Kemiskinan Garut Turun, Tantangan Belum Berakhir

albadarpost.com, BERITA DAERAH — Kemiskinan Garut 2025 kembali menunjukkan perbaikan. Namun, ada satu fakta yang tak boleh luput dari perhatian. Di balik turunnya jumlah penduduk miskin, biaya hidup justru terus meningkat. Artinya, semakin banyak keluarga harus bekerja lebih keras agar tidak kembali terjerumus ke bawah garis kemiskinan.

Data terbaru yang dipublikasikan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Garut dalam Kabupaten Garut Dalam Angka 2026 memperlihatkan persentase penduduk miskin turun menjadi 9,39 persen pada 2025. Jumlahnya mencapai sekitar 252,56 ribu jiwa, lebih rendah dibandingkan 2024 yang masih 259,30 ribu jiwa atau 9,68 persen. Di sisi lain, garis kemiskinan Garut naik menjadi Rp407.191 per kapita per bulan, tertinggi dalam sembilan tahun terakhir.

Sekilas, angka tersebut memberi kabar menggembirakan. Namun jika dibaca lebih dalam, data BPS justru mengingatkan bahwa perjuangan mengurangi kemiskinan Garut 2025 belum selesai. Penurunan jumlah penduduk miskin belum otomatis berarti seluruh masyarakat menikmati peningkatan kesejahteraan.

Lebih Sedikit Warga Miskin, Tetapi Beban Hidup Makin Berat

Setiap tahun, BPS menetapkan garis kemiskinan sebagai batas minimum pengeluaran seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan nonmakanan. Pada 2025, batas tersebut naik dari Rp393.464 menjadi Rp407.191 per kapita per bulan.

Kenaikan ini menunjukkan satu kenyataan sederhana: kebutuhan hidup semakin mahal.

Di tengah kenaikan biaya tersebut, jumlah penduduk miskin memang berhasil berkurang sekitar 6.740 jiwa dibandingkan tahun sebelumnya. Capaian ini patut diapresiasi karena menandakan adanya perbaikan dibandingkan masa pandemi, ketika angka kemiskinan sempat meningkat.

Meski demikian, lebih dari 252 ribu warga Garut masih hidup di bawah garis kemiskinan. Jumlah tersebut setara dengan populasi sebuah kota berukuran sedang. Fakta ini menunjukkan bahwa pengurangan kemiskinan masih membutuhkan kerja yang konsisten, terutama melalui penciptaan lapangan kerja produktif dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Data BPS Mengungkap Tantangan yang Belum Terlihat

Jumlah penduduk miskin bukan satu-satunya indikator yang perlu diperhatikan. BPS juga mengukur Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) untuk melihat kondisi masyarakat miskin secara lebih rinci.

Pada 2025, Indeks Kedalaman Kemiskinan turun tipis menjadi 1,38 dari 1,41 pada 2024. Penurunan ini mengindikasikan rata-rata pengeluaran penduduk miskin mulai mendekati garis kemiskinan.

Namun, Indeks Keparahan Kemiskinan justru naik dari 0,29 menjadi 0,34. Angka tersebut menunjukkan kesenjangan di antara kelompok masyarakat miskin masih cukup lebar. Sebagian keluarga berhasil membaik, tetapi sebagian lainnya masih tertinggal jauh.

Karena itu, keberhasilan menurunkan angka kemiskinan tidak cukup dinilai dari berkurangnya jumlah penduduk miskin. Pemerintah juga perlu memastikan kelompok paling rentan memperoleh akses terhadap pekerjaan, pendidikan, layanan kesehatan, dan perlindungan sosial.

Kecamatan Mana yang Harus Menjadi Prioritas?

Pertanyaan ini kerap muncul setiap kali data kemiskinan dipublikasikan.

Sayangnya, publikasi Kabupaten Garut Dalam Angka 2026 tidak menyajikan data kemiskinan hingga tingkat kecamatan. Data yang tersedia masih berupa gambaran kondisi Kabupaten Garut secara keseluruhan.

Artinya, tidak tepat menyebut kecamatan tertentu sebagai wilayah termiskin hanya berdasarkan publikasi ini.

Justru di sinilah pentingnya pemanfaatan data yang lebih rinci, seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Regsosek, serta data desa yang dimiliki pemerintah daerah. Melalui data mikro tersebut, program bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, maupun penciptaan lapangan kerja dapat diarahkan kepada wilayah yang benar-benar membutuhkan.

Pendekatan berbasis data akan membuat setiap rupiah anggaran lebih efektif sekaligus mempercepat penurunan kemiskinan secara berkelanjutan.

IPM Meningkat, Modal Besar Mengurangi Kemiskinan

Di tengah berbagai tantangan tersebut, Kabupaten Garut juga memperoleh sinyal positif dari sisi pembangunan manusia.

BPS mencatat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik dari 69,91 pada 2024 menjadi 70,67 pada 2025. Peningkatan itu didukung oleh membaiknya usia harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, hingga meningkatnya pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan menjadi Rp9,479 juta.

Perbaikan kualitas sumber daya manusia menjadi modal penting untuk menekan angka kemiskinan Garut dalam jangka panjang. Namun, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan perlu berjalan seiring dengan terbukanya peluang usaha dan lapangan kerja. Tanpa pertumbuhan ekonomi yang inklusif, manfaat pembangunan tidak akan dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat.

Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan bukan sekadar membuat statistik terlihat lebih baik. Yang lebih penting adalah memastikan semakin banyak keluarga mampu memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa terus dihantui risiko kembali jatuh ke jurang kemiskinan.

Data BPS menunjukkan angka kemiskinan Garut terus bergerak turun. Kini, tantangan berikutnya bukan hanya mengurangi jumlah penduduk miskin, melainkan memastikan setiap keluarga memiliki kesempatan yang sama untuk hidup lebih layak. Sebab, keberhasilan pembangunan baru benar-benar terasa ketika kesejahteraan hadir di meja makan, ruang belajar anak, dan masa depan setiap rumah tangga. (Red)