
Operasi Zebra Lodaya 2026 Dimulai, 7 Pelanggaran Jadi Sasaran Polisi
- account_circle redaktur
- calendar_month Senin, 16 November 2026 | 6 Jumadilakhir 1448 H | 11:25:22 WIB
- visibility 88

Mako Polda Jawa Barat.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
albadarpost.com, BERITA DAERAH — Operasi Zebra Lodaya 2026 mulai digelar hari ini, Senin, 16 November 2026. Selama 14 hari hingga 29 November mendatang, Ditlantas Polda Jawa Barat memprioritaskan penertiban tujuh jenis pelanggaran lalu lintas, mulai dari penggunaan ponsel saat berkendara hingga knalpot brong dan rotator ilegal.
Informasi tersebut disampaikan melalui materi sosialisasi RTMC Ditlantas Polda Jabar. Daftar sasaran itu menjadi pengingat bagi pengendara di wilayah Jawa Barat, termasuk Priangan Timur, untuk memeriksa kelengkapan kendaraan dan memperbaiki kebiasaan berkendara sebelum beraktivitas di jalan.
Selain penindakan, operasi tahun ini mengandalkan pengawasan elektronik melalui Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), pemeriksaan kelaikan kendaraan, serta pendekatan edukatif dan persuasif. Karena itu, masyarakat perlu memahami bukan hanya tujuh sasaran penertiban, melainkan juga aturan hukum yang mendasarinya.
Operasi Zebra Lodaya 2026 Berlangsung 16–29 November
Korps Lalu Lintas Polri menetapkan pelaksanaan Operasi Zebra secara nasional pada 16–29 November 2026. Operasi ini menjadi langkah awal untuk mempersiapkan pengamanan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.
Kakorlantas Polri Brigjen Pol Aries Syahbudin menjelaskan bahwa operasi tersebut berorientasi pada keselamatan perjalanan. Perhatian kepolisian mencakup perilaku pengendara, kondisi kendaraan, infrastruktur jalan, hingga lokasi tujuan perjalanan masyarakat.
Menjelang akhir tahun, mobilitas masyarakat berpotensi meningkat karena perjalanan keluarga dan kegiatan wisata. Selain itu, perubahan cuaca pada Desember juga menuntut kesiapan kendaraan serta kewaspadaan pengemudi.
Di Jawa Barat, Ditlantas Polda Jabar telah mematangkan kesiapan melalui latihan praoperasi pada 13 November 2026. Jajaran kepolisian menyiapkan perangkat ETLE statis, mobile, dan handheld untuk mendukung pengawasan pelanggaran.
Direktur Lalu Lintas Polda Jabar Kombes Pol Reydian Kokrosono juga mengarahkan jajarannya mengoptimalkan pemeriksaan kendaraan menggunakan aplikasi E-Rampcheck. Ia menekankan pendekatan persuasif dan humanis selama pelaksanaan operasi.
Ini Tujuh Pelanggaran Prioritas Operasi Zebra Lodaya
Berdasarkan poster sosialisasi RTMC Polda Jabar yang diunggah pada 14 November 2026, terdapat tujuh sasaran prioritas yang perlu diperhatikan pengendara.
1. Menggunakan ponsel saat berkendara.
Penggunaan telepon seluler dapat mengganggu konsentrasi pengemudi. Membaca pesan, menelepon, atau melihat layar ketika kendaraan bergerak berisiko membuat pengendara terlambat merespons kondisi jalan.
2. Tidak menggunakan helm berstandar SNI.
Pengendara dan penumpang sepeda motor wajib memakai helm yang memenuhi Standar Nasional Indonesia. Pastikan pula tali pengikat terpasang dengan benar.
3. Tidak memakai sabuk keselamatan.
Pengemudi dan penumpang yang duduk di samping pengemudi mobil wajib mengenakan sabuk keselamatan. Perlengkapan ini membantu mengurangi risiko cedera ketika terjadi benturan.
4. Mengemudi di bawah umur atau tanpa SIM.
Pengendara harus memenuhi persyaratan usia dan memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai jenis kendaraan. Orang tua juga perlu memastikan anak yang belum memenuhi persyaratan tidak mengendarai kendaraan bermotor di jalan umum.
5. Melawan arus dan melebihi batas kecepatan.
Kedua perilaku tersebut meningkatkan risiko kecelakaan. Pengendara harus mematuhi rambu, marka, arah lalu lintas, dan batas kecepatan sesuai kondisi jalan.
6. Berkendara dalam pengaruh alkohol.
Alkohol dapat mengganggu konsentrasi, penilaian, serta kemampuan mengendalikan kendaraan. Karena itu, jangan mengemudi setelah mengonsumsi minuman beralkohol.
7. Menggunakan knalpot brong, rotator ilegal, dan tidak membawa dokumen kendaraan.
Kendaraan wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Penggunaan perangkat isyarat khusus juga harus mengikuti ketentuan hukum, sedangkan pengendara perlu membawa dokumen kendaraan yang diwajibkan.
