
Skandal Wapres Dunia: Ada yang Dicopot, Dipenjara, hingga Lolos
- account_circle redaktur
- calendar_month Sabtu, 14 November 2026 | 4 Jumadilakhir 1448 H | 09:21:21 WIB
- visibility 89

Wakil Presiden Kenya, Rigathi Gachagua. (Sumber: Parliament of Kenya).
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
albadarpost.com, BERITA DUNIA – Jabatan wakil presiden tidak selalu menjadi tempat aman dalam pusaran kekuasaan. Skandal Wapres dunia memperlihatkan bagaimana pejabat nomor dua di pemerintahan dapat menghadapi pemakzulan, kehilangan jabatan, bahkan hukuman penjara. Namun, sepuluh kasus dari berbagai negara menunjukkan bahwa tidak semua perkara berakhir sama. Ada yang benar-benar dicopot, ada yang terseret perkara pidana, dan ada pula yang lolos setelah upaya pemakzulan gagal.
Laporan CNBC Indonesia pada 13 November 2026 merangkum sepuluh wakil presiden yang pernah menghadapi pemakzulan atau upaya pemberhentian. Di balik daftar tersebut, terdapat persoalan yang lebih luas: bagaimana setiap negara mengatur pertanggungjawaban pejabat tertinggi dan membatasi kekuasaan eksekutif.
Perbedaan sistem hukum membuat nasib mereka tidak bisa disamakan. Sebab, proses pemakzulan, pemberhentian administratif, pengunduran diri, dan penghukuman pidana merupakan jalur yang berbeda.
Maladewa dan Kenya: Pemakzulan yang Berujung Pencopotan
Rigathi Gachagua menjadi wakil presiden pertama Kenya yang kehilangan jabatan melalui pemakzulan berdasarkan konstitusi negara tersebut. Pada 17 Oktober 2024, Senat menyatakan lima dari 11 tuduhan terhadapnya terbukti. Tuduhan itu berkaitan dengan pelanggaran konstitusi dan penyalahgunaan kekuasaan. Gachagua membantahnya.
Pada 8 Juni 2026, Pengadilan Tinggi mempertahankan keputusan pemakzulan, tetapi memberikan kompensasi 50 juta shilling Kenya karena menemukan pelanggaran hak atas persidangan yang adil. Pada 5 November 2026, pengadilan mengizinkannya menarik dua gugatan terkait. Namun, banding atas putusan utama masih berjalan dan dijadwalkan memasuki tahap pengarahan pada 19 November.
Maladewa mencatat dua pergantian wakil presiden pada 2015. Mohamed Jameel Ahmed lebih dahulu kehilangan jabatan pada 21 Juli setelah parlemen menyetujui mosi tidak percaya dengan 78 suara mendukung dan dua menolak.
Penggantinya, Ahmed Adeeb, juga dimakzulkan pada 5 November tahun yang sama. Ia sebelumnya menghadapi tuduhan terkait ledakan kapal cepat yang melibatkan Presiden Abdulla Yameen. Putusan 15 tahun penjara dalam perkara tersebut kemudian dibatalkan pada 2019.
Namun, Adeeb memiliki perkara lain. Pada 2020, ia dijatuhi hukuman 20 tahun penjara setelah mengakui tujuh dakwaan dalam skandal korupsi Maldives Marketing and Public Relations Corporation (MMPRC). Pada November 2023, pengampunan presiden mengurangi sisa hukumannya menjadi empat hari. Ia juga melunasi sisa denda perkara tersebut pada 2026.
Dua kasus Maladewa memperlihatkan bahwa parlemen dapat menjadi arena utama pemberhentian wakil presiden. Namun, proses politik itu tetap berbeda dari penyelesaian perkara pidana.
Sara Duterte: Persetujuan DPR Belum Berarti Dicopot
Di Filipina, Wakil Presiden Sara Duterte menghadapi proses pemakzulan setelah hubungannya dengan Presiden Ferdinand Marcos Jr. memburuk. DPR menyetujui pengaduan pemakzulan pada Februari 2025, tetapi Mahkamah Agung menyatakan proses tersebut inkonstitusional karena persoalan prosedur.
Pada Mei 2026, DPR kembali menyetujui pemakzulan dengan 257 suara mendukung. Perkara kemudian berlanjut ke Senat. Namun, perkembangan berikutnya mengubah arah persidangan.
Pada Oktober 2026, jaksa menarik tiga dari empat dakwaan. Persidangan kini berfokus pada dugaan kekayaan yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya. Jaksa memperkirakan nilai aset yang dipersoalkan mencapai sekitar 817 juta peso. Tim pembela membantah perhitungan tersebut dan Duterte juga menolak tuduhan pelanggaran.
Hingga 10 November 2026, tim pembela telah mulai menyampaikan argumentasinya. Dengan demikian, Duterte belum resmi kehilangan jabatan. Senat masih harus memutuskan apakah dakwaan yang tersisa terbukti.
