Warga Antusias Pilkades Digital Cianjur, Lansia Kesulitan Memilih

albadarpost.com, BERITA DAERAH – Pilkades Digital Cianjur menghadirkan babak baru dalam pemilihan kepala desa. Warga mendatangi tempat pemungutan suara (TPS) di 47 desa untuk menggunakan hak pilih melalui perangkat elektronik. Namun, di balik antusiasme tersebut, muncul persoalan yang patut menjadi perhatian: sejumlah pemilih lanjut usia kesulitan memahami cara menggunakan perangkat digital.

Kendala itu ditemukan di Desa Mayak, Kecamatan Cibeber. Ketua Komisi I DPRD Cianjur, M. Isnaeni, mendapati keluhan warga yang harus mencari tombol pilihan pada layar sebelum menentukan calon kepala desa.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa digitalisasi pemilihan tidak cukup mengandalkan kecanggihan perangkat. Penyelenggara juga harus memastikan setiap kelompok masyarakat mampu menggunakan hak pilih tanpa hambatan.

Pemungutan suara Pilkades Serentak Cianjur berlangsung pada Minggu, 8 November 2026. Pemerintah Kabupaten Cianjur menerapkan sistem elektronik di 47 desa, menggantikan mekanisme pencoblosan menggunakan surat suara kertas.

Pemilih Lansia Kesulitan Menggunakan Perangkat Digital

Persoalan penggunaan perangkat muncul ketika Isnaeni memantau pemungutan suara di Desa Mayak. Sejumlah warga mengeluhkan tata cara pemilihan yang belum mereka pahami sepenuhnya.

Ade (60), salah seorang pemilih di desa tersebut, mengaku kesulitan menemukan tombol untuk menentukan pilihan. Ia membutuhkan waktu untuk mengenali bagian layar yang harus disentuh.

Keluhan itu menunjukkan adanya kesenjangan kemampuan penggunaan teknologi di antara pemilih. Bagi warga yang terbiasa menggunakan perangkat digital, mekanisme tersebut mungkin terasa sederhana. Namun, pengalaman berbeda dapat dialami masyarakat lanjut usia.

Selain persoalan penggunaan layar, Isnaeni juga menyoroti batas waktu pendaftaran dan penutupan server. Menurut laporan pemantauan di lokasi, pendaftaran dijadwalkan berakhir pukul 13.00 WIB, sedangkan server direncanakan diangkut pukul 15.00 WIB.

Setelah berkoordinasi dengan pengawas, terdapat tambahan waktu dua jam untuk pendaftaran dan penutupan server. Perpanjangan ini tercatat dalam laporan mengenai penanganan kendala di Desa Mayak. Belum ada keterangan yang memastikan kebijakan tersebut berlaku serentak di seluruh desa penyelenggara.

47 Desa, 67 TPS, dan Sekitar 200 Ribu Pemilih

Pilkades Digital Cianjur menjadi salah satu pelaksanaan pemilihan kepala desa berbasis elektronik dalam skala besar di Jawa Barat.

Berdasarkan data persiapan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Cianjur, penyelenggara menyiapkan 67 TPS yang tersebar di 47 desa. Jumlah daftar pemilih tetap (DPT) tercatat sekitar 200.000 orang.

Angka tersebut merupakan data DPT menjelang pemungutan suara, bukan jumlah kehadiran atau suara yang telah masuk. Setiap desa menyiapkan satu hingga tiga TPS sesuai kebutuhan wilayah dan jumlah pemilih.

Untuk mendukung pelaksanaan, pemerintah daerah menyiapkan sekitar 400 unit tablet serta perlengkapan pendukung berupa mesin pencetak dan kartu memori. Panitia desa juga memasukkan data pemilih dan calon kepala desa ke dalam perangkat sebelum menggunakannya di TPS.

