Tiga Kali Raih TPID Award, Tasikmalaya Diuji Harga Pangan

albadarpost.com, BERITA DAERAH — TPID Tasikmalaya kembali meraih penghargaan tingkat Jawa-Bali pada 2026. Kabupaten Tasikmalaya masuk sebagai TPID Kabupaten/Kota Berprestasi wilayah Jawa-Bali, sebuah capaian yang memperpanjang catatan prestasi daerah dalam pengendalian inflasi. Namun, setelah penghargaan serupa kembali diraih, pertanyaan yang lebih dekat dengan masyarakat bukan hanya soal trofi, melainkan seberapa jauh pengendalian harga benar-benar terasa di pasar.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencantumkan Kabupaten Tasikmalaya sebagai penerima TPID Award 2026 kategori Kabupaten/Kota Berprestasi. Penghargaan tersebut diumumkan dalam agenda pengendalian inflasi nasional pada 24 September 2026.

Capaian itu juga bukan kejadian pertama. Kabupaten Tasikmalaya tercatat sebagai TPID Berprestasi wilayah Jawa-Bali pada 2023 dan kembali masuk kategori yang sama pada 2025. Dengan demikian, penghargaan 2026 menjadi capaian ketiga dalam rentang tersebut.

Tiga Kali Berprestasi, Apa yang Sebenarnya Dinilai?

Penghargaan TPID bukan sekadar kompetisi seremonial. Penilaian berkaitan dengan upaya daerah menjaga stabilitas harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta koordinasi kebijakan pengendalian inflasi.

Bagi Kabupaten Tasikmalaya, tantangan tersebut cukup kompleks. Daerah ini memiliki basis pertanian yang besar sehingga kebijakan pangan memiliki hubungan langsung dengan produksi petani, distribusi komoditas, dan harga yang akhirnya dibayar konsumen.

Dokumen evaluasi TPID Kabupaten Tasikmalaya menunjukkan daerah tersebut mengembangkan program “Tasikmalaya Bagja Waluya”, yang mencakup akselerasi swasembada pangan, hilirisasi produk pertanian, efisiensi distribusi dan peningkatan akses pasar, serta peningkatan akses keuangan sektor agribisnis.

Program tersebut menarik karena menunjukkan bahwa pengendalian inflasi tidak hanya dilakukan ketika harga sudah melonjak. Pemerintah juga perlu memperkuat sisi produksi dan rantai pasok sebelum tekanan harga muncul.

Namun, keberadaan program tentu belum otomatis berarti seluruh persoalan selesai.

Ujian Sesungguhnya Ada di Pasar

Bagi masyarakat, istilah TPID mungkin terdengar teknis. Mereka tidak selalu mengikuti rapat koordinasi inflasi atau membaca dokumen evaluasi pemerintah.

Ukuran yang mereka temui jauh lebih sederhana.

Berapa harga beras hari ini? Bagaimana harga cabai? Apakah telur dan kebutuhan pokok lain masih terjangkau? Ketika pasokan terganggu, seberapa cepat pemerintah merespons?

Pertanyaan tersebut menjadi penting karena dokumen evaluasi TPID Kabupaten Tasikmalaya sendiri pernah mencatat sejumlah persoalan pada sektor pangan. Di antaranya produktivitas pertanian yang belum optimal, biaya produksi, keterbatasan pupuk, regenerasi petani, perubahan cuaca, hingga rantai distribusi yang belum efisien.

Dengan kondisi tersebut, penghargaan TPID seharusnya tidak menjadi alasan untuk berhenti mengevaluasi kebijakan.

Justru sebaliknya, penghargaan berulang perlu mendorong standar kerja yang semakin tinggi.

Penghargaan Berulang, Tantangan Juga Berulang

Catatan penghargaan 2023, 2025, dan 2026 menunjukkan adanya konsistensi dalam kinerja TPID Kabupaten Tasikmalaya. Pada 2023, Kabupaten Tasikmalaya tercatat sebagai TPID Berprestasi wilayah Jawa-Bali. Dua tahun kemudian, pemerintah pusat kembali menetapkannya sebagai TPID Kabupaten/Kota Berprestasi untuk kawasan yang sama.

Pada 2026, nama Kabupaten Tasikmalaya kembali masuk daftar penerima kategori tersebut.

Namun, konsistensi penghargaan tidak berarti tantangan inflasi telah hilang.

Harga pangan dipengaruhi banyak faktor. Produksi dapat berubah karena cuaca, distribusi dapat terganggu, biaya input dapat meningkat, sementara permintaan masyarakat juga bergerak mengikuti momentum tertentu.

Karena itu, pemerintah membutuhkan strategi yang tidak hanya reaktif.

Bank Indonesia menekankan strategi pengendalian inflasi melalui 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif. Pada 2026, penguatan produktivitas dan kelancaran distribusi pangan juga menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas harga.

Dari Trofi ke Daya Beli Warga

Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut dan mengapresiasi pihak-pihak yang berkontribusi dalam proses pengendalian inflasi.

Pesan tentang kolaborasi memang relevan. Pengendalian inflasi tidak mungkin hanya bergantung pada satu perangkat daerah. Pemerintah, petani, pedagang, pelaku usaha, perbankan, distributor, dan masyarakat memiliki peran masing-masing.

Namun, kolaborasi pada akhirnya harus menghasilkan sesuatu yang dapat diukur.

Harga lebih terkendali. Pasokan lebih aman. Distribusi lebih lancar. Informasi harga lebih terbuka. Dan ketika terjadi gejolak, respons pemerintah hadir sebelum tekanan tersebut semakin berat.

Di sinilah penghargaan TPID mendapatkan makna yang lebih substantif.

Capaian Besar, Standar Harus Lebih Tinggi

Tiga kali meraih penghargaan TPID Berprestasi Jawa-Bali merupakan catatan yang layak diapresiasi. Akan tetapi, penghargaan juga membawa konsekuensi berupa ekspektasi publik yang semakin besar.

Kabupaten Tasikmalaya tidak cukup hanya mempertahankan pola yang menghasilkan penghargaan. Pemerintah daerah perlu terus menguji apakah program pengendalian inflasi benar-benar efektif ketika berhadapan dengan persoalan di lapangan.

Terlebih, Kabupaten Tasikmalaya merupakan daerah dengan peran penting dalam sektor pangan. Karena itu, kebijakan inflasi tidak bisa dipisahkan dari produktivitas pertanian, kesejahteraan petani, efisiensi distribusi, dan daya beli konsumen.

Dengan kata lain, penghargaan adalah pengakuan atas kinerja. Tetapi manfaatnya tetap harus kembali kepada masyarakat.

Tiga kali penghargaan menunjukkan bahwa Tasikmalaya mampu menjaga standar. Sekarang tantangannya lebih berat: memastikan standar itu terasa ketika warga masuk pasar, membuka dompet, dan membeli kebutuhan sehari-hari. Sebab, keberhasilan pengendalian inflasi bukan akhirnya di panggung penghargaan—melainkan ketika harga tetap masuk akal dan pangan tetap tersedia di tangan masyarakat. (Red)