul, yakni pengkhianatan terhadap harta rampasan atau harta yang dipercayakan untuk dikelola.
Kedua ayat tersebut bukan aturan teknis mengenai prosedur perampasan aset modern. Namun, keduanya memberikan prinsip moral dan hukum bahwa harta yang diperoleh melalui pengkhianatan tidak boleh dipertahankan sebagai kepemilikan yang sah.
Dalam konteks pemberantasan korupsi, prinsip itu mendukung upaya mengembalikan harta yang terbukti berasal dari tindak pidana kepada negara atau pihak yang berhak.
Fikih Jinayat Mengenal Sanksi, tetapi Tetap Memerlukan Keadilan
Dalam fikih jinayat, korupsi tidak selalu masuk ke dalam kategori tindak pidana dengan hukuman hudud yang telah ditentukan secara khusus. Bentuk dan sanksinya dapat dibahas dalam kerangka ta’zir, yakni sanksi yang penetapannya diserahkan kepada otoritas berwenang berdasarkan kemaslahatan dan ketentuan hukum.
Karena itu, negara memiliki ruang untuk menetapkan kebijakan pemberantasan korupsi, termasuk tindakan terhadap harta yang terbukti berkaitan dengan kejahatan. Kebijakan tersebut dapat dikaitkan dengan tujuan syariat (maqashid al-syariah), terutama perlindungan harta atau hifz al-mal.
Akan tetapi, prinsip ta’zir bukan pembenaran bagi tindakan tanpa batas. Kewenangan negara tetap harus berjalan berdasarkan bukti, prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan, dan perlindungan terhadap hak masyarakat.
Ada perbedaan mendasar antara mengambil kembali harta hasil kejahatan dan merampas harta milik orang yang tidak bersalah. Keduanya tidak boleh dicampuradukkan hanya karena suatu aset ditemukan dalam penguasaan seseorang yang sedang diperiksa.
Baca juga: Pembuktian Jinayat: Mengapa Tuduhan Tidak Cukup untuk Menghukum?
Garut Menunjukkan Pentingnya Pemulihan Aset
Persoalan pemulihan aset bukan isu yang jauh dari masyarakat Priangan Timur. Di Kabupaten Garut, Kejaksaan Negeri dilaporkan berhasil memulihkan kerugian keuangan negara lebih dari Rp1,5 miliar dalam perkara korupsi PT BPR Intan Jabar pada Oktober 2026.
Pemulihan tersebut dilakukan setelah perkara memperoleh putusan pengadilan. Pemerintah Kabupaten Garut bekerja sama dengan Kejari untuk mengembalikan kerugian keuangan negara yang timbul akibat perkara tersebut.
Kasus ini memperlihatkan bahwa pemulihan aset bukan sekadar konsep dalam pembahasan undang-undang. Mekanisme pengembalian kerugian negara telah berjalan melalui proses hukum yang ada.
Namun, contoh Garut tersebut tidak boleh disamakan dengan penerapan NCB. Pemulihan yang diberitakan berlangsung setelah perkara diputus pengadilan, sedangkan NCB dirancang untuk kondisi tertentu ketika perampasan aset dapat diproses tanpa putusan pidana terhadap pelaku.
Perbedaan ini penting agar publik tidak menganggap seluruh mekanisme pemulihan aset memiliki dasar dan prosedur yang sama.
Hak Pihak Ketiga Tidak Boleh Diabaikan
Salah satu persoalan paling penting dalam perampasan aset adalah kemungkinan adanya pihak ketiga yang memperoleh atau menguasai harta tanpa mengetahui asal-usul tindak pidana.
Misalnya, seseorang membeli kendaraan melalui transaksi yang wajar dari penjual yang ternyata menggunakan uang hasil korupsi. Apakah kendaraan itu otomatis dapat dirampas? Jawabannya tidak boleh ditentukan hanya berdasarkan hubungan transaksi tersebut.
Asal-usul aset, pengetahuan pembeli, kewajaran transaksi, dan bukti yang tersedia harus diperiksa. Pihak yang mengaku memiliki hak atas aset juga harus memperoleh kesempatan yang adil untuk menyampaikan bukti dan keberatan.
Prinsip ini sejalan dengan perlindungan hak milik dalam Islam. Larangan mengambil harta secara batil tidak hanya berlaku bagi individu, tetapi juga menjadi batas bagi kekuasaan negara.
Di sisi lain, perlindungan pihak ketiga tidak boleh menjadi celah untuk menyembunyikan atau mengalihkan hasil kejahatan. Karena itu, keseimbangan antara pemulihan aset dan perlindungan hak harus dibangun melalui proses peradilan yang transparan.
Prinsip tersebut juga berkaitan dengan pembuktian dalam fikih jinayat, sebab tuduhan tidak cukup untuk menjadi dasar menjatuhkan hukuman atau mengambil hak seseorang.
Pengesahan DPR Belum Berarti Aturan Langsung Berlaku
Persetujuan DPR pada 19 November 2026 merupakan perkembangan penting dalam proses legislasi. Namun, publik tetap perlu membedakan persetujuan rapat paripurna, pengesahan, pengundangan, dan mulai berlakunya suatu undang-undang.
Dokumen rancangan yang disetujui DPR memuat ketentuan peralihan yang perlu diperhatikan. Pasal 72 dalam naskah tersebut menyatakan bahwa perampasan dan pengelolaan aset berdasarkan aturan baru hanya dapat dikenakan terhadap tindak pidana yang dilakukan setelah undang-undang diberlakukan.
Sementara itu, Pasal 74 mengatur bahwa undang-undang mulai berlaku dan dilaksanakan setelah 12 bulan sejak pengundangan serta setelah terbentuknya badan yang ditentukan dalam naskah.
Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa persetujuan DPR tidak serta-merta membuat seluruh mekanisme baru dapat diterapkan pada hari yang sama. Penerapan aturan harus mengikuti tanggal pengundangan, masa pemberlakuan, pembentukan lembaga, dan ketentuan pelaksanaannya.
Nomor undang-undang, tanggal pengundangan, dan nomor Lembaran Negara tetap harus merujuk pada naskah autentik yang telah diterbitkan pemerintah. Karena itu, rincian tersebut tidak boleh disimpulkan hanya dari dokumen rancangan atau pemberitaan rapat paripurna.
Keadilan Tidak Boleh Berubah Menjadi Kesewenang-wenangan
Islam menempatkan perlindungan harta sebagai bagian penting dari tujuan syariat. Karena itu, pengembalian aset hasil korupsi dapat sejalan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan, selama dilakukan melalui proses yang sah dan dapat diuji.
Keberhasilan pemberantasan korupsi tidak boleh diukur hanya dari banyaknya aset yang disita. Ukuran yang lebih penting ialah apakah harta hasil kejahatan benar-benar kembali kepada negara atau korban, apakah hak pihak ketiga terlindungi, dan apakah kewenangan aparat dijalankan secara akuntabel.
Negara memang harus tegas terhadap koruptor. Namun, ketegasan hukum tidak boleh menghilangkan prinsip keadilan yang hendak ditegakkan.
Sebab, keadilan tidak cukup dengan merampas harta koruptor. Negara juga harus memastikan tidak ada harta orang yang tidak bersalah ikut dirampas atas nama pemberantasan korupsi. (Red)
- Penulis: redaktur













