Pemerintah Digital Ciamis Diuji, Warga Dapat Apa?

albadarpost.com, BERITA DAERAH – Pemerintah Digital Ciamis memasuki tahap evaluasi baru pada 2026. Pemerintah Kabupaten Ciamis mengikuti Penilaian Interviu Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital di Ruang ULP Setda Ciamis, Selasa, 22 September 2026. Sekretaris Daerah Ciamis Andang Firman Triyadi memimpin pemaparan dalam proses tersebut.

Namun, ada pertanyaan yang lebih penting daripada sekadar bagaimana hasil penilaiannya nanti.

Warga Ciamis mendapatkan apa dari transformasi digital pemerintah?

Pertanyaan itu relevan karena pemerintah daerah sendiri menempatkan kemudahan akses layanan, efisiensi, integrasi, tata kelola data, keamanan informasi, dan akuntabilitas sebagai bagian dari arah digitalisasi. Dengan wilayah Ciamis yang luas, teknologi juga diharapkan membantu mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Jadi, ukuran keberhasilan tidak cukup berhenti pada keberadaan aplikasi.

Yang jauh lebih penting adalah pengalaman warga ketika membutuhkan pelayanan pemerintah.

Dari Banyak Aplikasi ke Satu Pengalaman Layanan

Ciamis sebenarnya tidak memulai transformasi digital dari nol.

Dokumen RPJMD Kabupaten Ciamis 2025–2029 mencatat penerapan SPBE telah menghasilkan berbagai aplikasi yang digunakan pemerintah dan masyarakat. Dokumen yang sama menyebut Helo Ciamis sebagai salah satu super app yang diarahkan untuk meningkatkan integrasi layanan publik dan informasi.

Artinya, tantangan berikutnya bukan sekadar membuat aplikasi baru.

Persoalannya adalah bagaimana berbagai sistem tersebut dapat bekerja sebagai satu ekosistem.

Bayangkan seorang warga yang membutuhkan beberapa pelayanan pemerintah. Jika setiap layanan meminta data yang sama, masyarakat tetap harus mengulang proses. Jika sistem tidak saling terhubung, digitalisasi hanya memindahkan kerumitan dari meja pelayanan ke layar ponsel.

Sebaliknya, ketika sistem terintegrasi, proses bisa menjadi lebih sederhana.

Data yang sudah tersedia dapat dimanfaatkan kembali. Petugas memperoleh informasi yang lebih konsisten. Warga pun tidak harus berulang kali memasukkan data yang sama.

Di titik inilah Pemerintah Digital Ciamis benar-benar diuji.

Evaluasi 2026 Mengubah Cara Pemerintah Diukur

Ada perubahan penting pada tahun ini.

PermenPANRB Nomor 8 Tahun 2026 tentang Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital mulai berlaku pada 5 Juni 2026. Regulasi tersebut mengatur evaluasi melalui tiga tahapan, yakni penilaian mandiri, penilaian dokumen, dan penilaian interviu. Regulasi baru ini juga mencabut pedoman evaluasi SPBE sebelumnya.

Namun, perubahan tersebut bukan sekadar pergantian istilah dari SPBE menuju Pemerintah Digital.

Kementerian PANRB menjelaskan bahwa evaluasi 2026 menggeser perhatian dari sekadar digitalisasi prosedur menuju dampak dan kualitas layanan. Pemerintah digital diarahkan agar layanan semakin terpadu, mudah diakses, bermanfaat, inklusif, dan memperhatikan kepuasan pengguna.

Karena itu, keberadaan aplikasi bukan lagi pertanyaan utama.

Pertanyaan yang lebih substantif justru:

Apakah layanan menjadi lebih mudah?

Apakah proses menjadi lebih efisien?

Apakah sistem saling terhubung?

Apakah masyarakat merasakan manfaatnya?

Itulah pergeseran penting dalam evaluasi Pemerintah Digital 2026.

Ciamis Punya Modal, tetapi Integrasi Jadi Kunci

Dalam RPJMD Kabupaten Ciamis 2025–2029, penerapan SPBE pada 2024 memperoleh nilai 3,65. Dokumen tersebut mencatat capaian pada sejumlah aspek, termasuk kebijakan internal tata kelola SPBE, layanan administrasi pemerintahan, dan layanan publik. Namun, dokumen yang sama masih mencatat aspek yang perlu diperkuat, terutama perencanaan strategis dan penerapan manajemen SPBE.

Data tersebut penting karena transformasi menuju Pemerintah Digital tidak berlangsung dari ruang kosong.

Ciamis sudah memiliki pengalaman, sistem, aplikasi, dan infrastruktur digital. Sekarang tantangannya adalah memastikan seluruh komponen itu bergerak dalam arah yang sama.

Dikutip dari deJurnal.com, Diskominfo Ciamis juga mendorong koordinasi antarperangkat daerah agar ekosistem Pemerintah Digital tidak berjalan sendiri-sendiri. Dalam evaluasi 2026, kondisi tata kelola digital setiap perangkat daerah perlu dipetakan secara lebih objektif.

