Jalan Pamegatan–Singajaya Dibangun 6,5 Km, Rp38 Miliar Jadi Sorotan

AlbadarPost.com, BERITA DAERAH — Pembangunan Jalan Pamegatan–Singajaya di Kabupaten Garut memasuki tahap pelaksanaan melalui Program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) 2026. Proyek sepanjang 6,5 kilometer ini memiliki nilai kontrak sekitar Rp38 miliar dan target pengerjaan 60 hari. Namun, di balik pembangunan tersebut, publik perlu mengetahui bagaimana kualitas konstruksi, penggunaan anggaran, dan ketepatan waktu pekerjaan akan diawasi.

Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) DKI Jakarta–Jawa Barat menggelar sosialisasi dan Pre-Construction Meeting (PCM) di Aula Kantor Kecamatan Banjarwangi, Rabu (4/11/2026). Pertemuan itu menjadi bagian dari persiapan pekerjaan preservasi jalan yang menghubungkan kawasan Pamegatan dan Singajaya.

Proyek ini menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Jalan yang layak dibutuhkan untuk mengakses sekolah, tempat kerja, pusat perdagangan, hingga mendistribusikan hasil pertanian. Karena itu, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari panjang ruas yang ditangani atau besarnya anggaran. Kualitas hasil pekerjaan juga harus dapat dipertanggungjawabkan.

Rp38 Miliar untuk Penanganan Jalan Sepanjang 6,5 Kilometer

Penanganan Jalan Pamegatan–Singajaya dibagi menjadi empat paket dengan total panjang 6,5 kilometer. Pekerjaan menggunakan konstruksi beton kaku atau rigid pavement setebal 20 sentimeter, lapisan beton kurus (lean concrete) 10 sentimeter, serta Lapis Pondasi Atas (LPA).

Lebar jalan berkisar 4 hingga 4,5 meter, menyesuaikan kondisi dan ketersediaan lahan di sepanjang ruas yang ditangani.

Plt. Kepala BBPJN DKI Jakarta–Jawa Barat Ibnu Kurniawan menjelaskan, nilai pengadaan proyek mencapai sekitar Rp43 miliar, sedangkan nilai kontraknya berada di kisaran Rp38 miliar.

Perbedaan kedua angka tersebut perlu dipahami secara tepat. Nilai pengadaan dan nilai kontrak merupakan informasi yang berbeda. Selisihnya tidak otomatis menunjukkan penghematan bersih ataupun keuntungan proyek. Publik tetap membutuhkan informasi mengenai rincian paket pekerjaan, nilai kontrak masing-masing paket, serta ruang lingkup penanganannya.

Informasi tersebut penting agar masyarakat dapat memahami bagaimana anggaran proyek diterjemahkan menjadi pekerjaan fisik di lapangan.

Spesifikasi Beton Harus Diikuti Pengawasan Mutu

Penggunaan rigid pavement menjadi salah satu aspek penting dalam proyek ini. Namun, pencantuman ketebalan beton 20 sentimeter dan lapisan beton kurus 10 sentimeter dalam spesifikasi belum cukup untuk membuktikan bahwa seluruh pekerjaan telah memenuhi standar.

Pengawasan perlu memastikan material, ketebalan lapisan, proses pengecoran, dan hasil pengujian sesuai dengan dokumen kontrak serta ketentuan teknis yang berlaku.

Di sinilah transparansi pelaksanaan menjadi penting. Masyarakat berhak memperoleh informasi mengenai mekanisme pengendalian mutu, pihak yang bertanggung jawab melakukan pengawasan, dan tindak lanjut apabila ditemukan pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi.

Pertanyaan tersebut bukan tuduhan terhadap penyedia jasa. Sebaliknya, pengawasan terbuka merupakan bagian dari akuntabilitas proyek infrastruktur yang menggunakan anggaran publik.

