Ramai Disebut APBD Ciamis Jebol Rp190 Miliar, Ini Kata Herdiat Sunarya

albadarpost.com, BERITA CIAMIS — Polemik APBD Ciamis Rp190 miliar kembali menjadi perhatian publik. Di tengah beredarnya berbagai narasi mengenai dugaan penyimpangan anggaran daerah, Bupati Ciamis Herdiat Sunarya akhirnya memberikan penjelasan langsung di hadapan masyarakat. Menurutnya, isu yang berkembang terkait APBD Ciamis, anggaran daerah, dan tuduhan korupsi Rp190 miliar tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

Pernyataan tersebut disampaikan Herdiat saat memimpin upacara Hari Jadi Kabupaten Ciamis ke-384 di halaman Pendopo Ciamis, Kamis (11/6/2026).

Momentum yang biasanya diisi refleksi pembangunan daerah itu mendadak menjadi ruang klarifikasi atas isu yang dalam beberapa waktu terakhir ramai diperbincangkan di media sosial maupun berbagai platform digital.

Di hadapan peserta upacara, Herdiat berbicara tegas.

Ia menolak anggapan bahwa telah terjadi korupsi atau penyalahgunaan kewenangan yang menyebabkan APBD Kabupaten Ciamis mengalami kerugian hingga Rp190 miliar.

Dari Mana Angka Rp190 Miliar Berasal?

Menurut Herdiat, masyarakat perlu memahami konteks munculnya angka Rp190 miliar yang menjadi polemik.

Ia menjelaskan bahwa angka tersebut berasal dari hasil pemeriksaan dan rekomendasi yang dikeluarkan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Namun demikian, temuan audit tidak otomatis dapat dimaknai sebagai tindak pidana korupsi.

Dalam praktik pengelolaan keuangan daerah, audit BPK memang bertujuan memberikan evaluasi, koreksi, serta rekomendasi perbaikan terhadap berbagai aspek administrasi dan tata kelola.

Karena itu, Herdiat menilai publik perlu membedakan antara temuan administrasi, rekomendasi perbaikan, dan dugaan tindak pidana korupsi.

“Tidak benar ada korupsi, apalagi ada pernyataan yang menyebut APBD jebol hingga Rp190 miliar. Saya juga tidak menyalahgunakan wewenang. Semua sudah diselesaikan,” tegas Herdiat.

Pernyataan tersebut sekaligus menjadi jawaban resmi pemerintah daerah terhadap berbagai spekulasi yang berkembang.

Pemerintah Klaim Sudah Menindaklanjuti Seluruh Rekomendasi

Selain membantah tuduhan korupsi, Herdiat juga menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Ciamis telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan BPK.

Menurutnya, tindak lanjut terhadap hasil audit merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat tata kelola keuangan yang lebih baik.

Ia menyebut setiap catatan hasil pemeriksaan telah diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

Karena itu, pemerintah daerah memandang audit sebagai instrumen pengawasan yang membantu meningkatkan kualitas administrasi pemerintahan.

“Semua rekomendasi telah kami tindak lanjuti. Pemeriksaan BPK merupakan bagian dari mekanisme pengawasan dan pembinaan agar tata kelola keuangan daerah semakin baik dan akuntabel,” ujarnya.

Di sisi lain, pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah berupaya menempatkan hasil audit dalam kerangka perbaikan sistem, bukan sebagai vonis terhadap suatu pelanggaran pidana.

Mengapa Informasi Lengkap Menjadi Penting?

Perkembangan informasi yang sangat cepat membuat berbagai isu publik mudah menyebar luas.

Karena itu, Herdiat mengingatkan pentingnya melihat sebuah informasi secara utuh sebelum menarik kesimpulan.

Menurutnya, masyarakat berhak memperoleh penjelasan yang lengkap dan berimbang, terutama ketika informasi yang beredar berkaitan dengan pengelolaan anggaran daerah.

Ia menilai kritik merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi.

Namun demikian, kritik yang efektif harus bertumpu pada data, dokumen, dan fakta yang dapat diverifikasi.

Dengan cara itu, ruang publik tetap sehat dan masyarakat memperoleh gambaran yang objektif mengenai persoalan yang sedang dibahas.

“Kritik tentu kami terima, tetapi harus berdasarkan data dan fakta. Jangan sampai muncul informasi yang dapat menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat,” katanya.

Di Tengah Hari Jadi Ciamis, Pesan tentang Akuntabilitas Menguat

Menariknya, klarifikasi mengenai APBD Ciamis Rp190 miliar muncul tepat pada momentum Hari Jadi Kabupaten Ciamis ke-384.

Di satu sisi, peringatan hari jadi menjadi ajang syukur atas berbagai capaian pembangunan.

Namun di sisi lain, momentum tersebut juga menjadi ruang refleksi mengenai pentingnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Herdiat mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga kondusivitas daerah serta terus mendukung pembangunan yang sedang berjalan.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh pemerintah, melainkan juga oleh partisipasi masyarakat yang aktif mengawal sekaligus memberikan masukan secara konstruktif.

Karena itu, ia berharap polemik yang muncul dapat menjadi pelajaran bersama tentang pentingnya memahami informasi secara menyeluruh sebelum membentuk opini.

Pada akhirnya, yang paling dibutuhkan bukan sekadar perdebatan angka, melainkan keterbukaan data, kejelasan fakta, dan komitmen memperbaiki tata kelola pemerintahan demi kepentingan masyarakat Ciamis.

Di tengah riuhnya perdebatan angka dan opini, satu hal tetap menjadi penentu kepercayaan publik: bukan siapa yang paling keras berbicara, melainkan siapa yang paling terbuka menunjukkan fakta. (GZ)