Kabut Asap Singapura Memburuk, Opsi Hukum terhadap Perusahaan Dibuka

AlbadarPost.com, BERITA DUNIA – Pemerintah Singapura masih mengkaji kemungkinan mengambil langkah hukum terhadap perusahaan yang terbukti menyebabkan atau turut menyebabkan polusi kabut asap lintas batas. Pemerintah setempat kini mengumpulkan dan meninjau data sebelum menentukan langkah selanjutnya.

Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Singapura, Grace Fu, menyampaikan hal tersebut pada Rabu, 14 Oktober 2026, ketika kualitas udara di sejumlah wilayah negara itu memburuk. Namun, hingga pernyataan tersebut disampaikan, belum ada keputusan hukum terhadap perusahaan tertentu yang diumumkan dalam laporan tersebut.

Persoalan ini kembali menyoroti dampak kebakaran hutan dan lahan yang asapnya dapat melintasi batas negara. Selain penanganan kebakaran di lapangan, perkembangan tersebut juga menempatkan penegakan hukum lingkungan dan kerja sama regional sebagai bagian penting dari penanganan kabut asap.

Singapura Kumpulkan Data sebelum Menentukan Langkah Hukum

Dalam laporan CNA Indonesia pada 14 Oktober 2026, Fu mengatakan pemerintah Singapura masih mempertimbangkan berbagai opsi tindakan berdasarkan Transboundary Haze Pollution Act. Pemerintah, menurut dia, akan meninjau informasi yang terkumpul secara saksama sebelum menentukan langkah berikutnya.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa prosesnya masih berada pada tahap pengumpulan dan penilaian data. Karena itu, belum tepat menyimpulkan bahwa perusahaan tertentu telah dinyatakan bertanggung jawab atau akan langsung dikenai sanksi.

Bagi penegakan hukum lingkungan, data mengenai sumber kebakaran, keterkaitan kegiatan usaha dengan kejadian kebakaran, serta kontribusinya terhadap polusi asap menjadi bagian penting dalam penilaian perkara. Kesimpulan hukum harus didasarkan pada bukti dan ketentuan yang berlaku, bukan semata-mata pada keberadaan kabut asap.

Undang-Undang Singapura Mengatur Polusi Asap Lintas Batas

Singapura memiliki Transboundary Haze Pollution Act 2014, undang-undang yang mengatur tindakan yang menyebabkan atau berkontribusi terhadap polusi kabut asap di negara tersebut.

Aturan ini memungkinkan penerapan ketentuan tertentu terhadap kegiatan yang berlangsung di luar wilayah Singapura apabila unsur hukum yang disyaratkan terpenuhi. Dengan demikian, lokasi kegiatan di luar negeri tidak serta-merta membuat suatu entitas berada di luar jangkauan seluruh ketentuan undang-undang tersebut.

Meski demikian, penerapan aturan tidak berarti semua perusahaan perkebunan atau kehutanan otomatis melakukan pelanggaran. Penilaian terhadap suatu entitas harus memperhatikan bukti, keterkaitan dengan kejadian kebakaran, serta unsur-unsur yang ditetapkan dalam peraturan.

Naskah resmi undang-undang tersebut dapat diperiksa melalui Singapore Statutes Online. Rujukan ini penting agar pembahasan mengenai kewenangan hukum tidak hanya bertumpu pada pemberitaan, tetapi juga pada ketentuan primer yang berlaku.

PM2,5 di Wilayah Barat Mencapai Angka Tertinggi Sejak 2015

Tekanan terhadap pemerintah Singapura meningkat seiring memburuknya kualitas udara. CNA melaporkan bahwa angka PM2,5 per jam di wilayah barat Singapura mencapai 288 pada pukul 15.00, Rabu, 14 Oktober 2026. Angka tersebut disebut sebagai yang tertinggi tercatat di Singapura sejak 2015.

PM2,5 merupakan partikel halus di udara yang berukuran sangat kecil dan dapat masuk jauh ke dalam sistem pernapasan. Paparan polusi partikel ini menjadi perhatian kesehatan, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, serta orang yang memiliki gangguan pernapasan atau penyakit jantung.

Pada waktu yang sama, Indeks Standar Pencemar atau Pollutant Standards Index (PSI) 24 jam berada dalam kategori tidak sehat di seluruh Singapura hingga pukul 15.00, menurut laporan tersebut.

Otoritas setempat mengambil sejumlah langkah pencegahan. Beberapa fasilitas olahraga luar ruangan dan fasilitas tanpa pendingin udara ditutup sementara. Pemerintah juga mulai membagikan masker N95 secara bertahap serta menyiapkan ruangan berpendingin udara di pusat komunitas sebagai tempat berlindung dari kabut asap.

Angka tersebut merupakan catatan pada waktu dan wilayah tertentu, bukan gambaran otomatis mengenai kondisi udara sepanjang hari atau di semua lokasi. Perkembangan kualitas udara setelah waktu pengukuran perlu diperiksa melalui pembaruan resmi.

Singapura Tetap Menawarkan Bantuan kepada Indonesia

Fu juga berharap Indonesia mampu mengendalikan kebakaran meskipun menghadapi kondisi cuaca yang sulit. Ia menyebut cuaca kering dan fenomena El Niño sebagai bagian dari tantangan yang dihadapi pada tahun ini.

Menurut laporan CNA, Singapura menyatakan tawaran bantuan kepada Indonesia masih terbuka. Namun, belum ada perkembangan terbaru mengenai tindak lanjut tawaran tersebut ketika Fu memberikan keterangan pada 14 Oktober 2026.

Singapura juga berharap persoalan kabut asap dapat dibahas bersama negara-negara anggota ASEAN. Pendekatan regional diperlukan karena dampak kabut asap tidak selalu berhenti di wilayah tempat kebakaran terjadi.

Meski demikian, informasi mengenai tawaran bantuan tersebut tidak dapat diartikan sebagai bukti bahwa kedua pemerintah telah menyepakati operasi penanganan bersama. Bentuk bantuan dan tindak lanjutnya masih memerlukan konfirmasi resmi.

Penanganan Kabut Asap Memerlukan Bukti dan Kerja Sama

Perkembangan di Singapura memperlihatkan bahwa kabut asap lintas batas memiliki dimensi yang lebih luas daripada persoalan pemadaman kebakaran. Dampaknya berkaitan dengan kesehatan masyarakat, pengelolaan lingkungan, tanggung jawab pelaku usaha, dan hubungan antarnegara.

Penanganan yang efektif membutuhkan pencegahan kebakaran, pemantauan kualitas udara, keterbukaan informasi, serta penyelidikan terhadap sumber kebakaran berdasarkan bukti yang dapat diverifikasi. Kerja sama Indonesia dan negara-negara tetangga juga penting untuk memperkuat upaya pencegahan dan respons terhadap kejadian serupa.

Pada saat yang sama, setiap dugaan pelanggaran harus diperiksa secara objektif. Perusahaan tidak semestinya dinyatakan bersalah sebelum ada dasar pembuktian yang memadai dan proses hukum yang sesuai.

Bagi Indonesia, tantangannya bukan hanya mengendalikan kebakaran ketika kabut asap telah menyebar, tetapi juga memperkuat pencegahan dan akuntabilitas pengelolaan lahan. Sebab, ketika asap melintasi perbatasan, dampaknya ikut menyebar—sementara penentuan tanggung jawab tetap harus bertumpu pada bukti dan hukum yang berlaku. (Red)