Pengadaan Barang dan Jasa

albadarpost.com, BERITA NASIONAL – Operasi tangkap tangan atau OTT KPK BNPB membuka penyelidikan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa yang berkaitan dengan dana siap pakai kebencanaan. Komisi Pemberantasan Korupsi mengamankan 14 orang, termasuk Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Rustian, pada Selasa, 13 Oktober 2026. Dalam operasi tersebut, penyidik turut mengamankan uang tunai sekitar […]

albadarpost.com, BERITA DAERAH — KPK geledah Disdik Bogor pada Jumat, 28 Agustus 2026, untuk mencari alat bukti dan petunjuk terkait dugaan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Penyidik juga menyita sejumlah dokumen pengadaan untuk ditelaah lebih lanjut. Langkah tersebut membuat perhatian publik tertuju pada dokumen yang dibawa penyidik. Sebab, […]

albadarpost.com, PERSPEKTIF – Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa menjadi fondasi utama dalam setiap belanja pemerintah. Aturan ini tidak hanya mengatur proses pembelian barang dan layanan, tetapi juga memastikan tata kelola anggaran negara berjalan transparan dan bebas penyimpangan. Dalam regulasi nasional, prinsip pengadaan pemerintah atau asas pengadaan publik tersebut telah ditegaskan melalui Peraturan Presiden Nomor 16 […]

albadarpost.com, PERSPEKTIF – Pidana PBJ menjadi perhatian serius dalam tata kelola pengadaan pemerintah. Istilah pidana PBJ merujuk pada penegakan hukum terhadap pelanggaran pengadaan barang dan jasa yang berpotensi merugikan keuangan negara. Regulasi tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta diperkuat melalui Peraturan […]

Putusan Mahkamah Agung menegaskan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perbuatan melanggar hukum oleh pejabat pemerintah. Apa dampaknya bagi warga dan pelayanan publik? albadarpost.com, PERSPEKTIF – Putusan Mahkamah Agung yang menegaskan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perbuatan melanggar hukum oleh badan atau pejabat pemerintah bukan sekadar perkara teknis hukum. Ia menyentuh satu soal mendasar: ke […]