220 Becak Listrik Tasikmalaya Sudah Hadir, Kini Masuk Babak Kedua

albadarpost.com, BERITA DAERAH – Becak listrik Tasikmalaya memasuki fase baru. Sebanyak 220 unit bantuan sudah hadir di Kota Tasikmalaya dan sebelumnya disalurkan kepada para pengayuh, terutama kelompok lanjut usia. Kini, Pemerintah Kota Tasikmalaya menekankan pentingnya pengawalan agar program pemerintah pusat tersebut benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.

Pesan itu disampaikan Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi Ramadhan saat memimpin Apel Pagi Gabungan di Halaman Bale Kota Tasikmalaya, Senin (21/9/2026). Dalam kesempatan tersebut, ia meminta jajaran Pemkot terus mengawal kebijakan dan program pemerintah pusat yang berjalan di daerah, termasuk bantuan 220 becak listrik Kota Tasikmalaya.

Namun, ada satu hal yang layak menjadi perhatian publik: penyerahan kendaraan hanyalah awal. Setelah seremoni selesai, ukuran keberhasilan program akan bergeser ke jalan, tempat para pengayuh bekerja dan mencari nafkah.

220 Unit Sudah Ada, Pekerjaan Pemerintah Belum Selesai

Bantuan 220 becak listrik sebelumnya diserahkan di Balekota Tasikmalaya pada 8 September 2026. Pemerintah Kota Tasikmalaya menyebut penerima berasal dari kalangan pengayuh becak lanjut usia. Program tersebut diharapkan dapat meringankan beban kerja sekaligus membantu penerima tetap produktif untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

Konteks itu penting.

Bagi pengayuh yang sudah berusia lanjut, becak bukan sekadar kendaraan. Kendaraan tersebut merupakan alat kerja yang berhubungan langsung dengan pendapatan harian.

Karena itu, perpindahan dari becak kayuh menuju kendaraan listrik membawa harapan sekaligus pekerjaan lanjutan bagi pemerintah.

Harapannya jelas: beban fisik dapat berkurang dan aktivitas mencari nafkah tetap berjalan.

Akan tetapi, harapan tersebut baru dapat dinilai setelah kendaraan benar-benar digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Apakah seluruh penerima dapat menggunakannya dengan baik? Apakah fasilitas pengisian daya cukup mudah dijangkau? Bagaimana pemeliharaan kendaraan dilakukan? Dan yang tidak kalah penting, apakah penggunaan becak listrik benar-benar membantu keberlangsungan pendapatan pengayuh?

Pertanyaan itu bukan bentuk penolakan terhadap program.

Sebaliknya, pertanyaan tersebut justru penting agar bantuan publik tidak berhenti pada jumlah unit yang berhasil disalurkan.

Wali Kota Bicara Pengawalan, Bukan Sekadar Penyerahan

Dalam apel gabungan 21 September, Viman menegaskan bahwa pemerintah daerah harus mengawal kebijakan pemerintah pusat agar berjalan dengan baik di daerah.

“Alhamdulillah, 220 becak dari pusat sudah ada di Kota Tasikmalaya. Masih banyak lagi bantuan-bantuan dari pusat yang harus kita kawal,” ujar Viman.

Pernyataan itu menarik jika dibaca dari sisi implementasi kebijakan.

Sebab, pemerintah daerah memiliki posisi yang dekat dengan penerima. Setelah bantuan tiba, Pemkot dapat melihat langsung persoalan yang muncul di lapangan dan menentukan kebutuhan tindak lanjut sesuai kewenangannya.

Dengan demikian, istilah “mengawal” seharusnya tidak berhenti pada memastikan bantuan telah diterima.

Pengawalan juga berarti memastikan program berjalan sesuai tujuan, penerima dapat memanfaatkan fasilitas yang diberikan, dan kendala yang muncul mendapat perhatian.

Di sinilah babak kedua program becak listrik Tasikmalaya dimulai.

Baterai, Perawatan, dan Penggunaan Akan Menentukan

Kendaraan listrik memiliki kebutuhan yang berbeda dari becak konvensional. Ada baterai yang perlu diisi, komponen yang membutuhkan perawatan, serta pengetahuan dasar agar kendaraan dapat digunakan dengan aman dan berkelanjutan.