Dengan demikian, integrasi menjadi kata kunci.

Bukan sebanyak apa aplikasi yang dimiliki, melainkan seberapa baik aplikasi dan data tersebut bekerja bersama.

Warga Tidak Peduli Istilah Birokrasi

Ada satu hal yang sering terlupakan dalam pembicaraan tentang teknologi pemerintahan.

Warga sebenarnya tidak terlalu membutuhkan istilah teknis.

Mereka tidak harus memahami apa itu interoperabilitas, dashboard, cloud, SPBE, atau Pemerintah Digital.

Yang mereka butuhkan sederhana.

Apakah urusan saya bisa selesai lebih cepat?

Apakah saya harus datang ke kantor?

Apakah data harus saya masukkan berulang kali?

Kalau sistem bermasalah, siapa yang membantu?

Pertanyaan semacam itu justru menunjukkan ukuran keberhasilan yang paling mudah dipahami.

Teknologi boleh rumit di belakang layar. Namun, pelayanan seharusnya terasa sederhana di depan layar.

Itulah sebabnya evaluasi Pemerintah Digital tidak semestinya hanya menjadi urusan birokrasi dan tim teknologi informasi.

Hasil akhirnya harus kembali kepada pengguna layanan.

Semakin Digital, Semakin Besar Tanggung Jawab

Transformasi digital juga membawa tanggung jawab lain: keamanan data.

Semakin banyak layanan pemerintah menggunakan sistem digital, semakin besar pula kebutuhan untuk menjaga informasi masyarakat. Evaluasi Pemerintah Digital 2026 sendiri tidak hanya berbicara tentang teknologi, tetapi juga mencakup tata kelola dan aspek yang berkaitan dengan keamanan serta kualitas layanan.

Karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa kemudahan digital berjalan bersama perlindungan data dan tata kelola yang baik.

Masyarakat juga membutuhkan kepastian ketika sistem mengalami gangguan.

Ada pula kelompok warga yang mungkin belum terbiasa menggunakan layanan digital. Mereka tetap membutuhkan akses pelayanan yang layak.

Dengan kata lain, digitalisasi tidak boleh membuat pelayanan semakin mudah bagi sebagian orang tetapi semakin sulit bagi kelompok lainnya.

Pemerintah digital harus semakin inklusif, bukan sekadar semakin digital.

Ujian Sebenarnya Ada Setelah Evaluasi

Penilaian interviu memang penting. Dokumen, indikator, dan proses evaluasi juga diperlukan untuk mengukur kemajuan.

Namun, hasil evaluasi bukanlah garis akhir.

Ujian sebenarnya terjadi ketika seorang warga mencoba mengakses pelayanan dari rumah.

Ujian berikutnya muncul ketika pelaku usaha mencari informasi perizinan. Kemudian ada masyarakat yang ingin menyampaikan pengaduan tanpa harus berpindah dari satu kanal ke kanal lainnya.

Jika proses tersebut menjadi lebih sederhana, transformasi digital mulai menghasilkan manfaat yang nyata.

Sebaliknya, jika masyarakat tetap harus mencari-cari layanan, memasukkan data berulang kali, atau berpindah dari satu sistem ke sistem lain, pemerintah baru memindahkan proses lama ke medium baru.

Kementerian PANRB sendiri menegaskan bahwa keberhasilan pemerintah digital tidak diukur dari banyaknya aplikasi, tetapi dari sejauh mana layanan menjadi lebih mudah diakses, terintegrasi, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Jangan Jadikan Aplikasi sebagai Ukuran Keberhasilan

Ciamis kini berada pada fase penting.

Pengalaman SPBE sudah tersedia. Berbagai aplikasi juga telah berkembang. Helo Ciamis bahkan diarahkan sebagai salah satu sarana untuk mengintegrasikan informasi dan pelayanan publik.

Namun, transformasi Pemerintah Digital membutuhkan langkah lebih jauh.

Sistem harus terhubung. Data harus dikelola dengan baik. Keamanan harus diperhatikan. Aparatur perlu memiliki kompetensi digital. Dan yang paling penting, masyarakat harus merasakan perubahan tersebut.

Maka, pertanyaan untuk Pemerintah Digital Ciamis sebenarnya cukup sederhana.

Bukan berapa banyak aplikasi yang sudah dibuat.

Bukan pula berapa banyak sistem yang sudah tersedia.

Melainkan:

berapa banyak kerumitan warga yang berhasil dikurangi?

Pada akhirnya, Pemerintah Digital Ciamis tidak akan benar-benar dinilai warga dari banyaknya aplikasi di ponsel.

Warga akan menilainya ketika mereka membutuhkan pelayanan: apakah urusan menjadi lebih cepat, lebih mudah, lebih aman, dan tidak membuat mereka berputar dari satu pintu digital ke pintu lainnya?

Sebab pemerintahan digital bukan perlombaan membuat aplikasi. Ia adalah ujian apakah teknologi benar-benar mampu mengurangi kerumitan hidup warga. Jika warga masih harus mencari-cari pintu, berarti yang berubah baru teknologinya—belum pelayanannya. (Red)