Kinerja ASN Diuji, Aturan Seragam Berubah dan WFH Berlaku

albadarpost.com, BERITA NASIONAL — Kinerja aparatur sipil negara (ASN) di Jawa Tengah menghadapi ujian baru pada 2026. Pemerintah provinsi memperbarui aturan pakaian dinas sekaligus menerapkan pola kerja dari rumah atau work from home (WFH) setiap Jumat. Perubahan ini memunculkan pertanyaan yang lebih mendasar daripada urusan seragam: apakah pengaturan birokrasi tersebut mampu meningkatkan produktivitas sekaligus menjaga kualitas pelayanan publik?

Pada 17 Juni 2026, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pakaian Dinas ASN. Aturan tersebut menggantikan ketentuan pakaian dinas yang sebelumnya berlaku pada 2018 dan 2023. Sementara itu, Pemprov Jawa Tengah mulai menerapkan pengaturan WFH pada Jumat pada April 2026, mengikuti kebijakan pemerintah pusat.

Dua perubahan itu menyentuh aspek berbeda dalam tata kelola pemerintahan. Pakaian dinas berkaitan dengan identitas, kedisiplinan, dan kewibawaan aparatur. Sebaliknya, WFH mengubah cara pegawai menjalankan tugas tanpa menghilangkan tanggung jawab kedinasan. Karena itu, ukuran keberhasilan keduanya tidak cukup hanya melihat kepatuhan terhadap aturan.

Aturan Pakaian Dinas ASN Jateng Berubah

Pemprov Jawa Tengah memperbarui aturan pakaian dinas melalui Pergub Nomor 14 Tahun 2026. Regulasi tersebut mengatur jenis pakaian dinas, atribut dan kelengkapan, pembinaan, pengawasan, serta pendanaan.

Pembaruan itu menunjukkan bahwa pakaian dinas bukan sekadar persoalan penampilan. Pemerintah juga memandangnya sebagai bagian dari identitas organisasi dan upaya memelihara kearifan lokal. Namun, manfaat kebijakan semacam ini perlu dibedakan dari hasil kerja aparatur.

Seragam yang sesuai aturan dapat mencerminkan kepatuhan terhadap ketentuan kedinasan. Meski demikian, penampilan pegawai tidak otomatis menunjukkan seberapa cepat mereka menyelesaikan administrasi, menindaklanjuti aduan, atau membantu masyarakat yang membutuhkan layanan.

Karena itu, evaluasi kebijakan pakaian dinas perlu berjalan beriringan dengan pengukuran kinerja. Pemerintah perlu memastikan bahwa aturan baru memiliki tujuan yang jelas dan penerapannya tidak mengalihkan perhatian dari tanggung jawab utama ASN.

WFH Setiap Jumat, Bagaimana Kinerja Diawasi?

Perubahan yang lebih langsung berkaitan dengan pola kerja muncul melalui kebijakan WFH. Pada April 2026, Pemprov Jawa Tengah menyiapkan dan menerapkan pengaturan kerja dari rumah setiap Jumat. Pemerintah juga mengatur presensi melalui aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Kepegawaian atau Sinaga, termasuk pemantauan lokasi dan waktu kehadiran.

Kebijakan ini tidak berarti ASN bebas dari kewajiban kerja. Pegawai tetap harus menjalankan tugas, memenuhi target, dan mengikuti ketentuan kedinasan. Dengan demikian, fleksibilitas lokasi kerja tetap menuntut disiplin dan pengawasan.

Pemprov Jawa Tengah juga mengecualikan sejumlah unit pelayanan dan operasional dari skema WFH, termasuk rumah sakit daerah, satuan pendidikan, serta unit yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala perangkat daerah mengatur pembagian pegawai yang bekerja dari rumah dan dari kantor agar layanan tetap berjalan.

Pengaturan tersebut penting karena kebutuhan setiap instansi berbeda. Pegawai yang menyelesaikan pekerjaan administrasi tertentu mungkin dapat bekerja dari rumah. Sebaliknya, petugas layanan kesehatan, pelayanan terpadu, dan unit yang berhubungan langsung dengan warga membutuhkan pengaturan kehadiran yang menyesuaikan kebutuhan layanan.