Sebelum penyaluran, Pemkot juga telah membahas kebutuhan fasilitas pengisian daya untuk mendukung penggunaan becak listrik. Pemberitaan pada saat penyaluran menyebut adanya fasilitas pengisian yang masih terbatas dan rencana penguatan infrastruktur pengisian.

Fakta tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh jumlah kendaraan.

Ada ekosistem pendukung yang ikut menentukan.

Jika fasilitas pengisian mudah dijangkau, kendala operasional dapat ditekan. Sebaliknya, keterbatasan akses pengisian dapat menjadi persoalan bagi pengayuh yang menggunakan kendaraan tersebut untuk bekerja setiap hari.

Begitu pula dengan perawatan.

Becak listrik tetap merupakan kendaraan yang membutuhkan pemeliharaan. Karena itu, informasi mengenai layanan perawatan, suku cadang, mekanisme pengaduan, serta pendampingan pengguna akan menjadi bagian penting dalam perjalanan program.

Publik Perlu Melihat Dampaknya, Bukan Hanya Angkanya

Angka 220 memang mudah menjadi ukuran keberhasilan di awal program.

Namun, angka tersebut baru menunjukkan berapa banyak unit yang tersedia, bukan seberapa besar dampaknya.

Ukuran berikutnya justru lebih dekat dengan kehidupan penerima.

Apakah pengayuh lansia dapat bekerja dengan beban fisik yang lebih ringan? Apakah mereka tetap memperoleh pendapatan dari aktivitas tersebut? Apakah kendaraan digunakan secara rutin? Dan apakah ada persoalan yang muncul setelah beberapa bulan pemakaian?

Jawaban atas pertanyaan tersebut membutuhkan evaluasi di lapangan.

Karena itu, transparansi mengenai perkembangan program akan menjadi penting. Pemerintah tidak hanya dapat menunjukkan jumlah kendaraan yang telah disalurkan, tetapi juga perkembangan pemanfaatannya.

Jika kelak pemerintah dapat menunjukkan data penggunaan, kendala, perbaikan, serta manfaat ekonomi bagi penerima, publik akan memiliki gambaran yang lebih utuh mengenai hasil program.

Sebaliknya, tanpa evaluasi, pemberitaan tentang 220 becak listrik berisiko berhenti sebagai cerita seremoni.

Padahal, tujuan program jauh lebih besar daripada itu.

Pemerintah Kota Tasikmalaya sendiri menyebut bantuan tersebut berkaitan dengan upaya memperkuat ekonomi masyarakat, meringankan beban pengayuh lansia, serta menghadirkan transportasi yang lebih nyaman dan ramah lingkungan.

Artinya, indikator keberhasilannya juga seharusnya mengikuti tujuan tersebut.

Babak Kedua Ada di Jalan

Pada 8 September, perhatian publik tertuju pada 220 becak listrik yang diserahkan.

Pada 21 September, pesan pemerintah bergeser: program tersebut harus dikawal.

Perubahan fokus itu patut dicermati.

Sebab, bantuan publik tidak selesai ketika kendaraan berpindah tangan. Justru setelah itu pemerintah menghadapi pekerjaan yang lebih substantif: memastikan kendaraan dapat digunakan, mendukung penerima ketika menghadapi kendala, dan melihat apakah manfaat yang diharapkan benar-benar muncul.

Untuk masyarakat, pengawalan juga berarti ruang untuk menilai program secara objektif.

Bukan dengan prasangka, tetapi dengan data.

Bukan hanya berdasarkan seremoni, tetapi berdasarkan penggunaan.

Bukan sekadar menghitung 220 unit, melainkan melihat 220 kehidupan penerima yang diharapkan menjadi lebih ringan dalam bekerja.

Karena pada akhirnya, keberhasilan becak listrik Tasikmalaya tidak ditentukan oleh seberapa meriah kendaraan itu diserahkan. Ukurannya jauh lebih sederhana: ketika kamera sudah pergi dan jalan kembali ramai, apakah para pengayuh benar-benar merasa hidupnya menjadi lebih ringan? (Red)