Penguatan literasi politik desa di Ciamis dipandang krusial untuk menjaga kualitas demokrasi dan partisipasi warga.
albadarpost.com, PELITA – Perbincangan mengenai literasi politik desa kembali mencuat di Ciamis. Kepala Bakesbangpol Ciamis, DR. R. Yadi Tisyadi, S.E., M.Si., menegaskan bahwa kualitas demokrasi di tingkat lokal bergantung pada sejauh mana warga desa memahami hak dan peran mereka dalam pemerintahan. Baginya, demokrasi yang sehat tidak lahir dari prosedur semata, tetapi dari warga yang paham bagaimana kebijakan disusun dan apa dampaknya bagi kehidupan sehari-hari.
Ia menilai, desa merupakan ruang pertama tempat nilai-nilai demokrasi diuji. Di sinilah warga berhadapan langsung dengan musyawarah, pelayanan publik, hingga pengelolaan anggaran. Tanpa literasi politik desa yang memadai, ruang partisipasi bisa menyempit. Warga mudah tersisih dan hanya menjadi penonton dalam proses pengambilan keputusan yang mestinya melibatkan mereka.
Kepala Bakesbangpol itu mengingatkan bahwa hubungan antara pemahaman politik dan kualitas kebijakan sangat erat. Ketika warga memahami cara kerja pemerintahan, proses aspirasi berjalan lebih tepat. Mereka bisa mengawasi jalannya program dan memastikan pembangunan desa tidak melenceng dari kebutuhan publik.
Tantangan Informasi di Era Digital
Dalam penjelasannya, Yadi menyoroti tantangan baru yang dihadapi desa. Arus informasi yang cepat membuat warga rentan terhadap kabar palsu, opini menyesatkan, dan isu politik tanpa sumber yang jelas. Demokrasi desa yang sehat, katanya, hanya mungkin tumbuh bila warganya mampu menilai informasi secara kritis.
Baca juga: Di Hari Pahlawan, Disporabudpar Dorong Pemuda Tasikmalaya Perkuat Daya Saing Ekonomi Digital
Ia menjelaskan bahwa literasi politik desa tidak selalu harus dibungkus bahasa teknis. Pendekatan yang rumit justru menjauhkan warga dari proses politik. Pemerintah desa, menurutnya, perlu menghadirkan komunikasi yang sederhana dan mudah dicerna, baik melalui diskusi warga, forum musyawarah, maupun sosialisasi rutin.
Transparansi juga mendapat penekanan. Ketika warga memahami alur kebijakan dan mekanisme pemerintahan desa, ruang kontrol publik semakin terbuka. Interaksi antara pemerintah dan masyarakat menjadi lebih seimbang. Ia menyebut bahwa demokrasi bertumpu pada hubungan yang setara antara pengambil kebijakan dan masyarakat yang mengawasi.
Forum Desa Kaso dan Pesan yang Lebih Luas
Pernyataan itu disampaikan dalam forum dialog di Desa Kaso, Kecamatan Tambaksari, pada 14 November 2025. Acara tersebut mempertemukan perangkat desa, tokoh masyarakat, dan perwakilan pemuda untuk membahas strategi meningkatkan partisipasi politik menjelang berbagai agenda pemerintahan desa.
Meski digelar di satu desa, Yadi menekankan bahwa pesan tersebut berlaku untuk seluruh wilayah di Ciamis. Setiap desa, katanya, memiliki dinamika politik dan sosial yang berbeda. Beberapa menghadapi tantangan rendahnya partisipasi, sementara yang lain masih berhadapan dengan minimnya pemahaman terhadap prosedur pemerintahan.
Baca juga: KJRI Guangzhou Pulangkan Korban Pengantin Pesanan dan Dorong Penindakan TPPO
Diskusi berlangsung hidup. Para peserta menanyakan langkah-langkah praktis untuk mendorong kesadaran politik, mulai dari metode sosialisasi hingga cara menarik keikutsertaan kelompok muda. Pertanyaan-pertanyaan itu, menurut Yadi, menunjukkan bahwa kebutuhan penguatan literasi politik desa semakin mendesak.
Ia menutup penyampaiannya dengan ajakan agar ruang dialog tetap dibuka. Demokrasi, katanya, tumbuh melalui percakapan yang terus berjalan. Warga perlu membiasakan diskusi politik tidak hanya di forum formal, tetapi juga dalam obrolan sehari-hari di warung kopi, pertemuan RT, dan ruang-ruang interaksi sosial lainnya.
Yadi menyebut bahwa desa yang warganya melek politik akan menjadi ruang belajar bersama. Partisipasi tumbuh, kebijakan lebih tepat, dan pengawasan berjalan lebih kuat. Dari desa, kualitas demokrasi Ciamis dibangun secara perlahan namun terarah.
Penguatan literasi politik desa di Ciamis dinilai penting untuk memperkuat partisipasi warga dan menjaga stabilitas demokrasi lokal. (Red/Arrian)
.
