Dibantu ITB dan Pemprov, Desa Padakembang Jadi Contoh Pengentasan Kemiskinan
- account_circle redaktur
- calendar_month 2 jam yang lalu
- visibility 11
- comment 0 komentar
- print Cetak

Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin menghadiri FGD Potensi Desa Padakembang bersama Bappeda Jabar dan ITB Rabu (17/6/2026)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
albadarpost.com, BERITA DAERAH – Kemiskinan Tasikmalaya kembali menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Di tengah besarnya potensi sumber daya yang dimiliki, angka kemiskinan di Kabupaten Tasikmalaya masih berada di atas rata-rata nasional. Kondisi tersebut menjadi fokus pembahasan dalam Focus Group Discussion (FGD) Potensi Desa Padakembang yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat bersama Institut Teknologi Bandung (ITB) di Kantor Desa Padakembang, Kecamatan Padakembang, Rabu (17/6/2026).
Bupati Tasikmalaya, Dr. H. Cecep Nurul Yakin, S.Pd., M.AP., hadir langsung dalam kegiatan tersebut. Selain itu, perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, akademisi ITB, perangkat daerah, pemerintah desa, mahasiswa, dan berbagai pemangku kepentingan turut mengikuti diskusi yang berfokus pada strategi pembangunan berbasis potensi lokal.
Menurut Bupati, pengembangan potensi desa tidak hanya bertujuan meningkatkan ekonomi masyarakat, tetapi juga menjadi langkah konkret dalam menekan angka kemiskinan secara berkelanjutan.
Kemiskinan Tasikmalaya Jadi Perhatian Utama
Dalam sambutannya, Cecep Nurul Yakin mengapresiasi keterlibatan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan ITB yang telah melakukan kajian serta pendampingan terhadap potensi daerah di Kabupaten Tasikmalaya.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa tantangan terbesar yang masih harus dihadapi saat ini adalah persoalan kemiskinan yang memerlukan pendekatan lebih komprehensif.
Menurutnya, terdapat kondisi yang cukup unik di Kabupaten Tasikmalaya. Ketika Jawa Barat mampu menjaga angka kemiskinan di bawah rata-rata nasional, Kabupaten Tasikmalaya justru masih berada di atas angka nasional.
“Kondisi ini menjadi anomali yang perlu dipahami bersama agar kita dapat menemukan solusi yang tepat dan berkelanjutan,” ujarnya.
Karena itu, pemerintah daerah terus mendorong kolaborasi lintas sektor agar setiap program pembangunan benar-benar menyasar kebutuhan masyarakat yang paling membutuhkan.
Potensi Desa Padakembang Dinilai Mampu Menjadi Motor Pertumbuhan
FGD yang berlangsung di Desa Padakembang, kecamatan Sukaratu tidak hanya membahas data kemiskinan. Lebih jauh, forum tersebut menggali berbagai peluang ekonomi yang dapat dikembangkan berdasarkan karakteristik wilayah dan kebutuhan masyarakat setempat.
Pemerintah berharap potensi desa dapat menjadi fondasi utama pembangunan ekonomi baru yang mampu membuka lapangan kerja, meningkatkan produktivitas masyarakat, sekaligus memperkuat daya saing daerah.
Selain itu, keterlibatan akademisi dari ITB diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi berbasis riset yang lebih akurat dan mudah diterapkan di lapangan.
Dengan pendekatan tersebut, program pembangunan tidak lagi bersifat umum, melainkan menyesuaikan kondisi nyata yang dihadapi masyarakat desa.
Infrastruktur Jadi Kunci Menekan Kemiskinan
Dalam diskusi tersebut, Bupati Tasikmalaya juga menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur sebagai salah satu instrumen utama pengentasan kemiskinan.
Menurutnya, kualitas jalan dan konektivitas wilayah memiliki hubungan langsung dengan biaya distribusi barang serta aktivitas ekonomi masyarakat.
Ketika akses transportasi membaik, pelaku usaha dapat menekan biaya angkut. Akibatnya, harga barang menjadi lebih kompetitif dan daya beli masyarakat meningkat.
Selain itu, infrastruktur yang baik juga mempermudah akses pendidikan, layanan kesehatan, dan berbagai aktivitas ekonomi lainnya.
Karena alasan tersebut, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya terus menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu prioritas utama bersama sektor pendidikan dan kesehatan.
Data Akurat Jadi Dasar Kebijakan Tepat Sasaran
Bupati juga menyoroti pentingnya kesesuaian antara data kemiskinan dan program intervensi yang dijalankan pemerintah.
Menurutnya, kebijakan yang tepat harus berangkat dari data yang akurat agar bantuan dan program pemberdayaan benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Oleh sebab itu, pemerintah terus melakukan evaluasi terhadap berbagai program yang telah berjalan. Langkah tersebut bertujuan memastikan setiap anggaran pembangunan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Selain memperkuat basis data, pemerintah juga membuka ruang kolaborasi dengan perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat agar solusi yang dihasilkan lebih inovatif serta berkelanjutan.
Kolaborasi Jadi Kunci Masa Depan Tasikmalaya
FGD Potensi Desa Padakembang menunjukkan bahwa pengentasan kemiskinan tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja. Pemerintah membutuhkan dukungan akademisi, masyarakat, dunia usaha, hingga pemerintah desa untuk menciptakan pembangunan yang inklusif.
Melalui forum ini, Kabupaten Tasikmalaya berupaya membangun model pembangunan berbasis potensi lokal yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Ketika potensi desa berkembang, kesempatan kerja bertambah. Ketika ekonomi bergerak, kesejahteraan masyarakat meningkat. Dan ketika seluruh pihak bergerak bersama, target menurunkan angka kemiskinan bukan lagi sekadar harapan, melainkan tujuan yang dapat diwujudkan.
Kemiskinan tidak akan selesai hanya dengan angka dan laporan. Namun ketika potensi desa, ilmu pengetahuan, dan kemauan politik berjalan searah, perubahan besar bisa dimulai dari satu desa kecil bernama Padakembang. (GZ)
- Penulis: redaktur

Saat ini belum ada komentar