Breaking News
light_mode
Beranda » Tag "Pengadaan Barang dan Jasa"

Pengadaan Barang dan Jasa

Ilustrasi proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang transparan dan akuntabel sesuai Perpres 16 Tahun 2018.

Ini Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa untuk Cegah Korupsi

  • calendar_month Selasa, 17 Feb 2026
  • account_circle redaktur
  • visibility 18
  • 0Komentar

albadarpost.com, PERSPEKTIF – Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa menjadi fondasi utama dalam setiap belanja pemerintah. Aturan ini tidak hanya mengatur proses pembelian barang dan layanan, tetapi juga memastikan tata kelola anggaran negara berjalan transparan dan bebas penyimpangan. Dalam regulasi nasional, prinsip pengadaan pemerintah atau asas pengadaan publik tersebut telah ditegaskan melalui Peraturan Presiden Nomor 16 […]

Ilustrasi proses pengadaan barang dan jasa pemerintah terkait risiko pidana PBJ dan pelanggaran korupsi.

Risiko Hukum Pengadaan Pemerintah

  • calendar_month Senin, 16 Feb 2026
  • account_circle redaktur
  • visibility 22
  • 0Komentar

albadarpost.com, PERSPEKTIF – Pidana PBJ menjadi perhatian serius dalam tata kelola pengadaan pemerintah. Istilah pidana PBJ merujuk pada penegakan hukum terhadap pelanggaran pengadaan barang dan jasa yang berpotensi merugikan keuangan negara. Regulasi tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta diperkuat melalui Peraturan […]

Putusan Mahkamah Agung sengketa tindakan pemerintah

Ketika Gugatan Warga Berhenti di Meja yang Salah

  • calendar_month Jumat, 19 Des 2025
  • account_circle redaktur
  • visibility 16
  • 0Komentar

Putusan Mahkamah Agung menegaskan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perbuatan melanggar hukum oleh pejabat pemerintah. Apa dampaknya bagi warga dan pelayanan publik? albadarpost.com, PERSPEKTIF – Putusan Mahkamah Agung yang menegaskan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perbuatan melanggar hukum oleh badan atau pejabat pemerintah bukan sekadar perkara teknis hukum. Ia menyentuh satu soal mendasar: ke […]

expand_less