
Revitalisasi 108 Satuan Pendidikan Tasikmalaya, RLS Masih 7,98 Tahun
- account_circle redaktur
- calendar_month Rabu, 18 November 2026 | 8 Jumadilakhir 1448 H | 16:14:35 WIB
- visibility 55

Anak-anak sekolah bermain di jam istirahat.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
albadarpost.com, HUMANIORA – Revitalisasi sekolah di Kabupaten Tasikmalaya mendapat perhatian di tengah tantangan peningkatan kualitas pendidikan daerah. Menurut laporan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, dukungan revitalisasi infrastruktur pendidikan pada 2026 mencakup 108 satuan pendidikan dan lembaga nonformal. Pada saat yang sama, data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas di Kabupaten Tasikmalaya baru mencapai 7,98 tahun pada 2025.
Angka tersebut masih berada di bawah RLS Jawa Barat sebesar 9,14 tahun. Selisih 1,16 tahun itu menunjukkan bahwa pembangunan pendidikan di Kabupaten Tasikmalaya masih menghadapi tantangan, bukan hanya dalam penyediaan fasilitas, tetapi juga dalam mendorong keberlanjutan pendidikan masyarakat.
Data revitalisasi disampaikan Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin saat menghadiri Seminar Nasional Pendidikan PGRI di Islamic Center, Rabu (18/11/2026). Kegiatan dalam rangka HUT ke-81 PGRI dan Hari Guru Nasional (HGN) ke-32 tersebut diikuti 1.350 peserta dari berbagai jenjang pendidikan.
108 Satuan Pendidikan Masuk Cakupan Dukungan Revitalisasi
Dalam pemaparannya, Cecep menyebut dukungan revitalisasi pada 2026 mencakup empat kelompok satuan pendidikan.
Rinciannya terdiri atas:
- 54 sekolah dasar (SD);
- 26 SMP negeri dan swasta;
- 26 satuan pendidikan TK/PAUD;
- 2 lembaga pendidikan nonformal, yakni PKBM/SKB.
Jika dijumlahkan, seluruhnya mencapai 108 satuan pendidikan dan lembaga nonformal.
Pemerintah daerah menyatakan program tersebut bertujuan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana agar proses belajar mengajar berlangsung lebih baik. Namun, angka 108 perlu dibaca secara tepat. Data yang disampaikan merupakan cakupan dukungan program, bukan bukti bahwa seluruh pekerjaan fisik telah selesai.
Selain itu, informasi yang tersedia belum merinci nama penerima, lokasi sekolah, jenis pekerjaan, nilai anggaran, sumber pembiayaan, maupun progres setiap proyek.
Karena itu, masyarakat masih membutuhkan penjelasan lebih lengkap untuk mengetahui bagaimana pemerintah menentukan prioritas dan memastikan bantuan menjangkau satuan pendidikan yang paling membutuhkan.
Data BPS: Rata-rata Lama Sekolah Tasikmalaya Tertinggal dari Jawa Barat
Persoalan pendidikan Kabupaten Tasikmalaya tidak berhenti pada kondisi bangunan sekolah. Data BPS memperlihatkan tantangan lain melalui indikator RLS dalam penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Pada 2025, RLS penduduk usia 25 tahun ke atas di Kabupaten Tasikmalaya mencapai 7,98 tahun. Sementara itu, Jawa Barat mencatat 9,14 tahun.
Dengan demikian, terdapat selisih sekitar 1,16 tahun antara capaian Kabupaten Tasikmalaya dan rata-rata provinsi.
Perkembangannya juga perlu dicermati. Pada 2024, RLS Kabupaten Tasikmalaya tercatat 7,97 tahun. Setahun kemudian, angkanya naik menjadi 7,98 tahun atau bertambah 0,01 tahun.
RLS menggambarkan rata-rata jumlah tahun pendidikan formal yang telah ditempuh penduduk berusia 25 tahun ke atas. Indikator ini tidak mengukur kondisi bangunan sekolah dan tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan bahwa revitalisasi tertentu berhasil atau gagal.
Namun, angka tersebut memberikan konteks penting. Perbaikan fasilitas perlu berjalan bersama kebijakan yang mendorong anak menyelesaikan pendidikan, memperluas akses sekolah, dan mengurangi hambatan sosial ekonomi yang membuat sebagian masyarakat berhenti belajar lebih awal.