Dalam mekanisme yang disosialisasikan, pemilih menggunakan undangan berkode batang atau barcode. Petugas memindai kode tersebut, kemudian perangkat menampilkan pilihan calon kepala desa. Pemilih selanjutnya menentukan pilihannya melalui layar tablet.

Dengan demikian, Pilkades digital tetap mengharuskan warga datang ke TPS. Perubahan terletak pada mekanisme pemungutan suara, bukan pemindahan pemilihan ke rumah melalui jaringan internet.

Efisiensi Anggaran Bukan Satu-satunya Ukuran Keberhasilan

Pemerintah Kabupaten Cianjur memperkirakan penggunaan sistem digital dapat menghemat anggaran hingga Rp2,5 miliar. Perkiraan tersebut berkaitan dengan berkurangnya kebutuhan pencetakan surat suara dan sejumlah perlengkapan pemilihan konvensional.

Namun, potensi penghematan tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan. Pemerintah juga perlu memastikan sistem bekerja secara andal, data pemilih akurat, serta setiap warga memperoleh kesempatan yang sama untuk menentukan pilihan.

Pengalaman di Desa Mayak memperlihatkan pentingnya sosialisasi sebelum hari pemungutan. Penjelasan melalui pertemuan warga saja belum tentu cukup apabila masyarakat tidak memperoleh kesempatan mencoba perangkat secara langsung.

Karena itu, penyelenggara perlu menyediakan petunjuk sederhana dan petugas yang siap memberikan bantuan teknis. Pendampingan bagi pemilih lanjut usia dan penyandang disabilitas juga harus memperhatikan kerahasiaan pilihan.

Digitalisasi Pilkades Harus Ramah Semua Kalangan

Kendala di Desa Mayak tidak serta-merta menggambarkan seluruh pelaksanaan Pilkades Digital Cianjur. Di sisi lain, laporan pemantauan di Desa Mekarlaksana, Kecamatan Sindangbarang, menyebut proses pemungutan sementara berjalan lancar, meskipun panitia tetap mengantisipasi kesulitan yang mungkin dialami pemilih lanjut usia.

Perbedaan pengalaman tersebut menjadi alasan penting untuk mengevaluasi pelaksanaan di setiap desa. Pemerintah tidak cukup hanya menerima laporan bahwa perangkat berfungsi. Penyelenggara juga perlu menilai apakah masyarakat benar-benar memahami prosedur dan dapat menggunakannya tanpa kebingungan.

Pengalaman Cianjur relevan bagi daerah lain yang tengah menyiapkan pemilihan kepala desa berbasis elektronik. Sebelumnya, AlbadarPost juga mengulas Pilkades Digital Ciamis 2026 dan perubahan yang perlu dipahami warga. Kedua daerah memberikan gambaran bahwa kesiapan teknologi harus berjalan bersama edukasi masyarakat.

Evaluasi berikutnya perlu mencakup keandalan perangkat, ketepatan data pemilih, keamanan sistem, prosedur penanganan gangguan, serta keterbukaan informasi kepada masyarakat.

Hak Pilih Tidak Boleh Kalah oleh Teknologi

Pilkades Digital Cianjur menjadi momentum penting bagi perubahan tata cara demokrasi di tingkat desa. Penggunaan perangkat elektronik menawarkan peluang efisiensi dan mempercepat proses penghitungan suara. Namun, penerapannya tetap membutuhkan kesiapan penyelenggara dan pemahaman masyarakat.

Pemerintah daerah perlu menjadikan keluhan pemilih sebagai bahan evaluasi, bukan sekadar persoalan teknis yang selesai setelah pemungutan suara berakhir. Setiap warga harus memperoleh kesempatan yang setara untuk memilih, termasuk mereka yang belum terbiasa menggunakan teknologi.

Sebab, demokrasi tidak boleh menjadi lebih sulit hanya karena cara memilihnya berubah. Teknologi boleh menggantikan kertas suara, tetapi tidak boleh membuat satu pun warga kesulitan menggunakan hak pilihnya. (Red)