Ketujuh poin tersebut merupakan sasaran prioritas sosialisasi dan penertiban. Namun, penindakan terhadap setiap pelanggaran tetap harus mengikuti unsur pelanggaran, bukti, dan ketentuan hukum yang berlaku.
ETLE dan E-Rampcheck Jadi Bagian Pengawasan
Operasi Zebra Lodaya 2026 tidak hanya mengandalkan pemeriksaan langsung oleh petugas. Ditlantas Polda Jabar juga menyiapkan sistem pengawasan elektronik untuk mendukung penegakan hukum.
Perangkat ETLE statis, mobile, dan handheld akan digunakan oleh jajaran Polda Jabar serta satuan kewilayahan. Teknologi ini membantu mendokumentasikan pelanggaran yang dapat terdeteksi melalui perangkat elektronik.
Sementara itu, pemeriksaan kelaikan kendaraan atau ramp check menjadi bagian dari upaya pencegahan kecelakaan. Aplikasi E-Rampcheck membantu petugas melakukan pemeriksaan kendaraan secara lebih terstruktur.
Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa keselamatan tidak hanya bergantung pada kepatuhan pengendara. Kondisi kendaraan dan kesiapan perjalanan juga menentukan risiko di jalan.
Bagi masyarakat Priangan Timur, pesan ini relevan untuk perjalanan harian maupun perjalanan antardaerah. Pengendara dari Tasikmalaya, Ciamis, Garut, Banjar, dan Pangandaran perlu memastikan kendaraan dalam kondisi layak sebelum menempuh perjalanan.
Baca juga: Operasi Patuh Lodaya 2026 Dimulai 26 Oktober, Ini 5 Imbauan bagi Pengendara
Regulasi yang Mengatur Tujuh Sasaran Penertiban
Operasi Zebra Lodaya bukan aturan hukum baru. Penindakan tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang statusnya tercatat berlaku dan telah mengalami perubahan melalui UU Nomor 6 Tahun 2023.
Beberapa ketentuan yang relevan meliputi:
- Pasal 106 ayat (1) dan Pasal 283: kewajiban mengemudi secara wajar dan penuh konsentrasi. Ketentuan ini relevan untuk aktivitas yang mengganggu konsentrasi, termasuk penggunaan ponsel.
- Pasal 106 ayat (8) dan Pasal 291: kewajiban menggunakan helm berstandar SNI.
- Pasal 106 ayat (6) dan Pasal 289: kewajiban mengenakan sabuk keselamatan.
- Pasal 77 ayat (1), Pasal 81, dan Pasal 281: persyaratan kepemilikan SIM, usia, serta sanksi mengemudi tanpa SIM.
- Pasal 106 ayat (4), Pasal 115, dan Pasal 287: kewajiban mematuhi rambu, marka, arah lalu lintas, serta batas kecepatan.
- Pasal 48, Pasal 106 ayat (3), dan Pasal 285 ayat (1): persyaratan teknis dan laik jalan sepeda motor, termasuk ketentuan knalpot.
- Pasal 59 dan Pasal 287 ayat (4): penggunaan alat peringatan berupa bunyi dan sinar pada kendaraan.
Untuk pengemudi yang berada di bawah pengaruh alkohol, Pasal 106 ayat (1) dan penjelasannya menjadi rujukan terkait kewajiban menjaga konsentrasi. Penanganan hukumnya tetap harus mempertimbangkan fakta dan ketentuan yang relevan.
Dengan demikian, masyarakat tidak perlu menafsirkan poster operasi sebagai daftar sanksi otomatis. Setiap penindakan harus memiliki dasar hukum yang tepat.
Jangan Menunggu Razia untuk Mematuhi Aturan
Masyarakat dapat memulai persiapan dari hal sederhana. Periksa SIM dan STNK, gunakan helm SNI, kenakan sabuk keselamatan, serta pastikan rem, ban, lampu, dan knalpot kendaraan memenuhi ketentuan.
Selain itu, hindari menggunakan ponsel ketika kendaraan bergerak. Jangan melawan arus, melampaui batas kecepatan, atau memaksakan diri mengemudi saat mengantuk maupun berada dalam pengaruh alkohol.
Kepolisian memang menjalankan pengawasan dan penindakan. Namun, keselamatan jalan raya tidak bisa hanya dibebankan kepada petugas karena setiap pengguna jalan memiliki tanggung jawab yang sama untuk mencegah kecelakaan.
Operasi Zebra Lodaya 2026 berlangsung selama 14 hari. Namun, keselamatan tidak mengenal masa operasi. Jangan sampai pengendara baru tertib ketika melihat polisi, lalu lupa bahwa satu kelalaian di jalan bisa mengubah masa depan sebuah keluarga. (Red)
- Penulis: redaktur













