Sekda Ciamis menilai Forsesdasi Jawa Barat penting untuk kolaborasi kebijakan dan pemerataan pelayanan publik.
albadarpost.com, BERITA DAERAH — Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis, Andang Firman, menegaskan bahwa Forum Sekretaris Daerah (Forsesdasi) Jawa Barat harus diposisikan sebagai ruang kolaborasi antardaerah, bukan arena persaingan yang saling menonjolkan keunggulan masing-masing. Pernyataan ini disampaikan usai pelantikan pengurus Forsesdasi Jawa Barat periode 2025–2028 di Gedung United in Diversity (UID), Jakarta Pusat, Jumat (12/12/2025).
Andang menilai, nilai strategis Forsesdasi Jawa Barat tidak terletak pada seremoni pelantikan, melainkan pada fungsi substantif forum tersebut sebagai wadah pertukaran pengetahuan, data, dan praktik kebijakan antar kabupaten dan kota. Dalam konteks pembangunan daerah, ruang belajar semacam ini dinilai krusial untuk mencegah ketimpangan antarwilayah.
“Ini bukan hanya soal pelantikan. Yang lebih penting adalah materi dan ruang belajar bagi kami para sekretaris daerah,” kata Andang.
Pernyataan itu menegaskan peran Forsesdasi Jawa Barat sebagai instrumen penguatan kapasitas birokrasi daerah, terutama bagi Sekda yang berfungsi sebagai penggerak utama roda pemerintahan.
Kolaborasi sebagai Fondasi Pembangunan Daerah
Menurut Andang, pembangunan daerah tidak bisa dijalankan secara terpisah-pisah. Kabupaten dan kota di Jawa Barat harus saling menopang agar kemajuan tidak berhenti pada wilayah tertentu saja. Ia menilai pendekatan kompetisi antardaerah yang tidak diimbangi kolaborasi justru berpotensi memperlebar kesenjangan.
“Daerah yang sudah unggul di satu sektor harus bisa berbagi dengan yang belum. Tujuannya bukan mencari siapa nomor satu, tetapi agar semua daerah bisa berkembang bersama,” ujarnya.
Dalam pandangan Andang, Forsesdasi Jawa Barat berfungsi sebagai ruang konsolidasi kebijakan, tempat daerah dapat saling belajar tanpa harus melalui mekanisme formal yang berbiaya besar. Model ini dinilai lebih efisien dan relevan dengan kebutuhan birokrasi daerah saat ini.
Ia juga menekankan pentingnya data dan informasi sebagai fondasi pembelajaran antardaerah. Melalui forum ini, setiap Sekda dapat memetakan posisi daerahnya secara lebih objektif, baik dari sisi capaian maupun tantangan.
“Ketika kita tahu posisi kita—di bawah siapa atau di atas siapa—itu membangun kesadaran. Dari situ kita tahu apa yang harus dibenahi,” kata Andang.
Efisiensi Kebijakan dan Replikasi Praktik Baik
Andang mengakui bahwa semangat kompetisi tetap dibutuhkan dalam tata kelola pemerintahan. Namun, kompetisi tersebut harus ditempatkan dalam kerangka kolaborasi dan replikasi kebijakan yang berdampak langsung pada pelayanan publik.
Baca juga: Wali Kota Banjar Tegaskan Kebijakan Inklusi untuk Disabilitas Berdaya
“Kalau disebut balapan, mungkin iya. Tapi ini bukan balapan untuk menjadi yang paling hebat. Ini balapan memberikan pelayanan terbaik yang bisa direplikasi oleh daerah lain,” ujarnya.
Ia menilai keberhasilan setiap daerah tidak bisa diseragamkan karena perbedaan potensi dan karakter wilayah. Meski begitu, teknik dasar, strategi kebijakan, dan pendekatan birokrasi tetap dapat dipelajari dan disesuaikan.
“Forum ini mewadahi teknik dasar dan strategi dari masing-masing kabupaten. Mana yang bisa direplikasi, mana yang perlu dievaluasi,” katanya.
Andang juga menyoroti efisiensi pembelajaran kebijakan melalui Forsesdasi Jawa Barat. Dibandingkan studi banding yang membutuhkan anggaran besar, forum ini memungkinkan pertukaran informasi secara langsung, praktis, dan berbasis pengalaman nyata.
“Kalau hanya mengandalkan APBD, studi banding itu mahal. Lewat forum ini, kita bisa langsung mengetahui praktik terbaik daerah lain tanpa beban biaya besar,” ujarnya.
Sebagai mesin birokrasi daerah, Sekda memegang peran kunci dalam menggerakkan kebijakan dan pelayanan publik. Andang optimistis, jika kolaborasi dalam Forsesdasi Jawa Barat berjalan konsisten, kualitas pemerintahan dan pembangunan daerah di Jawa Barat dapat meningkat secara lebih merata.
“Kalau kita saling berbagi dan saling belajar, manfaatnya bukan hanya untuk satu daerah, tetapi untuk seluruh masyarakat Jawa Barat,” tutupnya.
Forsesdasi Jawa Barat dinilai penting untuk memperkuat kolaborasi kebijakan dan meningkatkan pelayanan publik secara merata. (Red/Asep Chandra)