Sistem Filipina menempatkan DPR sebagai lembaga yang mengajukan pemakzulan, sedangkan Senat bertindak sebagai pengadilan pemakzulan. Persetujuan DPR bukan keputusan akhir pemberhentian.
Amerika Serikat dan Nigeria: Tidak Semua Upaya Berhasil
Di Amerika Serikat, Kamala Harris menghadapi dua resolusi pemakzulan yang diajukan anggota DPR Andy Ogles pada 2023 dan 2024. Pengajuan tersebut mempersoalkan kebijakan imigrasi pemerintahan Joe Biden serta pernyataan Harris mengenai kondisi Biden. Namun, keduanya hanya dirujuk ke Komite Kehakiman dan tidak berlanjut menjadi pemungutan suara pemakzulan. Harris menyelesaikan masa jabatannya pada Januari 2025.
Dick Cheney menghadapi upaya serupa pada 2007. Resolusi yang diajukan Dennis Kucinich berkaitan dengan tuduhan pemberian informasi menyesatkan menjelang invasi Amerika Serikat ke Irak dan kebijakan terhadap Iran. DPR meneruskan resolusi ke Komite Kehakiman, tetapi proses tidak menghasilkan pemakzulan. Cheney tetap menjabat hingga Januari 2009.
Nigeria memberikan contoh berbeda melalui kasus Atiku Abubakar. Konfliknya dengan Presiden Olusegun Obasanjo menguat setelah Atiku menentang perubahan konstitusi yang memungkinkan presiden menjabat untuk periode ketiga. Di tengah tuduhan penyalahgunaan dana lembaga pengembangan teknologi perminyakan, Obasanjo menyatakan kursi wakil presiden kosong.
Atiku menggugat keputusan tersebut. Pada 19 April 2007, Mahkamah Agung Nigeria menegaskan bahwa presiden tidak memiliki kewenangan untuk menyatakan jabatan wakil presiden kosong secara sepihak. Masa jabatan Atiku berakhir pada Mei 2007.
Perbandingan ini menunjukkan bahwa mekanisme konstitusi dapat membatasi presiden sekaligus mencegah pemberhentian sepihak tanpa prosedur yang sah.
Ekuador dan Skandal Crédit Mobilier
Jorge Glas dari Ekuador menerima vonis enam tahun penjara dalam perkara asosiasi ilegal yang berkaitan dengan skandal suap Odebrecht. Pengadilan mengumumkan putusan lisan pada 13 Desember 2017 dan menyampaikan putusan tertulis pada Januari 2018.
Glas kehilangan jabatan wakil presiden pada awal Januari 2018 setelah tiga bulan tidak menjalankan tugas. Parlemen kemudian menunjuk María Alejandra Vicuña sebagai pengganti dan menghentikan proses pemakzulan yang sempat berjalan. Dengan demikian, pencopotan Glas tidak boleh disederhanakan sebagai hasil akhir pemakzulan.
Alberto Dahik menghadapi tuduhan penyalahgunaan dana rahasia negara pada 1995. Namun, usulan pencopotannya gagal memperoleh suara yang diperlukan. Pada 11 Oktober tahun itu, Mahkamah Agung mengeluarkan perintah penahanan. Dahik kemudian pergi ke Kosta Rika dan memperoleh suaka politik pada 1996. Perkara pidananya mengalami perkembangan hukum tersendiri hingga proses tersebut dinyatakan batal pada 2012.
Sementara itu, Schuyler Colfax, wakil presiden Amerika Serikat pada abad ke-19, terseret skandal Crédit Mobilier terkait pembagian saham dan keuntungan proyek pembangunan jalur kereta api. Pada Februari 1873, DPR meminta Komite Kehakiman memeriksa kemungkinan pemakzulan. Namun, komite menolak melanjutkannya empat hari kemudian. Colfax mengakhiri masa jabatan tanpa pemakzulan.
Jabatan Tinggi Tidak Menghapus Pertanggungjawaban
Sepuluh kasus tersebut memperlihatkan bahwa sistem politik setiap negara memiliki mekanisme berbeda dalam mengawasi wakil presiden. Kenya menggunakan persidangan pemakzulan di parlemen, Filipina memisahkan peran DPR dan Senat, Amerika Serikat mensyaratkan proses di Kongres, sedangkan Nigeria menunjukkan pentingnya putusan pengadilan dalam membatasi kewenangan presiden.
Karena itu, tuduhan politik tidak boleh disamakan dengan putusan pidana. Begitu pula, pengajuan pemakzulan tidak otomatis berarti seseorang telah kehilangan jabatan. Perbedaan status tersebut menentukan bagaimana publik menilai sebuah perkara secara adil.
Pada akhirnya, kekuasaan tidak seharusnya menjadi perlindungan dari pertanggungjawaban. Kursi wakil presiden mungkin berada di puncak pemerintahan, tetapi tidak pernah menempatkan pemegangnya di atas hukum. (Red)
- Penulis: redaktur













