HP Gratis Pemerintah, Anggaran Rp3,8 Triliun Belum Pasti

albadarpost.com, BERITA NASIONAL — Rencana HP gratis pemerintah untuk mendukung penyaluran bantuan sosial (bansos) digital memunculkan pertanyaan tentang kepastian anggaran dan mekanisme pelaksanaannya. Di tengah rencana perluasan akses keuangan masyarakat, pemerintah masih perlu menjelaskan hubungan antara pengadaan ponsel, pembukaan rekening gratis, dan alokasi dana negara.

Utusan Presiden Hashim Djojohadikusumo menyampaikan rencana pembagian ponsel yang terhubung dengan rekening digital dalam Prasasti Policy Forum 2026 di Jakarta, Selasa (13/10/2026). Melalui skema tersebut, pemerintah ingin menyalurkan bantuan langsung ke rekening penerima, bukan lagi mengandalkan uang tunai fisik.

Namun, publik perlu membedakan rencana pembagian perangkat dari program rekening gratis yang sebelumnya dibahas pemerintah. Hingga kini, rincian pembiayaan pengadaan HP belum dijelaskan secara memadai dalam sumber yang ditelaah.

Anggaran Rp3,8 Triliun Masih Memerlukan Kejelasan

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya menyebut kebutuhan anggaran sekitar Rp3,8 triliun untuk program rekening gratis dengan saldo awal Rp50.000. Pemerintah juga memperkirakan puluhan juta penduduk belum memiliki rekening bank.

Meski demikian, perkiraan kebutuhan anggaran tidak otomatis berarti pemerintah telah menetapkan alokasi final dalam APBN.

Pada 26 September 2026, DDTCNews melaporkan Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan pemerintah masih merancang kebijakan rekening gratis dan belum menentukan alokasi anggarannya dari APBN.

Perbedaan keterangan tersebut penting bagi publik. Pemerintah perlu menjelaskan perkembangan terbaru, dokumen anggaran yang menjadi dasar program, serta tahapan yang harus dilalui sebelum dana dapat digunakan.

Perhitungan Rp3,7 Triliun dan Rp3,84 Triliun

Ada hal lain yang perlu diperhatikan dalam membaca angka anggaran.

Jika pemerintah menggunakan perkiraan 74 juta calon penerima dan memberikan saldo awal Rp50.000 per rekening, kebutuhan dana berdasarkan perkalian sederhana mencapai Rp3,7 triliun.

Sementara itu, DDTCNews pada 24 September melaporkan estimasi kebutuhan Rp3,84 triliun. Secara matematis, angka tersebut setara dengan saldo awal untuk 76,8 juta rekening, apabila seluruh dana hanya digunakan untuk komponen tersebut.

Perbedaan angka itu belum membuktikan adanya masalah dalam pengelolaan anggaran. Namun, pemerintah perlu menjelaskan basis data penerima yang digunakan, jumlah rekening yang benar-benar memenuhi syarat, serta kemungkinan perubahan angka setelah verifikasi.

Kejelasan tersebut penting agar masyarakat dapat membedakan estimasi awal dari kebutuhan final.

Apakah Anggaran Itu Juga untuk HP Gratis?

Pertanyaan ini belum memiliki jawaban terperinci dalam sumber yang ditelaah.

Angka Rp3,8 triliun dikaitkan dengan rencana pemberian saldo awal rekening. Karena itu, angka tersebut tidak dapat langsung dianggap sebagai anggaran pembelian ponsel.

Jika pemerintah akan menyediakan HP gratis, publik perlu mengetahui apakah pengadaan perangkat memiliki alokasi tersendiri atau menggunakan skema pendanaan lain.

Informasi yang diperlukan mencakup jumlah unit, spesifikasi perangkat, harga satuan, biaya distribusi, sumber pembiayaan, dan mekanisme pengadaan. Pemerintah juga perlu menjelaskan lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pengawasan program.

Tanpa rincian tersebut, masyarakat belum dapat menghitung kebutuhan biaya keseluruhan maupun membandingkannya dengan manfaat program.

Siapa yang Berhak Menerima?

Kriteria penerima juga perlu diumumkan secara jelas.

Pemberitaan sebelumnya menyebut rencana pembukaan rekening bagi warga berusia 17 tahun ke atas yang belum memiliki rekening. Sementara itu, laporan CNA mengenai rekening bersaldo awal menyebut kelompok desil 1 hingga desil 4 sebagai sasaran program tertentu. Kedua informasi tersebut belum cukup untuk menyimpulkan bahwa seluruh warga otomatis berhak menerima HP gratis.

Pemerintah perlu menjelaskan apakah penerima perangkat akan sama dengan penerima rekening gratis, penerima bansos, atau kelompok lain berdasarkan kriteria khusus.

Selain itu, mekanisme verifikasi dan pengaduan harus mudah diakses. Warga yang memenuhi persyaratan tetapi tidak tercatat perlu memperoleh kesempatan mengoreksi data tanpa biaya.

Digitalisasi Bansos Membutuhkan Pengawasan

Penyaluran bantuan melalui rekening digital berpotensi mempercepat transaksi dan memperkuat pencatatan distribusi. Namun, manfaat itu bergantung pada kesiapan sistem dan kemampuan penerima mengakses layanan.

Pemerintah perlu mengantisipasi keterbatasan jaringan internet, perangkat yang rusak atau hilang, penipuan digital, serta penyalahgunaan data pribadi. Pendampingan bagi penerima yang belum terbiasa menggunakan layanan perbankan juga perlu menjadi bagian dari pelaksanaan program.

Keberhasilan tidak cukup diukur melalui jumlah rekening yang dibuka atau ponsel yang dibagikan. Pemerintah perlu memublikasikan data rekening aktif, keberhasilan transaksi, jumlah pengaduan, dan penyelesaian kendala penerima.

Di samping itu, laporan realisasi anggaran dan hasil evaluasi perlu tersedia bagi publik agar manfaat program dapat dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan.

Menunggu Kepastian Program dan Anggaran

Rencana HP gratis untuk mendukung bansos digital masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut mengenai pendanaan, sasaran, jadwal, dan mekanisme pengadaan. Sementara itu, program rekening gratis juga perlu memiliki dasar anggaran serta data penerima yang jelas.

Alokasi anggaran, realisasi belanja, dan pengadaan perangkat merupakan hal berbeda yang perlu dilaporkan secara terpisah. Pemerintah perlu memberikan keterangan resmi agar masyarakat tidak mencampuradukkan rencana kebijakan dengan program yang sudah siap dilaksanakan.

Sebab, ukuran keberhasilan program bukan sekadar berapa banyak HP dibagikan, melainkan seberapa jelas anggarannya, tepat penerimanya, dan dapat dipertanggungjawabkan setiap rupiah uang negara. (Red)