Selain kualitas konstruksi, pembagian pekerjaan menjadi empat paket juga membutuhkan koordinasi yang baik. Perbedaan jadwal atau mutu antarpaket dapat memengaruhi kenyamanan dan ketahanan jalan secara keseluruhan.

Target 60 Hari, Kemacetan Menjadi Konsekuensi yang Perlu Diantisipasi

Pekerjaan ditargetkan selesai dalam waktu 60 hari. Akan tetapi, proses pengecoran berpotensi mengganggu arus kendaraan, terutama ketika pelaksana menangani titik jalan yang membutuhkan pengaturan lalu lintas.

Menurut laporan Pemkab Garut, Bupati Garut Abdusy Syakur Amin meminta aparat kecamatan dan tokoh masyarakat membantu menyosialisasikan potensi gangguan tersebut kepada warga.

“Menurut saya mendingan berkorban enggak apa-apa 2 bulan tapi insya Allah kesananya lebih baik lagi,” ujar Syakur dalam kegiatan PCM.

Pesan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat perlu memahami konsekuensi sementara selama pembangunan. Meski demikian, sosialisasi saja tidak cukup. Pengguna jalan juga membutuhkan informasi yang jelas mengenai jadwal pekerjaan, titik yang terdampak, jalur alternatif, dan pengaturan kendaraan.

Terlebih lagi, kondisi geografis Banjarwangi serta musim penghujan menjadi tantangan tersendiri bagi pelaksanaan proyek. Karena itu, target 60 hari perlu diikuti perencanaan teknis dan pengawasan progres yang terukur.

Jalan Baru Harus Menjawab Kebutuhan Ekonomi Warga

Perbaikan jalan diharapkan memperlancar mobilitas masyarakat dan distribusi barang dari Banjarwangi menuju daerah lain. Akses yang lebih baik berpotensi membantu kegiatan perdagangan, pendidikan, pekerjaan, dan pengangkutan hasil pertanian.

Namun, manfaat ekonomi tersebut tidak boleh berhenti sebagai harapan dalam seremoni pembangunan. Setelah proyek selesai, dampaknya perlu dilihat dari kondisi akses, kelancaran perjalanan, serta perubahan biaya transportasi dan distribusi yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Persoalan ini juga berkaitan dengan kebutuhan infrastruktur Garut secara lebih luas. AlbadarPost sebelumnya mengulas anggaran jalan Garut yang menjadi sorotan dalam APBD 2026. Sementara itu, tuntutan perbaikan jalan Garut Selatan memperlihatkan bahwa akses jalan masih menjadi persoalan penting bagi masyarakat di wilayah tersebut.

Kedua persoalan itu memiliki konteks berbeda dengan proyek IJD Pamegatan–Singajaya. Namun, keduanya memperlihatkan pentingnya kebijakan infrastruktur yang transparan, terukur, dan sesuai kebutuhan warga.

Publik Perlu Mengawal Hasil, Bukan Hanya Proses Pembangunan

Proyek IJD 2026 di Pamegatan–Singajaya menjadi kesempatan memperbaiki akses transportasi masyarakat. Namun, keberhasilan pembangunan baru dapat dinilai setelah pekerjaan selesai dan kualitasnya terbukti sesuai spesifikasi.

Karena itu, publik perlu memperoleh informasi berkala mengenai progres fisik, kesesuaian pekerjaan dengan kontrak, hasil pengawasan mutu, serta ketepatan waktu penyelesaian. Pemerintah dan pelaksana juga perlu memastikan masyarakat tidak kehilangan akses penting selama pekerjaan berlangsung.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan proyek bukan sekadar 6,5 kilometer jalan yang selesai dicor atau kontrak senilai Rp38 miliar yang terserap. Anggaran besar baru memiliki arti ketika menghasilkan jalan yang kuat, perjalanan yang lebih lancar, dan manfaat nyata yang dapat dirasakan masyarakat—bukan sekadar pembangunan yang selesai di atas laporan. (Red)