Pilkades Ciamis 2026 Digelar Digital, Ini Pesan Bupati Herdiat

AlbadarPost.com, BERITA DAERAH — Pilkades Ciamis 2026 mulai menjadi perhatian seiring rencana penerapan metode digital atau Pilkades-el di lebih dari 40 desa. Pemilihan kepala desa serentak tersebut direncanakan berlangsung pada 13 Desember 2026, sehingga perangkat desa diminta aktif memberikan edukasi kepada masyarakat.

Arahan itu disampaikan Bupati Ciamis Dr. H. Herdiat Sunarya saat membuka Rapat Kerja Kabupaten (Rakerkab) Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Ciamis di Venue Galuh Bumi Satria, Kecamatan Cijeungjing, Kamis (17/9/2026).

Dikutip dari Pemda Ciamis, Herdiat menempatkan perangkat desa sebagai garda terdepan pelayanan masyarakat. Karena itu, selain mempersiapkan warga menghadapi Pilkades digital, perangkat desa diminta menjaga integritas, disiplin, serta mengutamakan kepentingan masyarakat dalam menjalankan tugas.

Pilkades Ciamis 2026 Direncanakan Gunakan Sistem Digital

Rencana Pilkades Ciamis 2026 dengan metode digital menjadi salah satu perhatian dalam agenda Rakerkab PPDI.

Lebih dari 40 desa direncanakan mengikuti pemilihan kepala desa serentak pada 13 Desember 2026. Perubahan metode tersebut membuat edukasi kepada masyarakat menjadi bagian penting sebelum pelaksanaan pemilihan.

Perangkat desa berada pada posisi strategis karena berinteraksi langsung dengan warga dalam berbagai layanan pemerintahan. Karena itu, Herdiat meminta mereka ikut memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pelaksanaan Pilkades.

Istilah Pilkades-el sendiri merujuk pada pemanfaatan perangkat elektronik dalam proses pemilihan kepala desa. Dengan demikian, agenda digitalisasi tidak hanya berkaitan dengan teknologi, tetapi juga membutuhkan kesiapan masyarakat yang akan menggunakannya.

Pemerintah Kabupaten Ciamis sebelumnya juga telah menggunakan istilah Pilkades digital dalam komunikasi mengenai agenda pemilihan serentak 2026.

Edukasi Warga Jadi Kunci Sebelum Hari Pemilihan

Bagi masyarakat desa, perubahan mekanisme pemilihan tentu membutuhkan informasi yang mudah dipahami.

Karena itu, perangkat desa diminta tidak menunggu hingga mendekati hari pemungutan suara untuk memberikan penjelasan. Edukasi dapat menjadi bagian dari pelayanan agar masyarakat memiliki pemahaman yang cukup ketika agenda Pilkades berlangsung.

Dalam konteks ini, perangkat desa tidak hanya menjalankan pekerjaan administratif. Mereka juga berperan sebagai penghubung informasi antara pemerintah desa dan masyarakat.

Semakin jelas informasi yang diterima warga, semakin mudah pula masyarakat memahami perubahan yang akan terjadi dalam pelaksanaan Pilkades digital Ciamis.

Namun, bahan yang tersedia belum menjelaskan secara rinci perangkat atau aplikasi apa yang akan digunakan dalam pemilihan. Karena itu, informasi teknis tersebut tidak perlu disimpulkan atau ditambahkan di luar keterangan resmi.

Kemarau Empat Bulan Ikut Jadi Perhatian

Pesan Herdiat kepada perangkat desa tidak hanya berkaitan dengan Pilkades.

Di tengah kondisi kemarau yang telah berlangsung sekitar empat bulan, perangkat desa juga diminta mengajak masyarakat menggunakan air secara bijak.

Masyarakat sekaligus didorong untuk menjaga lingkungan dan kebersihan.

Persoalan tersebut menunjukkan bahwa perangkat desa menghadapi beberapa agenda pelayanan secara bersamaan. Mereka harus membantu masyarakat memahami Pilkades Ciamis, sekaligus ikut menjaga kesadaran warga terhadap penggunaan air dan lingkungan.

Dengan demikian, fungsi perangkat desa tidak berhenti pada urusan administrasi pemerintahan. Perannya juga berkaitan langsung dengan persoalan yang dihadapi masyarakat sehari-hari.

Herdiat Minta Desa Perkuat Kemandirian

Selain Pilkades, Herdiat mendorong desa semakin mandiri melalui pengembangan potensi wilayah.

Potensi lokal dapat menjadi salah satu modal bagi desa untuk memperkuat kemampuan ekonomi dan pelayanan masyarakat. Namun, pengembangannya membutuhkan koordinasi antarelemen pemerintahan desa.

Herdiat juga menekankan pentingnya harmonisasi antara kepala desa, perangkat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Sinergi tersebut menjadi bagian penting dalam menjalankan pemerintahan desa. Sebab, pelayanan publik tidak hanya bergantung pada satu unsur, melainkan membutuhkan kerja bersama.

Ketika komunikasi antarelemen pemerintahan berjalan baik, berbagai program desa memiliki ruang lebih besar untuk dilaksanakan secara terkoordinasi.

PPDI Ciamis Dorong Kompetensi dan Etika Profesi

Ketua PPDI Kabupaten Ciamis Ahmad Himawan menyampaikan bahwa Rakerkab menjadi momentum evaluasi sekaligus penyusunan langkah organisasi.

PPDI memfokuskan program pada penguatan kompetensi dan etika profesi, kolaborasi dan sinergi, serta akselerasi pelayanan publik.

Fokus tersebut memiliki kaitan dengan tantangan perangkat desa ke depan. Apalagi, agenda Pilkades digital Ciamis akan membutuhkan kemampuan aparatur desa dalam memberikan informasi kepada masyarakat.

Di sisi lain, peningkatan kompetensi dan etika profesi tetap diperlukan agar pelayanan publik berjalan sesuai kebutuhan warga.

Kolaborasi juga menjadi penting karena berbagai persoalan desa tidak dapat diselesaikan oleh satu unsur pemerintahan saja.

Pilkades Digital Bukan Sekadar Persoalan Teknologi

Rencana Pilkades digital di lebih dari 40 desa membuat perangkat desa memiliki pekerjaan tambahan sebelum hari pemilihan.

Masyarakat membutuhkan informasi. Pemerintah desa membutuhkan koordinasi. Sementara itu, perangkat desa harus tetap menjalankan pelayanan sehari-hari.

Karena itu, keberhasilan perubahan menuju pemilihan digital tidak hanya bergantung pada sistem yang digunakan. Kesiapan masyarakat, kualitas edukasi, kemampuan perangkat desa, dan koordinasi pemerintahan juga menjadi bagian penting.

Rakerkab PPDI Ciamis akhirnya tidak sekadar menjadi forum organisasi. Di dalamnya muncul sejumlah agenda yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, mulai dari pelayanan publik, kemandirian desa, kondisi kemarau, hingga persiapan Pilkades Ciamis 2026.

Teknologi boleh mengubah cara warga memilih kepala desa. Namun, sebelum layar dan sistem bekerja, ada satu pekerjaan yang tidak bisa digantikan: memastikan masyarakat benar-benar memahami apa yang akan mereka jalani. (Red)