42 Hektare Sawah Puso di Garut, Infrastruktur Pengairan Disorot

albadarpost.com, BERITA DAERAH — Sekitar 42 hektare sawah di Kabupaten Garut mengalami puso atau gagal panen akibat kekeringan. Hasil peninjauan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk-Cisanggarung menyoroti minimnya infrastruktur pengairan di kawasan perbatasan Kecamatan Bayongbong, Sukaresmi, dan Pasirwangi.

Persoalan tersebut menjadi perhatian karena ketersediaan air merupakan faktor penting dalam menjaga produktivitas pertanian, terutama ketika hujan tidak mencukupi kebutuhan tanaman.

Berdasarkan pemberitaan Pemerintah Kabupaten Garut pada Sabtu (10/10/2026), tim BBWS Cimanuk-Cisanggarung yang dipimpin Syahid Abdulgani meninjau kawasan terdampak pada Jumat (9/10/2026). Peninjauan itu dilakukan untuk melihat kondisi lapangan dan mengidentifikasi penyebab sawah mengalami puso.

Syahid menyampaikan bahwa ketiadaan infrastruktur pengairan yang memadai menjadi salah satu persoalan utama di wilayah tersebut. Ia juga menyatakan akan menyiapkan laporan kepada pimpinan sebagai bahan tindak lanjut.

Namun, hasil peninjauan dan rencana penyampaian laporan belum dapat diartikan sebagai keputusan pembangunan. Kepastian mengenai bentuk penanganan, kebutuhan anggaran, dan jadwal pelaksanaan masih memerlukan informasi resmi lanjutan.

Kekeringan Mengancam Penghasilan Petani

Puso pada lahan seluas sekitar 42 hektare menunjukkan besarnya dampak kekeringan terhadap kegiatan pertanian di kawasan tersebut.

Bagi petani, gagal panen tidak hanya berarti kehilangan hasil produksi. Kondisi ini juga berpotensi mengganggu pendapatan rumah tangga dan kemampuan membiayai musim tanam berikutnya.

Meski demikian, luas lahan terdampak belum cukup untuk menghitung keseluruhan kerugian ekonomi. Perhitungan tersebut membutuhkan data tambahan, antara lain jumlah petani terdampak, jenis tanaman, tingkat kerusakan, biaya produksi, serta potensi hasil panen yang hilang.

Data terperinci itu penting agar pemerintah dapat menentukan kebutuhan pemulihan berdasarkan kondisi nyata di lapangan.

Karena itu, pendataan lahan puso perlu disertai pemetaan dampak terhadap petani. Langkah tersebut dapat menjadi dasar untuk menentukan bentuk bantuan, prioritas penanganan, dan kebutuhan pengairan di wilayah yang paling rentan.

Infrastruktur Pengairan Menjadi Persoalan Utama

Temuan BBWS Cimanuk-Cisanggarung menempatkan ketersediaan infrastruktur pengairan sebagai salah satu isu penting dalam penanganan kekeringan di kawasan pertanian Garut tersebut.

Tanpa dukungan pengairan yang memadai, petani lebih rentan ketika pasokan air dari hujan berkurang. Akan tetapi, solusi untuk setiap wilayah perlu disesuaikan dengan kondisi sumber air, kontur lahan, kebutuhan tanaman, dan kelayakan teknis.

Oleh sebab itu, tindak lanjut hasil survei perlu menjelaskan persoalan yang harus ditangani serta pilihan solusi yang memungkinkan. Evaluasi juga perlu mempertimbangkan apakah wilayah tersebut membutuhkan jaringan irigasi, penyediaan sumber air alternatif, atau langkah teknis lain yang sesuai dengan kondisi setempat.

Sampai ada keterangan resmi lebih lanjut, belum dapat dipastikan bentuk infrastruktur yang akan dibangun maupun waktu pelaksanaannya.

Mitigasi Kekeringan Perlu Diperkuat

Direktur Sekolah Sungai Cimanuk, Mulyono Khaddafi, turut menyoroti besarnya dampak kekeringan terhadap petani. Ia menilai kondisi tersebut perlu mendapat perhatian serius karena berkaitan dengan keberlangsungan pertanian dan ketahanan pangan.

Penanganan kekeringan tidak cukup hanya dilakukan setelah tanaman mengalami kerusakan. Upaya antisipasi juga diperlukan agar risiko gagal panen dapat ditekan ketika musim kemarau kembali terjadi.

Beberapa langkah yang dapat dipertimbangkan sesuai hasil kajian lapangan meliputi pemetaan lahan rawan kekeringan, pemantauan ketersediaan air, pengaturan distribusi air, serta penyesuaian pola tanam berdasarkan kondisi setempat.

Koordinasi antara pemerintah daerah, instansi pengelola sumber daya air, dan dinas yang menangani sektor pertanian juga diperlukan. Dengan koordinasi tersebut, penanganan dapat menghubungkan kebutuhan infrastruktur dengan kondisi petani yang terdampak.

Meski begitu, setiap kebijakan perlu didasarkan pada data dan kajian teknis. Pembangunan infrastruktur, misalnya, harus mempertimbangkan kepastian sumber air dan keberlanjutan pemanfaatannya agar solusi yang dipilih benar-benar sesuai kebutuhan.

Tindak Lanjut Menjadi Kunci

Kasus 42 hektare sawah puso di Garut menyisakan sejumlah hal yang perlu diperjelas, mulai dari jumlah petani terdampak dan besaran kerugian hingga rencana penanganan infrastruktur pengairan.

Publik juga perlu memperoleh informasi mengenai tindak lanjut laporan BBWS Cimanuk-Cisanggarung setelah peninjauan lapangan. Kejelasan tersebut penting untuk membedakan antara identifikasi masalah, rencana penanganan, dan keputusan yang benar-benar telah ditetapkan.

Bagi petani, kebutuhan mendesak bukan sekadar pendataan kerusakan, melainkan kepastian langkah pemulihan dan upaya pencegahan untuk musim tanam berikutnya.

Dengan demikian, penanganan sawah puso perlu dilihat sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pertanian terhadap kekeringan. Temuan lapangan dapat menjadi titik awal, tetapi efektivitas penanganan baru bisa dinilai setelah ada langkah konkret dan hasil yang terukur.

Sebanyak 42 hektare sawah dilaporkan mengalami puso. Tantangan berikutnya adalah memastikan temuan mengenai persoalan pengairan ditindaklanjuti dengan langkah yang terukur agar risiko gagal panen serupa dapat ditekan. (Red)