Rekomendasi BPKP, Tasikmalaya Benahi Pedoman KAK

albadarpost.com, BERITA DAERAH – KAK Tasikmalaya menjadi salah satu bagian yang dibenahi dalam tindak lanjut evaluasi perencanaan dan penganggaran Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026. Berdasarkan informasi Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya, pemerintah daerah membahas draft pedoman KAK Subkegiatan Perangkat Daerah sebagai acuan penyusunan Kerangka Acuan Kerja sekaligus dasar dalam penyusunan anggaran pada RKA Perangkat Daerah.

Pembahasan tersebut berkaitan dengan notisi dan rekomendasi hasil evaluasi perencanaan dan penganggaran yang mencakup sektor kemiskinan, stunting, pendidikan, kesehatan, peningkatan ketahanan pangan, serta Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026.

Rapat pembahasan Draft Pedoman Penyusunan KAK Subkegiatan Perangkat Daerah dilaksanakan pada Jumat, 18 September 2026, di Aula Wiratanuningra, berdasarkan informasi yang disampaikan Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya.

Persoalannya bukan sekadar membuat format baru. Pedoman KAK akan menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam menerjemahkan rencana subkegiatan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran.

Rekomendasi Evaluasi Mendorong Pembenahan KAK

Dalam materi tindak lanjut evaluasi tersebut, salah satu rekomendasi berkaitan dengan perlunya penyusunan pedoman KAK Subkegiatan Perangkat Daerah.

Pedoman ini dibutuhkan agar perangkat daerah memiliki acuan yang lebih jelas ketika menyusun KAK. Selanjutnya, KAK menjadi salah satu dasar dalam penyusunan anggaran yang dituangkan melalui RKA Perangkat Daerah.

Di sinilah posisi KAK menjadi penting.

Kerangka Acuan Kerja tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif. Di dalamnya terdapat gambaran mengenai subkegiatan yang akan dilaksanakan, tujuan, sasaran, kebutuhan, serta hasil yang hendak dicapai.

Karena itu, semakin jelas sebuah KAK, semakin mudah pula melihat hubungan antara rencana kegiatan dengan kebutuhan anggarannya.

Namun, pedoman saja tidak otomatis menjamin kualitas perencanaan. Perangkat daerah tetap harus menerjemahkan kebutuhan pembangunan ke dalam subkegiatan yang relevan, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dari KAK ke RKA, Mengapa Pedoman Ini Penting?

Penyusunan KAK Perangkat Daerah berkaitan erat dengan proses perencanaan anggaran.

KAK membantu menjelaskan alasan sebuah subkegiatan perlu dilaksanakan, sasaran yang hendak dicapai, serta kebutuhan sumber daya untuk menjalankannya. Informasi tersebut kemudian menjadi bagian dari proses penyusunan RKA Perangkat Daerah.

Dengan demikian, pedoman KAK Tasikmalaya diharapkan dapat membantu menciptakan pola penyusunan yang lebih konsisten antarp erangkat daerah.

Tanpa acuan yang jelas, setiap perangkat daerah berpotensi menggunakan pola penyusunan yang berbeda. Akibatnya, kedalaman informasi dalam dokumen KAK juga dapat tidak seragam.

Sebaliknya, pedoman yang jelas dapat memberikan standar kerja yang lebih terarah.

Yang lebih penting, hubungan antara rencana, subkegiatan, target, kebutuhan anggaran, dan hasil perlu tetap terlihat secara logis. Dengan begitu, pembahasan anggaran tidak berhenti pada pertanyaan mengenai berapa besar anggaran yang dibutuhkan, tetapi juga mengapa anggaran tersebut diperlukan dan hasil apa yang ditargetkan.

Evaluasi Mencakup Sektor yang Bersentuhan dengan Masyarakat

Evaluasi perencanaan dan penganggaran Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026 mencakup sejumlah sektor strategis.

Sektor tersebut meliputi kemiskinan, stunting, pendidikan, kesehatan, peningkatan ketahanan pangan, serta Program Hasil Terbaik Cepat atau PHTC.

Cakupan itu membuat kualitas perencanaan menjadi semakin penting. Program di sektor tersebut berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat sehingga rancangan subkegiatannya membutuhkan sasaran dan ukuran hasil yang jelas.