Seminar PGRI dan Tantangan Peningkatan Kualitas Guru
Seminar Nasional Pendidikan PGRI di Islamic Center mempertemukan 1.350 peserta, mulai dari pengawas sekolah, kepala sekolah, hingga guru TK, SD, SMP, SMA, dan SMK.
Dalam sambutannya, Cecep menegaskan bahwa pembangunan pendidikan harus menjadi salah satu prioritas utama pembangunan daerah. Ia juga menyampaikan komitmen pemerintah kabupaten untuk meningkatkan serta merevitalisasi sarana dan prasarana pendidikan.
Pesan tersebut relevan karena setiap jenjang memiliki kebutuhan berbeda. PAUD membutuhkan lingkungan belajar yang aman dan mendukung perkembangan anak. Sementara itu, SD dan SMP memerlukan ruang kelas, sanitasi, serta fasilitas pembelajaran yang layak.
Akan tetapi, kualitas pendidikan tidak hanya bergantung pada bangunan. Kompetensi guru, pemerataan tenaga pendidik, kepemimpinan sekolah, dan keberlanjutan proses belajar juga menentukan hasil pendidikan.
Oleh sebab itu, revitalisasi fisik perlu berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pembelajaran.
Sekolah Rusak Mengingatkan Pentingnya Ketepatan Sasaran
Persoalan infrastruktur pendidikan di Tasikmalaya juga terlihat dari laporan mengenai kondisi sekolah yang membutuhkan penanganan serius.
Pada Oktober 2026, ruang kelas SD Negeri Cioray di Desa Kertanegla, Kecamatan Bojonggambir, dilaporkan ambruk. Peristiwa tersebut kembali menyoroti pentingnya pendataan kondisi bangunan dan ketepatan sasaran program revitalisasi.
Sebelumnya, AlbadarPost juga melaporkan kondisi SDN Curugtelu di Kecamatan Culamega. Para siswa sekolah tersebut sempat menjalani kegiatan belajar di luar kelas setelah bangunan utama mengalami kerusakan.
Baca juga: Revitalisasi SDN Curugtelu, Lima Ruangan Jadi Sorotan Publik
Kedua laporan itu memperlihatkan bahwa kebutuhan perbaikan infrastruktur pendidikan tidak selalu berhenti pada angka sasaran program. Pemerintah perlu memastikan sekolah dengan kerusakan paling mendesak memperoleh penanganan sesuai tingkat risiko dan kebutuhan.
Namun, belum ada data yang memastikan apakah SDN Cioray maupun SDN Curugtelu termasuk dalam cakupan 108 satuan pendidikan yang disampaikan Bupati. Karena itu, keduanya tidak boleh langsung disebut sebagai penerima program revitalisasi 2026.
Regulasi Ada, Transparansi Pelaksanaan Tetap Dibutuhkan
Pemerintah memiliki landasan kebijakan untuk mempercepat pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan. Salah satunya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, serta Digitalisasi Pembelajaran.
Selain itu, PP Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana diubah melalui PP Nomor 4 Tahun 2022 mengatur standar pendidikan, termasuk sarana dan prasarana. Permendikbudristek Nomor 22 Tahun 2023 juga mengatur standar sarana dan prasarana untuk PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
Dengan landasan tersebut, Pemkab Tasikmalaya perlu memastikan program revitalisasi menjawab kebutuhan nyata setiap sekolah.
Publik juga berhak memperoleh informasi mengenai daftar penerima, jenis pekerjaan, nilai anggaran, sumber pembiayaan, pelaksana kegiatan, dan progres fisik. Keterbukaan tersebut akan membantu masyarakat mengawasi pemerataan bantuan sekaligus menilai manfaat program.
Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan pendidikan tidak cukup diukur dari jumlah sekolah yang masuk daftar revitalisasi. Pemerintah perlu menunjukkan perubahan yang benar-benar dirasakan guru, siswa, dan masyarakat.
Bangunan sekolah boleh menjadi lebih kokoh, tetapi pendidikan baru benar-benar maju ketika semakin banyak anak mampu bertahan di bangku sekolah dan memiliki kesempatan meraih masa depan yang lebih baik. (Red)
- Penulis: redaktur