Namun, presensi digital hanya membuktikan aspek kehadiran atau kepatuhan pada mekanisme yang ditetapkan. Sistem itu belum cukup untuk menggambarkan seluruh produktivitas pegawai. Pemerintah tetap perlu mengukur hasil pekerjaan dan memastikan target layanan tercapai.

Kinerja ASN Harus Terlihat dari Hasil

Perubahan aturan pakaian dinas dan pola kerja seharusnya mengarah pada satu tujuan: memperbaiki kinerja birokrasi. Untuk menilainya, pemerintah membutuhkan indikator yang dapat diperiksa, bukan sekadar kesan bahwa pegawai terlihat disiplin atau memiliki fleksibilitas kerja.

Pertama, pemerintah dapat mengukur waktu penyelesaian layanan. Warga perlu mengetahui berapa lama sebuah permohonan selesai dan apa yang menyebabkan keterlambatan jika target tidak tercapai.

Kedua, instansi perlu memantau jumlah pengaduan, kecepatan tindak lanjut, serta kepuasan masyarakat. Data tersebut membantu pemerintah mengidentifikasi unit yang memerlukan perbaikan.

Ketiga, setiap perangkat daerah perlu memiliki target kerja yang sesuai dengan fungsi masing-masing. Target pegawai administrasi tentu berbeda dari petugas lapangan atau tenaga kesehatan. Karena itu, pemerintah perlu menilai kinerja berdasarkan tanggung jawab, hasil, dan dampaknya.

Selain itu, pemerintah perlu membuka informasi mengenai evaluasi kebijakan secara berkala. Publik berhak mengetahui apakah perubahan cara kerja menghemat biaya operasional, menjaga ketersediaan layanan, dan meningkatkan produktivitas. Transparansi juga membantu mencegah fleksibilitas kerja dipersepsikan sebagai kelonggaran tanpa pertanggungjawaban.

Jawa Barat Mengangkat Pendekatan Berbasis Keluarga

Perdebatan mengenai kinerja ASN juga muncul di Jawa Barat. Pada November 2025, Gubernur Dedi Mulyadi menyampaikan kelonggaran bagi ASN yang ingin merayakan ulang tahun ibu kandungnya. Ia mengaitkan pendekatan tersebut dengan penghargaan terhadap keluarga dan pandangan bahwa produktivitas tidak semata-mata ditentukan oleh kehadiran pegawai di kantor.

Gagasan itu memperluas diskusi tentang keseimbangan kehidupan pribadi dan pekerjaan. Namun, pernyataan tersebut perlu dibedakan dari aturan formal mengenai izin atau cuti. Mekanisme pelaksanaan, persetujuan atasan, serta pengaturan layanan tetap perlu mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian, baik fleksibilitas kerja maupun kebijakan yang mempertimbangkan kebutuhan keluarga membutuhkan tata kelola yang jelas. Pemerintah harus menjaga keseimbangan antara kesejahteraan pegawai dan hak masyarakat untuk mendapatkan layanan yang tepat waktu.

Publik Menunggu Perubahan yang Terukur

Pembaruan pakaian dinas dapat memperkuat identitas organisasi, sedangkan WFH membuka peluang pengaturan kerja yang lebih fleksibel. Akan tetapi, keduanya tidak otomatis menghasilkan birokrasi yang lebih efektif.

Pemerintah perlu menunjukkan bukti melalui indikator yang relevan: layanan selesai tepat waktu, pengaduan tertangani, anggaran digunakan secara efisien, dan masyarakat memperoleh akses yang lebih mudah. Tanpa evaluasi semacam itu, perubahan kebijakan hanya akan menjadi perdebatan tentang aturan, bukan bukti kemajuan pelayanan.

Pada akhirnya, warga tidak menilai ASN dari seragam yang dikenakan atau lokasi mereka bekerja. Warga menilai dari satu hal yang paling nyata: apakah urusan mereka selesai dengan cepat, benar, dan tanpa dipersulit. (Red)