Karena itu, penyusunan pedoman KAK dapat ditempatkan sebagai bagian dari upaya memperkuat mata rantai perencanaan.

Mulai dari persoalan yang hendak ditangani, sasaran penerima manfaat, bentuk intervensi, kebutuhan anggaran, hingga hasil yang diharapkan, seluruhnya perlu memiliki hubungan yang masuk akal.

Jika hubungan tersebut kuat sejak tahap KAK, proses penyusunan RKA juga memiliki dasar yang lebih jelas.

Draft Pedoman Dibahas di Aula Wiratanuningra

Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya menyampaikan bahwa pembahasan Draft Pedoman Penyusunan KAK Subkegiatan Perangkat Daerah berlangsung pada Jumat, 18 September 2026.

Kegiatan tersebut bertempat di Aula Wiratanuningra dan diarahkan untuk menindaklanjuti rekomendasi evaluasi sekaligus meningkatkan kualitas penyusunan KAK Subkegiatan Perangkat Daerah.

Tahap pembahasan ini menjadi penting karena pedoman yang dihasilkan nantinya harus dapat digunakan oleh perangkat daerah dalam pekerjaan sehari-hari.

Pedoman yang efektif bukan hanya menyediakan format. Isinya juga perlu memberikan kejelasan mengenai informasi yang harus dimuat, hubungan antara subkegiatan dan tujuan program, serta dasar penyusunan kebutuhan anggaran.

Dengan demikian, dokumen tersebut tidak berhenti sebagai produk administratif.

Tantangannya Bukan Hanya Menyusun Pedoman

Setelah pedoman selesai, pekerjaan berikutnya justru lebih menentukan.

Perangkat daerah perlu menerapkannya secara konsisten ketika menyusun KAK dan RKA. Penggunaan pedoman juga perlu berjalan seiring dengan penguatan kualitas perencanaan, sehingga dokumen yang dihasilkan tidak hanya lengkap secara administratif, tetapi juga kuat secara substansi.

Di sisi lain, konsistensi antara KAK dan RKA menjadi hal yang perlu diperhatikan.

Jika KAK menjelaskan target tertentu, kebutuhan anggaran yang muncul dalam RKA semestinya memiliki hubungan yang jelas dengan target tersebut. Begitu pula dengan output dan hasil yang hendak dicapai.

Artinya, pembenahan KAK seharusnya menjadi bagian dari pembenahan proses, bukan sekadar pergantian format dokumen.

Setelah KAK, Apa yang Perlu Dilihat Publik?

Pembahasan pedoman KAK membuka pertanyaan yang lebih luas mengenai kualitas perencanaan anggaran Kabupaten Tasikmalaya.

Publik pada akhirnya tidak hanya membutuhkan informasi bahwa sebuah pedoman telah disusun. Masyarakat juga berkepentingan melihat apakah pedoman tersebut mampu menghasilkan perencanaan yang lebih jelas, anggaran yang lebih terukur, dan program yang lebih dekat dengan kebutuhan warga.

Karena itu, keberhasilan tindak lanjut tidak cukup diukur dari terselenggaranya rapat atau selesainya sebuah dokumen.

Ukuran berikutnya adalah bagaimana perangkat daerah menggunakan pedoman tersebut dalam menyusun subkegiatan dan anggaran.

Apalagi, evaluasi menyentuh sektor seperti kemiskinan, stunting, pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan. Semua sektor itu memiliki konsekuensi langsung terhadap masyarakat.

Anggaran daerah bukan sekadar deretan angka dalam RKA. Di balik setiap angka ada kegiatan, target, penerima manfaat, dan uang publik yang harus dipertanggungjawabkan.

Karena itu, membenahi KAK bukan pekerjaan administratif semata. KAK adalah salah satu titik awal untuk memastikan sebuah anggaran memiliki alasan, sasaran, ukuran hasil, dan hubungan yang jelas dengan kebutuhan pembangunan.

Jika pedoman hanya berhenti sebagai dokumen, perubahan berhenti di meja rapat. Namun, jika pedoman benar-benar dipakai untuk memperbaiki cara pemerintah merancang subkegiatan dan anggaran, rekomendasi evaluasi dapat menjadi pintu masuk bagi perencanaan Kabupaten Tasikmalaya yang lebih terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. (Red)